Sebagai orang yang lahir dan besar di Purwokerto, saya sudah cukup sering menghadapi pertanyaan paling membingungkan dalam sejarah demografi lokal: “Asalmu dari Purwokerto kota apa Banyumas?”
Pertanyaan ini biasanya datang dari 2 kelompok manusia. Pertama, para pendatang baru yang belum paham peta administratif. Kedua, orang asli Purwokerto yang terlalu lama tinggal di kota besar dan jadi lupa asal muasalnya.
Yang bikin pusing adalah dua-duanya sama-sama keliru. Tapi kalau saya menjelaskan, biasanya malah tambah runyam.
Penjelasan dan sejarah pertanyaan “Asalmu dari Purwokerto kota apa Banyumas?”
Mari kita luruskan. Banyumas adalah nama kabupaten. Purwokerto adalah salah satu kecamatannya. Tepatnya, kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas.
Secara formal, Purwokerto itu ya bukan kota. Bukan daerah otonom. Bahkan dalam struktur administratif, statusnya sama saja dengan Sokaraja, Ajibarang, Kalibagor, dan Lumbi. Semua hanya kecamatan. Tapi karena menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan tempat ngopi paling hits, orang-orang kadung menyebutnya “Kota Purwokerto”.
Masalahnya, karena penyebutan “kota” ini terlalu sering digunakan, jadinya banyak yang mikir bahwa ia memang benar-benar kota dalam arti otonomi. Padahal bukan.
Kalau menilik sejarahnya, pada 1982, Purwokerto memang pernah jadi Kota Administratif (Kotif). Waktu itu, status Kotif adalah semacam “naik tingkat” dari kecamatan karena perkembangan wilayahnya lebih pesat dari daerah sekitarnya. Tapi tetap bukan daerah otonom.
Nah, status Kotif ini dihapuskan lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Semua kota administratif di Indonesia kembali menjadi bagian dari kabupaten induk, termasuk Purwokerto. Sejak saat itu, ia kembali jadi kecamatan biasa, meskipun tetap difungsikan sebagai ibu kota kabupaten.
Jadi, kalau kamu sekarang nyari “Pemerintah Kota Purwokerto” di Google, ya nggak bakal ketemu. Yang ada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Rumit? Ya memang. Tapi inilah Indonesia.
Kebingungan makin menjadi kalau ditanya begini: “Jadi, kamu orang Banyumas atau Purwokerto?”
Jawaban pendeknya: Saya orang Banyumas, tinggal di Purwokerto.
Jawaban panjangnya: Saya tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Purwokerto Selatan. Jadi kalau mengisi formulir, ya tetap “Banyumas” sebagai kabupaten, bukan “Purwokerto” sebagai kota.
Tapi ya siapa yang mau repot menjelaskan ini semua saat cuma ditanya sambil lalu pas kenalan, iya kan?
Konsekuensi kebingungan
Konsekuensi dari kebingungan ini bisa sangat nyata. Misalnya, ketika seseorang dari luar daerah mengira kamu “orang kota” karena bilang dari Purwokerto, padahal secara administratif kamu tinggal di kabupaten. Atau sebaliknya, kamu bilang dari Banyumas, tapi malah dikira tinggal di pinggiran kota, padahal rumahmu cuma dua tikungan dari alun-alun.
Belum lagi kalau masuk dunia pencitraan media sosial. Kadang orang-orang dengan bangga menulis “anak kota Purwokerto” di bio Instagram, sambil upload foto kopi di kafe estetik. Padahal, kalau mau jujur, tempat tinggalnya masih masuk wilayah Desa Berkoh, yang statusnya ya tetap desa.
Meski demikian, saya pribadi nggak masalah Purwokerto disebut kota. Karena dalam praktiknya, dari segi fasilitas, pusat kegiatan, dan gaya hidup, ia memang sudah seperti kota. Ada mall, bioskop, hingga cafe yang jual kopi seharga 2 porsi mendoan jumbo.
Yang jadi masalah adalah ketika penyebutan itu bikin bingung, terutama buat urusan formalitas administratif. Contohnya waktu mengisi alamat di e-commerce, daftar CPNS, atau isi formulir bank. Kalau kamu nulis “Kota Purwokerto”, siap-siap alamatmu invalid. Karena kota itu secara hukum tidak eksis.
Tetap bangga meski berstatus warga kecamatan
Akhir kata, saya hanya ingin mengingatkan kalau kamu bertemu orang dan dia bilang asalnya dari Purwokerto, jangan repot-repot tanya lagi, “Kota atau Banyumas?” Itu seperti bertanya ke orang Jogja, “Kota Jogja atau Sleman?” Jawabannya panjang, berliku, dan ujung-ujungnya bikin kamu makin pusing.
Sudah, anggap saja kita semua warga Kabupaten Banyumas. Yang kadang merasa hidup di kota, tapi tetap masuk zona tarif kabupaten saat memesan barang online.
Kalau kamu warga Purwokerto dan pernah kena pertanyaan itu, semoga artikel ini bisa menguatkanmu. Tetap bangga, meskipun status kita hanya kecamatan.
Penulis: Wahyu Tri Utami
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
