Hidup selama 27 tahun di Jogja bikin saya menjadi saksi dari geliat pembangunan kota ini, yang subur oleh pancang beton. Menjadi saksi dari banyak daerah operasi gentho berubah jadi kos-kosan dengan keragaman bahasa. Juga menjadi saksi eksploitasi lokasi angker jadi destinasi wisata horor.
Tentu, saya melihat banyak peristiwa yang saya pikir “harusnya nggak gitu.” Banyak statement dan kebijakan pemerintah daerah yang menurut saya tidak penting dan membuat gemas. Apalagi saat penanganan COVID-19, Pemda Jogja terlihat setengah-setengah dan mencla-mencle. Dan sudah bisa dipastikan, saya selalu cerewet mengkritisi kebijakan mereka, meskipun hanya di depan keluarga dan kawan-kawan saya. Kan sedang social distancing.
Saya pikir, argumen yang (menurut saya) rasional ini bisa diterima. Ternyata, saya malah dicecar dengan berbagai omelan. Pokoknya, mau kritis akan mental ketika diutarakan kepada mereka yang masih memegang teguh warna monarki di Jogja. Apa pun kejadian yang saya kritisi, saya selalu dicecar dengan ungkapan sebagai berikut:
Sultan sudah bersabda
Ungkapan seperti ini selalu membuat wajah saya terasa menebal. Semudah itu orang di sekitar saya memasrahkan hajat hidup mereka pada Sultan. Bukan berarti saya benci Sultan. Beliau adalah gubernur sekaligus raja. Kebijakannya pasti demi kebaikan masyarakat.
Namun, bukan berarti pernyataan Sultan (((selaku gubernur))) adalah absolut. Beliau tetap perangkat kenegaraan yang bertugas menerima dan melaksanakan aspirasi rakyat. Jika bicara dalam kapasitasnya sebagai Sultan, seperti saat ontran-ontran keistimewaan DIY, tentu penerimaan kita berbeda. Tapi, apa gunanya peran gubernur dalam sebuah negara demokrasi jika kita harus menerimanya mutlak sebagai monarki?
Salah pemerintah pusat
Saya sering mendapat ungkapan demikian ketika bicara tentang pembangunan hotel di Kota Jogja. Pokoknya, hotel yang menjamur adalah ulah pemerintah pusat. Perkara COVID-19 juga sama saja. Semua menyalahkan pemerintah pusat ketika Jogja mengalami peningkatan kasus.
Padahal, izin pendirian hotel berada di tangan pemda dan pemprov. Jika penasaran, kamu bisa membaca prosedur penerbitan izin pendirian hotel di website Dinas Penanaman Modal dan Perizinan DIY.
Tapi tetap saja banyak yang menuduh pemerintah pusat. Masalah COVID-19 juga sama saja. Pada awalnya Jogja tetap membuka diri untuk menerima wisatawan dan pemudik dari luar kota. Setelah muncul kasus COVID-19 yang berasal dari pendatang, baru semua kalang kabut. Pokoknya mencla-mencle.
Pasti ketularan teman dari luar Jogja
Ini ujaran yang membuat saya mengernyitkan dahi. Apa korelasi sikap kritis dan ketularan teman luar Jogja. Setiap saya mencoba kritis menanggapi kebijakan daerah, saya selalu dipandang ikut-ikutan luar daerah. Kuliah pun disalahkan. Para masyarakat sekitar memandang saya kritis karena kuliah dan berinteraksi dengan teman yang tidak punya kepribadian njawani.
Jika kepribadian Jogja berarti menjadi pribadi yang hanya menurut dan patuh tanpa alasan, ini kebablasan. Sejak zaman kerajaan, masyarakat kita sudah mengenal bentuk-bentuk protes dan menyuarakan pendapat. Bisa dengan tapa pepe, sampai melakukan pisowanan ageng. Lalu mengapa kita sekarang hanya boleh inggah-inggih sambil manggut-manggut?
Nrimo ing pandum
Ini adalah petuah para sesepuh setiap mendengar anak muda seperti saya terlalu banyak protes. Pokoknya, kita harus menerima apa yang diperoleh. Hidup sederhana dan selalu bersyukur, meskipun hak kita dirampas. Paling jleb saat mendengarkan kata-kata ini dari korban penggusuran PKL Gondomanan.
Memang benar, hidup nrimo ing pandum itu falsafah hidup yang baik. Mencegah kita untuk rakus dan merebut hak orang. Tapi, jika hak kita yang direbut, bukankah kita juga berhak mempertahankan? Apakah falsafah ini untuk memuluskan niatan busuk merebut hak hidup orang banyak dengan semaunya? Ah, terlalu konspiratif.
Jangan ngeyel, nanti kualat
Ini jadi argumen paling akhir ketika saya terlalu banyak protes dengan mengajukan lebih banyak pembelaan. Jawaban yang ad hominem ini jelas membuat saya geli-geli gemas. Pokoknya, kalau sudah menthok, pasti saya ditakut-takuti oleh ancaman kualat. Protes dipandang melukai perasaan leluhur tanah Jawa. Untuk argumen ini, saya rasa tak perlu dikomentari.
Tulisan saya ini murni pengalaman pribadi. Jika kamu merasa sebagai kawula Jogja yang tidak overproud, saya ucapkan selamat. Jika tulisan ini menyindir kamu, saya ucapkan selamat juga. Saya akhiri tulisan ini dengan petuah dari tuan Patrick Star, “Pemujaan yang berlebihan itu tidak sehat.”
BACA JUGA Harus Gimana Lagi sama Orang yang Percaya Konspirasi Wahyudi Covid-19?! dan tulisan Dimas Prabu Yudianto lainnya.
