Jujur saja, saya heran kenapa distribusi vaksin tidak bisa segercep distribusi surat suara pemilu. Apakah distribusi vaksin tidak sepenting surat suara? Padahal sebenarnya bisa lho meminta pihak-pihak yang kemarin membantu distribusi suara ikut membantu dalam distribusi vaksin.
Saya bukan mau meminta ada pengorbanan dari pihak-pihak tertentu untuk menangani Covid-19. Maksud saya adalah, jika Pemilu 2019 bisa dianggap sangat penting, sampai memakan korban karena beban kerja terlalu berat, bukankah seharusnya pandemi mendapat intensitas yang lebih ekstrem dari pemangku kebijakan yang terpilih saat Pemilu 2019?
Salah satu kenyataan yang bikin meradang tentang penanganan pandemi adalah ambience-nya itu nggak segenting penanganan Pemilu serentak tahun 2019. Kenyataan ini benar-benar mencederai akal sehat dan melukai hati nurani.
Update Covid-19 sampai 14 Juli 2021 adalah 2.670.046 orang terkonfirmasi positif dan akumulasi pasien meninggal adalah 69.210 orang. Jika kondisi yang seperti ini dianggap kurang genting, bahkan 31 negara sudah mencekal pelancong asal Indonesia karena dianggap berisiko tinggi, mau sampai di angka berapa lagi?
Ada beberapa catatan untuk melihat mengapa harusnya distribusi vaksin COVID-19 bisa diusahakan seperti halnya distribusi surat suara Pemilu 2019:
Pertama, jika produksi dan distribusi surat suara sebanyak 971.809.564 ke 28 provinsi di Indonesia bisa selesai dalam waktu tiga bulan (pertengahan Januari sampai pertengahan Maret 2019), sebenarnya untuk distribusi vaksin Indonesia punya SDM yang sudah terlatih melakukan distribusi logistik baik di perkotaan maupun pelosok desa.
Kedua, saat Pemilu 2019 distribusi surat suara diprioritaskan wilayah pelosok lebih dulu, untuk pandemi mungkin berbeda karena justru di wilayah-wilayah padat penduduk lah persebaran COVID-19 yang tertinggi. Dengan demikian bukankah seharusnya capaian angka testing dan vaksinasi sekarang sudah lumayan mengingat tidak ada persoalan geografis?
Diproyeksikan oleh BPS, pada 2020 ada 151,6 juta jiwa penduduk di wilayah terpadat di Indonesia yaitu Pulau Jawa. Sementara Satgas mencatat jumlah kasus aktif COVID-19 sampai awal Juli di enam provinsi di Pulau Jawa adalah 239.555 kasus atau 77,28 persen dari kasus nasional. Sedangkan target testing Covid-19 menurut keterangan Jubir Kemenkes adalah 324 ribu tes dan baru tercapai 124 ribu atau sekitar 38 persen saja dari target. Sedangkan angka vaksinasi sampai saat ini saya belum ketemu rilis capaiannya secara resmi yang dimuat di media, hanya target-target saja. Angka terakhir yang muncul ke publik adalah 27 juta vaksinasi sampai 31 Mei.
Angka-angka di atas membuat frustrasi, dengan jumlah penduduk sebanyak itu di satu pulau saja, tanpa kendala geografis yang berarti, kapasitas testing sangat rendah sedangkan capaian vaksinasi juga memprihatinkan. Ada sistem yang salah di sini bukan? Mendata penduduk yang cukup umur untuk coblosan bisa loh, masa untuk testing dan vaksinasi penduduk tersendat-sendat?
Seharusnya distribusi vaksin bukanlah masalah yang berat kan?
Ketiga, narasi influencer seperti dr. Lois dan Jerinx kadar bangsatnya sama seperti Jonru dkk saat pemilu, sama-sama bikin goblok dan celaka orang lain. Di tengah situasi krisis memang selalu saja ada bajingan yang merasa dirinya pahlawan dan menghambat penanganan krisis.
Masa iya negara bisa kalah pada derasnya narasi kontra penanganan pandemi? Saya nggak bilang seharusnya negara pakai kekerasan atau membungkam lewat jalur hukum, tapi pakai cara lain seperti gencar melakukan sosialisasi pandemi sampai ke pelosok dengan narasi yang mudah dipahami masyarakat.
Keempat, sudah saya sebut di atas tentang sosialisasi pandemi mulai prokes sampai vaksinasi. Saat Pemilu 2019, nenek-nenek saja diajari bagaimana cara mencoblos, petugas bahkan sampai cosplay saat coblosan. Kenapa sosialisasi tentang Covid-19 tidak seterang dan semasif Pemilu 2019?
Saya membaca komentar-komentar di sebuah unggahan grup jual-beli HP yang saya sempat liat di FB. Kalian bisa dan pasti pernah nemu hal kayak gini di tempat lain. Saya kutip sebagian:
“Emang kopit mematikan?”
“Covid itu mematikan usaha, karena berbagai peraturan di belakangnya.”
“Sebenarnya covid itu hanya politik pemerintah untuk meresahkan masyarakat.”
“Kita tidak upload tapi pemerintah sengaja menakut-nakuti biar panik.”
Pertanyaan dan narasi seperti itu muncul karena pemerintah menciptakan sekat yang membatasi masyarakat dengan pengetahuan. Sekat itu bisa dihilangkan saat pemilu, kenapa tidak dengan pandemi? Bukankah jika sekat pengetahuan dihilangkan, distribusi vaksin jadi hal yang mudah?
Negara harus hadir, tidak bisa tidak, karena persoalan-persoalan di atas membutuhkan struktur dan sistem. Negara punya instrumen dan otoritas, kalau rakyat kan hanya punya suara. Menangani pandemi harus dengan kerja kolektif, bahu-membahu negara dengan rakyat seiring sejalan, bukan malah jadi goblok kolektif kemudian saling menyalahkan.
Lagian saya jadi ngerasa, dengan distribusi vaksin dan penanganan pandemi yang nggak sat-set ini, saya kok ngerasa rakyat dibutuhin suaranya doang ya? Abis itu urusin diri sendiri aja gitu.
Ah, saya ini yang salah. Pemerintah kan baik, pandemi terkendali. Bismillah, mari kita tegakkan salat.
BACA JUGA Kalau Pak Luhut Bilang Penanganan Pandemi Itu Terkendali, Terus Kenapa 31 Negara Mencekal Pelancong dari Indonesia? dan tulisan Aminah Sri Prabasari lainnya.
