“It’s the economy, stupid.” — James Carville
Kalimat pendek itu muncul dalam kampanye presiden Amerika Serikat tahun 1992. Maksudnya sederhana tetapi tajam: dalam politik, pada akhirnya keadaan ekonomi sering menjadi faktor yang paling menentukan. Bukan retorika, bukan propaganda, bukan pula simbol-simbol kekuasaan—melainkan apakah kehidupan ekonomi rakyat berjalan atau tidak.
Selama ini banyak orang membayangkan runtuhnya sebuah rezim sebagai peristiwa dramatis: jalanan dipenuhi massa, spanduk dibentangkan, slogan diteriakkan, dan gedung-gedung kekuasaan dikepung oleh rakyat yang marah. Gambaran itu memang sering muncul dalam sejarah politik berbagai negara. Demonstrasi besar dianggap sebagai puncak kemarahan publik sekaligus momentum ketika sebuah kekuasaan akhirnya tumbang.
Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Sebuah rezim tidak selalu jatuh karena aksi jalanan. Dalam banyak kasus, kekuasaan justru runtuh lebih dahulu di tempat yang jauh dari sorotan kamera: di pasar yang sepi, di pabrik yang berhenti berproduksi, dan di meja makan keluarga yang semakin kosong.
Ekonomi sering menjadi fondasi yang menopang keberlangsungan sebuah pemerintahan. Selama roda ekonomi berputar, selama rakyat masih bisa bekerja, berdagang, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, banyak orang masih bersedia memberi toleransi kepada kekuasaan—bahkan kepada pemerintahan yang tidak sepenuhnya mereka sukai. Stabilitas ekonomi menciptakan semacam kontrak tak tertulis antara negara dan rakyat: pemerintah memerintah, sementara masyarakat masih bisa menjalani kehidupan dengan relatif wajar.
Tetapi ketika ekonomi mulai macet, kontrak itu perlahan retak.
Inflasi yang melambung, lapangan kerja yang menyusut, harga kebutuhan pokok yang tak terkendali, dan aktivitas ekonomi yang melemah akan menggerus kepercayaan publik sedikit demi sedikit. Pada tahap ini, mungkin belum ada demonstrasi besar. Jalanan masih terlihat normal. Namun sesungguhnya sebuah proses pelapukan sedang berlangsung.
Yang pertama terkikis adalah legitimasi. Rakyat mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah mengelola keadaan. Mereka mungkin tidak turun ke jalan, tetapi kepercayaan mereka memudar. Dalam politik, hilangnya kepercayaan sering lebih berbahaya daripada teriakan protes.
Pada saat yang sama, krisis ekonomi juga menggoyahkan struktur dukungan di sekitar kekuasaan. Pengusaha kehilangan kepastian usaha, birokrasi kesulitan menjalankan program, dan kelompok-kelompok elite mulai merasakan bahwa sistem yang ada tidak lagi memberi manfaat bagi mereka. Ketika ekonomi memburuk, loyalitas yang sebelumnya tampak kokoh bisa berubah menjadi keraguan.
Sejarah memberikan banyak contoh tentang hal ini.
Di akhir dekade 1980-an, Uni Soviet mengalami stagnasi ekonomi yang panjang. Sistem ekonomi yang kaku membuat produksi menurun dan distribusi barang terganggu. Toko-toko kosong dan antrean panjang menjadi pemandangan sehari-hari. Ketika ekonomi tidak lagi mampu menopang kehidupan masyarakat maupun negara, struktur politik raksasa itu perlahan kehilangan daya tahannya hingga akhirnya bubar pada tahun 1991.
Contoh lain dapat dilihat pada krisis yang melanda Argentina pada tahun 2001. Bertahun-tahun utang menumpuk dan kebijakan ekonomi semakin sulit dipertahankan. Ketika pemerintah membatasi penarikan uang dari bank—kebijakan yang dikenal sebagai corralito—kepercayaan publik runtuh. Perekonomian lumpuh dan presiden akhirnya mengundurkan diri.
Indonesia sendiri pernah mengalami pengalaman serupa pada 1997–1998. Krisis finansial Asia membuat nilai rupiah jatuh tajam, perusahaan-perusahaan kolaps, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Demonstrasi mahasiswa memang menjadi momen politik yang menentukan. Namun banyak pengamat sepakat bahwa tanpa krisis ekonomi yang begitu dalam, tekanan politik mungkin tidak akan mencapai titik yang sama. Demonstrasi menjadi simbol perubahan, tetapi krisis ekonomi adalah pemicu utamanya.
Semua contoh ini menunjukkan satu pola yang sama: sebelum sebuah rezim jatuh di jalanan, ia sering kali sudah runtuh terlebih dahulu di bidang ekonomi.
Pelajaran ini penting untuk direnungkan oleh pemerintah mana pun, termasuk pemerintah Indonesia hari ini. Perekonomian adalah fondasi kepercayaan publik. Ketika fondasi ini goyah, stabilitas politik pun ikut terancam.
Beberapa indikator ekonomi belakangan ini menunjukkan sinyal yang perlu dicermati dengan hati-hati. Kantor berita Reuters, misalnya, melaporkan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan menimbulkan tekanan pada sejumlah mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Kenaikan harga energi global ini berpotensi menambah beban anggaran negara, terutama bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia.
Tekanan eksternal seperti ini sering kali menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ketika harga minyak dunia naik, biaya energi meningkat, inflasi dapat terdorong naik, dan pemerintah menghadapi dilema antara menaikkan harga energi atau menambah beban subsidi dalam anggaran negara.
Di saat yang sama, pasar keuangan domestik juga sensitif terhadap ketidakpastian global. Ketika investor melihat risiko meningkat—baik karena konflik geopolitik maupun ketidakpastian ekonomi—pasar saham dapat mengalami tekanan dan nilai tukar mata uang ikut melemah.
Semua tanda ini tentu tidak otomatis berarti krisis. Namun ia adalah pengingat bahwa pengelolaan ekonomi harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi.
Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal dijalankan secara disiplin. Alokasi anggaran harus benar-benar berbasis prioritas, program-program besar perlu dihitung secara matang, dan setiap rupiah dari uang negara harus dikelola secara transparan serta akuntabel. Dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti, ketepatan memilih prioritas jauh lebih penting daripada sekadar memperbanyak program.
Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa kekuasaan politik sering runtuh bukan karena teriakan massa di jalanan, tetapi karena ekonomi yang tidak lagi mampu menopang kehidupan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, sebuah rezim tidak selalu jatuh oleh gemuruh demonstrasi. Kadang ia runtuh lebih dahulu oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi: ekonomi yang melemah, kepercayaan yang memudar, dan kebijakan yang kehilangan arah.
