Dalam kehiduapan sehari-hari orang kota seringkali dinarasikan superior dibandingkan orang desa. Mulai dari hal-hal yang bersifat material: rumah, mobil, dan fashion. Hingga perkara non material: intelegensi, pekerjaan, dan perkara kebahagiaan.
Padahal anggapan itu seringkali terlalu berlebihan. Setidaknya dalam satu hal: nasionalisme. Meskipun secara material (mungkin) orang desa kerap kekurangan, tetapi mereka memiliki semangat nasionalis yang tak kalah serta rela berkorban untuk negara. Mereka yakin, kesetiaan terhadap pemerintah atau pamong praja bakal mengundang berkah. Pemerintah dianggap lembaga yang mampu memelihara dan mewujudkan tatanan sosial gemah ripah loh jinawi karta raharja (wilayah yang subur dan makmur).
Maka tak heran jika memasuki bulan Agustus orang-orang di desa serentak sudah memasang bendera negara Indonesia di depan rumahnya masing-masing. Suasana makin semarak ketika beragam lomba-lomba dilaksanakan mulai dari makan kerupuk, bakiak, hingga panjat pinang.
Kalau orang kota paling cuman semarak di dunia maya dengan konten yang katakanlah berkaitan dengan kemerdekaan dan kecintaan pada negara. Gambar dan tagar tentang perjuangan, keindonesiaan, sampai abdi negara, ramai bersliweran. Dah cuman gitu doang.
Bagi orang desa menghormati dan menjunjung tinggi martabat negara adalah harga mati. Setiap berbuat baik, mereka tak mengharap balasan. Pikirannya fokus demi negara. Ada semacam narasi yang berkembang di desa bahwa mereka lebih ingin memberi daripada menerima. Prioritas utama bukanlah hak, tapi kewajiban selaku warga negara. Sikap seperti ini senantiasa diwariskan dari generasi ke generasi.
Tapi sayangnya akhir-akhir ini, banyak kalangan pesimistis terhadap nasionalisme orang desa. Nah, tulisan ini ingin membantah anggapan ngawur itu. Mereka mendefinisikan nasionalisme saja masih blunder. Lah kok sekarang cawe-cawe masalah nasionalisme orang desa.
Salah satu contohnya begini. Orang kota seringkali bernarasi menolak keberadaan pihak asing di Indonesia atau lebih populer dengan anti-aseng atau anti-asing.
Belum lagi dalam hal keseharian, orang-orang kota sering mengklaim bahwa dirinya nasionalis melalui upaya penyeragaman identitas atau dengan mengagungkan budaya sendiri tanpa memandang budaya orang lain—padahal Indonesia memiliki keragaman budaya—dan merasa budaya orang kotalah yang paling hebat.
Padahal, nasionalisme adalah sesuatu yang terus menerus perlu diperbarui dari masa ke masa. Seperti yang dikatakan oleh Om Benedict Anderson, nasionalisme adalah sebuah proyek bersama, bukan warisan masa lampau dari para pendahulu yang dapat digunakan di semua zaman.
Tak jarang dengan definisi yang sempit tadi, kita justru lebih sering membuat polarisasi. Kemudian berlomba-lomba menjadi yang paling murni Indonesia. Menganggap orang-orang yang berbeda, secara identitas dan fisik bukan Indonesia.
Nasionalisme, sekali lagi adalah sebuah proyek bersama dan tidak terbatas. Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Buru—yang menceritakan kisah hidup Tirto Adi Suryo—menerangkan bahwa kita adalah kumpulan bangsa-bangsa atau berbangsa ganda, bukan hanya milik golongan tertentu saja. Apalagi hanya bermodal ikut upacara bendera kemudian menganggap dirinya paling nasionalis.
Maka saya sarankan kalian belajar nasionalisme pada orang-ora desa sajalah. Meski orang desa kerap dipusingkan dengan kebutuhan sehari-hari untuk sekedar menyumpal perut. Tapi bukan berarti kami menepikan tuntutan bela negara.
Runtuh sudah tuduhan apatisme orang desa terhadap masa depan negara. Dengan demikian, kurang pantas jika label tak acuh, masa bodoh, atau predikat negatif lain dilekatkan pada penduduk desa. Mereka tetap peduli kok pada problematika bangsa dan negara.
Dalam berbagai kesempatan, daya kritisnya muncul. Di sela-sela menggarap sawah atau bersantai di warung kopi, mereka membicarakan perilaku elite politik yang jauh dari norma dan etika. Plus perkara harga cabai yang kian pedas dan pupuk subsidi yang susah di dapat.
Ini membuktikan orang desa memiliki kepedulian luar biasa terhadap good governance. Dan sudah membumi dalam kehidupan sehari-hari, mereka berusaha menjunjung tinggi harmonisasi.
Yah walaupun tidak bisa dipungkiri, beberapa kasus kekerasan di daerah pelosok menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai konsep, prinsip, dan nilai-nilai nasionalisme sehingga mudah terpancing aksi provokator. Tapi bukankah di kota pun juga demikian.
Bukan cuman perkara kekerasan. Parahnya orang kota yang sok nasionalis itu seringkali masuk pelosok desa hanya ketika menjelang musim Pemilu. Setelah mereka menyelonjorkan kaki di kursi kekuasaan, janji menguap dengan sendirinya. Memang benar yang diungkapkan Mas Riza Multazam—seorang peneliti desa—bahwa tiada yang tersisa bagi rakyat, kecuali kekecewaan dan penderitaan. Cuiih! (*)
