Banyak Sekolah Dasar di Bangkalan Madura Jadi Tanah Sengketa, Bukti Bahwa Pemerintah Tak Bisa Kerja

Ketika mengulik pendidikan di Bangkalan Madura, mudah sekali kita menemukan fakta dan fenomena yang menyayat hati. Parahnya, dikritik bagaimana pun, masalah ini terus konsisten dipelihara oleh pemerintah. Misalnya, harapan lama sekolah anak-anak di Bangkalan. Sudah 10 tahun konsisten berada di angka 11 tahun. Padahal, semua kabupaten/kota di Jawa Timur sudah di atas 12 tahun.

Lalu, fenomena terbaru yang turut memilukan adalah penyegelan salah satu SD di Bangkalan Madura, yakni SDN Buddan 2 Tanah Merah. Bagaimana tidak memilukan, pada Sabtu pagi saat rombongan siswa SD ingin belajar, ternyata sekolah mereka malah disegel oleh orang yang mengaku pemilik lahan. Akhirnya, mereka terpaksa harus cari lokasi lain.

Tapi sungguh, ini bukan hal yang mengagetkan di Bangkalan Madura, sebab banyak gedung SD di kabupaten ini yang memang problematik.

Bangunan sekolah di Bangkalan Madura banyak tak dibebaskan

Ya, seperti yang saya tulis, gedung SD di Bangkalan Madura masih banyak yang tidak jelas kepemilikannya. Saya katakan tidak jelas karena asetnya belum terdata sebagai milik pemerintah, tapi pemerintah konsisten membiarkan hal itu. Kalau pemerintah tahu diri, ya diganti untung dong ke pemilik lahan.

Seperti yang dimuat pada Radar Madura, dari 613 SD negeri di Bangkalan Madura, hanya sekitar 60 persennya yang memiliki sertifikat sebagai aset pemerintah. Artinya, sekitar 370-an SD negeri belum terdaftar. Tentu ini jumlah yang sangat tinggi. Tapi, meskipun tinggi, saya yakin nominalnya jauh dibandingkan total kasus korupsi di kabupaten ini.

Satu tanah, dua sertifikat, pemerintah vs rakyat

Data 60% yang saya jelaskan di atas tidak serta merta harus kalian percaya. Bisa saja data tersebut benar, bisa saja salah, atau memang sengaja disalahkan. Misalnya, kasus penyegelaan di SDN Buddan 2 Bangkalan oleh orang yang mengaku sebagai pemilik lahan, pelaku mengatakan bahwa ia memiliki sertifikat tanah. Makanya, ia merasa berhak.

Di sisi lain, pemerintah juga mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut. Nah, kan, kok bisa ada dua sertifikat. Bahkan, katanya pemerintah siap mengarahkan ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Mudah sekali ditebak siapa yang akan menang.

Di lain penjelasan, pada 2022 pemilik lahan sebenarnya bahkan sempat ditawari 700 juta untuk membeli lahannya oleh pemerintah. Tapi, pemilik lahan merasa kebingungan. Eh, di tahun yang sama tiba-tiba lahan tersebut sudah tercantum sebagai inventaris negara.

Banyak sekolah di Bangkalan Madura dibiarkan terbengkalai

Akibat banyaknya lahan SD yang tidak jelas kepemilikannya, banyak gedung SD yang dibiarkan rusak. Alasannya, pemerintah tidak mau merenovasi gedung di atas lahan orang lain. Tapi ya bapak/ibu, membiarkan gedung sekolah yang hampir ambruk juga bukanlah solusi yang tepat. Cobalah bapak ibu pikirkan sendiri bagaimana solusi. Intinya, membiarkan bukanlah sebuah solusi. Itu malah menunjukkan bahwa pemerintah Bangkalan Madura memang tidak becus.

Di samping itu, kalau dibandingkan dengan kantor-kantor pemerintah. Haduh, jauh!!! Ibarat bumi dan langit. Kantor pemerintah berjejer rapi di sepanjang jalan Soekarno Hatta Bangkalan. Jangankan sampai roboh, rusak sedikit saja sudah ada biaya pemeliharaannya, atau langsung direnovasi saja.

Yah, beda sekali sama gedung SD untuk rakyatnya.

Jika terus begini, akan lebih banyak sekolah disegel

Kasus penyegelan gedung sekolah di SDN Buddan 2 bukanlah satu-satunya di Bangkalan. Pada 2023, SDN Lerpak 1 juga pernah mengalami hal serupa. Para siswa terpaksa dibuatkan terop untuk kegiatan belajar mengajar, sebab gedung sekolah mereka ditutup oleh orang yang mengaku pemilik lahan.

Nah, coba bayangkan, sekitar 200 lahan sekolah yang belum dibebaskan oleh pemerintah, apakah ini menunjukkan situasi yang aman? Tentu tidak. Banyak siswa SD yang dihantui rasa ketakutan gedung sekolah mereka akan ditutup. Apa bapak/ibu sudah memikirkan ini?

Ya, saya harap pemerintah lebih serius lagi kerjanya. Jangan fokus pada renovasi kantor kalian sendiri saja. Coba survey juga ke bawah. Sejahtera nggak rakyatnya. Kalian digaji kita loh, pak/bu.

Penulis: Abdur Rohman
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Jangankan Pendatang, Saya Warga Bangkalan Madura Aja Kapok Hidup di Kabupaten Tertinggal Ini