Jika menyebut kata “Madura”, masyarakat luar akan mengingatnya sebagai Kota Karapan Sapi. Sebagai warga asli Madura, yang ingin saya luruskan di sini adalah setiap kabupaten di Madura memiliki julukan masing-masing. Jadi, tidak semua identik dengan karapan sapi. Misalnya saja Sumenep yang memiliki julukan sebagai Kota Keris. Julukan Sumenep sebagai Kota Keris, sebenarnya belum berlangsung lama, tepatnya baru dideklarasikan pada tahun 2013 lalu.
Sebagai warga Sumenep, saya mengetahui bahwa dahulu sebutan buat Sumenep bukan Kota Keris, melainkan Kuda Terbang. Penyebutan ini diambil dari hewan peliharaan Jokotole, salah satu raja di Sumenep. Singkat cerita, karena Sumenep memiliki banyak perajin keris, akhirnya pemerintah ingin menjadikan keris sebagai simbol dari Kabupaten Sumenep.
Perjalanan untuk menjadikan keris sebagai simbol dari Sumenep tidaklah berjalan mulus. Dari informasi yang saya dapatkan saat meneliti tentang keris, ternyata terjadi suatu polemik. Usulan pemerintah kabupaten untuk menjadikan keris sebagai simbol dari Sumenep sempat mendapat pertentangan dari beberapa anggota DPR. Alasannya karena keris tidak sesuai dengan identitas Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Sumenep.
Kok bisa tidak sesuai? Ya karena keris identik dengan hal mistis. Sehingga jika keris menjadi simbol dari Sumenep, akan mencoreng muruah identitas Islam. Hingga akhirnya dengan diskusi yang panjang, ada titik temu untuk menjadikan keris sebagai simbol dari Sumenep.
Seharusnya jika pemerintah menjadikan keris sebagai simbol dari Sumenep, pemerintah kabupaten memiliki inisiasi untuk mendukung industri keris dan mengembangkan inovasi wisata. Namun yang terjadi di lapangan, pemerintah kabupaten kurang mampu mengembangkan keris sebagai wisata.
Saya tersentak tatkala pergi ke desa wisata keris di Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi. Ketika menuju ke Desa Aeng Tong-tong, sejauh motor berjalan, jalanan di sana berlubang dan tidak rata. Dan jika malam hari tiba, tentunya perjalanan bakal semakin berbahaya mengingat kondisi jalanan yang buruk serta minim dengan lampu penerangan.
Setelah sampai di desa perajin keris di Aeng Tong-tong, saya semakin tersentak mendengar informasi dari para perajin tentang persoalan desa wisata keris. Salah satu perajin bercerita jika warga pernah meminta ke pemerintah kabupaten untuk membuatkan papan penunjuk arah desa wisata keris. Tujuannya agar memudahkan orang luar saat ingin pergi ke Desa Aeng Tong-tong. Akan tetapi, pemerintah kabupaten tidak mengabulkan permintaan dari warga.
Dengan kondisi jalanan menuju Desa Aeng Tong-tong yang kurang baik, ditambah kurangnya penunjuk arah, maka menjadi mustahil keris bisa menjadi destinasi utama wisata Sumenep. Padahal keris memiliki potensi besar untuk menyedot wisatawan pergi ke Sumenep. Sebab, keris berpotensi menjadi wisata tradisional yang penuh dengan nilai estetika dan filosofi.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten kurang memberikan dukungan untuk mempromosikan Desa Aeng Tong-tong sebagai desa wisata di kancah nasional. Mengingat setiap kali Desa Aeng Tong-tong mengikuti lomba desa wisata, dananya berasal dari sumbangan sesama perajin keris yang tergabung di paguyuban.
Kurangnya bantuan pemerintah kabupaten terhadap pengembangan keris di Sumenep juga dirasakan para perajin keris yang kurang mendapatkan bantuan. Padahal perajin keris membutuhkan biaya untuk membeli bahan dan alat-alat dengan harga yang tidak sedikit. Besarnya jumlah pengeluaran perajin keris tidak sesuai dengan jumlah pendapatannya.
Jumlah pendapatan perajin keris di Sumenep bergantung pada jumlah pemesan. Dan jumlah pemesan keris tidak stabil, apalagi saat masa pandemi, perajin keris hampir mengalami krisis pendapatan. Di satu sisi, perajin keris di Sumenep kebingungan untuk mengirimkan barangnya ke pemesan yang ada di luar Madura dan luar negeri.
Hampir semua ekspedisi pengiriman tidak menerima keris. Alasannya, keris masuk ke kategori benda senjata tajam. Akhirnya perajin keris harus memilih jasa pengiriman lainnya dengan harga kirim lebih mahal. Sehingga ini berdampak pada berkurangnya jumlah pendapatan mereka.
Ironisnya, permasalahan tentang kesulitan perajin mengirimkan kerisnya ke luar Madura dan luar negeri kurang mendapat respons dari pemerintah kabupaten. Saat di lapangan, banyak perajin ingin pemerintah kabupaten untuk membuat peraturan daerah yang melindungi perajin keris agar tidak kesulitan saat menggunakan jasa ekspedisi pengiriman, sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya lebih mahal.
Meski terkesan kurang memedulikan, sebenarnya pemerintah kabupaten pernah memberikan bantuan kepada perajin keris. Sayangnya, bantuan yang diberikan kurang merata dan ribet.
“Maksudnya kurang merata dan ribet itu gimana, ya, Pak?” saya bertanya pada salah satu perajin keris.
“Ya karena bantuan yang diberikan tidak bisa mencakup jumlah perajin yang ada. Karena jumlahnya tidak merata, paguyuban jadi menalangi agar tiap perajin bisa merasakan bantuan tersebut. Biar tidak menimbulkan rasa iri ke sesama perajin,” jawabnya.
“Kalau ribetnya gimana, Pak?” tanya saya sekali lagi.
“Kadang kalau mau minta bantuan harus bikin proposal dulu. Harusnya kan pemerintah berinisiatif memberikan bantuan sehingga perajin tidak perlu mengajukan proposal dulu.”
Maka sepertinya kita harus maklum kalau Sumenep Kota Keris nantinya hanya tinggal nama. Lha, gimana nggak tinggal nama, kalau pemerintah kabupaten kurang memberikan dukungan secara masif dan responsif, gimana keris bisa terus bertahan jadi kebanggaan warga Sumenep? Justru desa wisata keris bisa terbengkalai, perajin keris makin lunglai!
Penulis: Akbar Mawlana
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Surat untuk Pemda Sumenep: Perbaiki Penerangan Jalan Secepatnya!
