Setelah selesai membaca novel The Hunger Games karya Suzanne Collins, saya jadi tergelitik untuk menulis karena sistem pendidikan negara fiktif yang mengorbankan anak-anak berusia 12-18 tahun sebagai tumbal ini tampaknya memiliki jawaban atas beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia. Loh, kok bisa?
Bagi yang belum tahu, Panem adalah negara fiktif bekas Amerika Serikat dan Kanada setelah Perang Dunia ke-3 terjadi. Negara tersebut dibagi menjadi 12 distrik sesuai dengan sumber daya alam dan industri yang dihasilkan. Ibu kota negara tersebut adalah Capitol. Di dalam cerita, ke-12 distrik dikontrol untuk memenuhi segala kebutuhan Capitol secara otoriter. Silakan baca atau tonton The Hunger Games jika tertarik lebih jauh!
Meski bukan pengamat atau praktisi pendidikan, saya menilai bahwa sistem pendidikan negara Panem dalam The Hunger Games mungkin punya beberapa jawaban dari sebagian kecil permasalahan pendidikan di Indonesia. Apa saja itu?
#1 Semua anak wajib bersekolah
Di negara Panem, bersekolah adalah wajib dan semuanya gratis. Hal ini bukan tanpa alasan. Anak-anak ini adalah generasi selanjutnya yang akan menjadi pekerja industri-industri daerah. Setiap anak dari umur 7 hingga 18 tahun harus pergi bersekolah, yang kemudian setelah lulus akan disalurkan ke pabrik-pabrik distrik atau menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari seperti pedagang. Maka dari itu, keluar sekolah adalah sebuah kejahatan, kecuali memiliki kasus pengecualian seperti memenangkan Hunger Games.
Mengingat kasus putus sekolah di Indonesia yang tinggi, kita dapat belajar bahwa bukan hanya masyarakat yang rugi jika putus sekolah, namun negara juga akan rugi. Mereka yang putus sekolah akan mendapatkan pekerjaan dengan upah rendah saat bekerja. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia dan ekonomi negara juga yang akan menurun. Maka bersekolah adalah sesuatu yang wajib dan terdapat sanksi keras jika sampai putus sekolah.
Jadi, kasus putus sekolah karena bosan sekolah daring hingga lebih baik kawin ada baiknya tidak usah dilegalkan secara hukum. Hal ini juga sekaligus sebagai pesan untuk pihak sekolah agar tidak buru-buru mengeluarkan anak didik akibat hal remeh-temeh seperti ingin viral di medsos. Masih ada jalan mediasi dan peringatan ketimbang jalan pintas men-drop out siswa/i.
Dengan mewajibkan anak-anak bersekolah sampai jenjang setingkat SMA, akan menekan potensi siswa putus sekolah yang disebabkan alasan khas negara berkembang, yakni alasan kemiskinan, premarital pregnancy (a.k.a tekdung duluan) bagi remaja perempuan, serta dikeluarkan akibat pelanggaran peraturan sekolah.
#2 Pembelajaran berbasis kedaerahan
Selain pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, materi yang diajarkan di bangku sekolah Panem adalah pengetahuan mengenai geografi, sumber daya alam, industri, dan potensi distrik masing-masing. Meskipun anak-anak akan diajarkan mengenai sumber daya dan industri distrik-distrik lain, mereka akan belajar sumber daya dan industri distrik mereka secara lebih mendalam.
Maka dari itu, setiap distrik akan menghasilkan ahli-ahli dalam bidang industri mereka masing-masing. Contohnya, terdapat karakter bernama Beete, yakni seorang pemenang Hunger Games dari distrik 4 yang merupakan distrik penghasil barang-barang elektronik. Ia adalah ahli elektronik yang bahkan dipercaya oleh Capitol untuk merancang sistem saluran TV.
Salah satu dari beberapa permasalahan pendidikan Indonesia yang paling mencolok adalah ketidaksetaraan antara kota dan daerah, terutama kota-kota di Pulau Jawa dengan daerah-daerah terpelosok seperti di Pulau Papua.
Sebenarnya, permasalahan ini telah ada sejak dahulu kala, bahkan Presiden Indonesia sebelumnya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono telah menyinggung hal ini pada Panel Tingkat Tinggi PBB pada tahun 2015. Presiden Indonesia ke-6 tersebut ingin menerapkan prinsip “tanpa meninggalkan siapa pun” yang berarti memastikan setiap anak, dalam kondisi apa pun, harus menyelesaikan pendidikan dasar sehingga dapat membaca, menulis, dan berhitung secara cukup baik untuk memenuhi pembelajaran minimal.
Hal yang serupa masih tercermin pada Peta Pendidikan Indonesia untuk tahun 2020-2035 yang berisi cita-cita pendidikan Indonesia (yang tentunya indah), bahwa Indonesia menargetkan 100% anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan dasar, 80% sekolah lanjutan, dan 50% perguruan tinggi. Dengan target ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan masyarakat maju yang kompeten dan sejahtera.
Tapi hal ini masih belum menjawab kekhawatiran utama pendidikan kita, yakni bagaimana menumpas ketidaksetaraan. Materi, kurikulum, dan bahan ajar masih berpusat pada perkotaan. Bahkan saya masih ingat guru Bahasa Indonesia saya sewaktu SMP sampai tidak bisa habis pikir, bagaimana pemerintah memberikan soal yang sama-rata untuk Ujian Nasional padahal sebagian besar anak-anak di Papua bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa bentuk kereta api.
Kuncinya utama masih cliché, yakni pengelolaan yang baik antara sumber daya finansial, kognitif, serta manusianya. Meski kita memiliki jawaban atas permasalahan, tapi tidak ditangani dengan baik semuanya akan percuma.
Memang, banyak orang beranggapan bahwa sekolah bukan segalanya, namun sekolah dapat menjadi menjadi solusi atas berbagai permasalahan masyarakat di Indonesia yang belum memiliki budaya belajar dan membaca, tapi menanam fixed mindset dan inferiority complex terhadap bangsa lain. Terus semangat belajar!
BACA JUGA Memahami Pendidikan Seks ala Yuni Shara: Nonton Film Bokep Bersama Anak dan artikel Lina Yasmin lainnya.