Pengalaman Saya Jadi Surveyor Politik di Masa Pemilu yang Panas

Meskipun tahun ini adalah tahun terberat yang pernah dirasakan oleh kita (hah, kita?), tapi penyelenggaraan pilkada tetap berjalan, bahkan untuk beberapa daerah terhitung panas. Contohnya pilkada Tangsel dan Solo yang disinyalir akan sangat seksi, sebab para paslon banyak yang memiliki kekerabatan dengan eksekutif di kabinet. Ya, sebab itulah dua pilkada di daerah itu cukup ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai.

Saya sendiri hanya sekadar tahu dari berita, serta dari teman-teman yang berasal dari daerah tersebut, tidak punya andil dan hak juga karena saya sendiri adalah orang yang ber-KTP Jakarta. Tapi, yang pasti adanya pilkada yang panas tersebut juga menjadi ladang rezeki bagi beberapa orang. Lho, ladang rejeki? Maksudnya uang amplop, gitu? Nggak dong, yang pasti ini bukan uang panas. Rejeki itu datang dari kegiatan bernama survei politik.

Sebagai mahasiswa yang berkuliah di kampus Jakarta, apalagi di kampus yang dikenal politiknya kencang melulu, adanya perhelatan akbar demokrasi selalu disambut dengan sukacita oleh sebagian besar mahasiswa. Mulai dari tingkat daerah sampai negara, baik itu pemilihan wali kota sampai pemilihan gubernur di Jakarta. Pokoknya selama masih di ranah Jabodetabek, semuanya suka. Walaupun, kadang-kadang ada survei politik untuk luar Jabodetabek, dan itu pun jarang juga.

Mungkin ada di antara pembaca yang tidak tahu, kalau penghitungan suara cepat atau quick count itu dilakukan oleh surveyor politik, bahkan masalah popularitas paslon yang seringkali muncul di layar kaca Anda itu berkat surveyor politik juga. Inilah cerita pengalaman saya sebagai surveyor politik yang penuh asam garam dan manisnya yang cuma dikit.

Menjadi surveyor politik itu bisa dibilang ladang penghasilan yang subur, menggiurkan, dan lumayan instan bagi mahasiswa, apalagi untuk mahasiswa yang bokek seperti saya. Bagaimana tidak menggiurkan, sebab bayarannya sangat cukup banyak dan ada bayaran muka pula. Saya kasih tahu range bayaran surveyor politik itu kisaran dari 800 sampai jutaan, dan uang muka honor itu bisa setengahnya. Bagaimana mahasiswa bisa nggak tertarik? Wqwqwq.

Mungkin juga salah satu faktor mengapa banyak mahasiswa termasuk saya menjadi surveyor politik karena pekerjaannya “terlihat mudah” dibandingkan dengan pekerjaan paruh waktu lainnya. Sekilas, cuman datang ke rumah-rumah warga dan bertanya-tanya saja, setelah selesai dapat uang bayaran lagi. Apa nggak kelihatan mudah? Ekspektasi pertama kali sih begitu, tapi kenyataannya… pait.

Pertama, untuk bertanya kepada warga itu tidak bisa asal dan ada sistem dan teknik yang disyaratkan oleh pihak lembaga survey. Harus ke kelurahan dahulu, terus melihat daftar RW serta RT mana saja yang ditugaskan untuk kita, baru datang ke RW untuk meminta daftar warga. Belum lagi nanti menggunakan metodologi yang diterapkan oleh pihak lembaga survei agar tidak sembarang orang bisa kita wawancara. Haduh, saya saja sudah banyak lupa caranya karena terakhir kali survei itu dua tahun yang lalu.

Kedua, pilihan politik itu seram bos. Beda pilihan politik itu tidak kalah menyeramkan dengan Anda dituduh aliran sesat, apalagi kalau masuk ke wilayah yang cenderung memihak salah satu paslon. Apalagi, terakhir kali saya melakukan survei itu saat pilpres tahun lalu. Alamak, ngeri banget dan takut salah kata.

Saya dikerubungi banyak orang, kadang-kadang ditanya bak interogasi, dan kadang-kadang ada saja provokasi yang membuat seakan saya dari partai politik yang tidak disukai warga setempat. Ampun, capek hati dan pikiran. Saya seringkali harus pura-pura, bersilat kata, dan manis-manisin agar mengerti dan tidak salah paham. Salah-salah, saya malah bisa dihakimi warga setempat hadehhh.

Ketiga, risiko diusir juga besar. Banyak warga yang tidak kooperatif dan bahkan menganggap para surveyor hama. Ditolak mentah-mentah? Pernah. Dilempar sampah? Pernah. Diteriaki kader partai? Pernah. Banyak nggak enaknya. Yang paling nyesek adalah ditolak pihak RT atau RW, sebab kadang-kadang mereka yang pejabat lokal setempat harusnya lebih paham, ini kadang-kadang malah mencurigai serta nuduh yang nggak-nggak. Padahal kami cuman mau nyari makan, Banggg.

Memang betul, kadang-kadang surveyor politik banyak yang berasal dari partai dan tugasnya lebih berat dari lembaga survei politik biasa, tapi saya nggak pernah ambil yang dari partai. Resiko berat dan saya nggak tahu tugasnya ngapain aja, takut salah aja. Lalu, di sisi lain juga saya juga mendapat pengalaman yang lumayan besar saat survey. Walaupun niat pertama adalah nyari makan wqwqwq.

Saya bisa bertemu dengan masyarakat yang majemuk, melihat langsung kondisi warga dalam bingkai politik dan cerita-cerita lucu yang sangat aneh di masa politik. Seperti contohnya, pemilih paslon ternyata belum tentu memilih partai penyokong paslon, bahkan ada yang tidak tahu partai apa saja yang mendukung paslon yang warga setempat pilih. Malahan ada yang salah mengira kalau partai yang ia coblos adalah pendukung paslon, padahal bukan wqwqwq.

Belum lagi kalau bertemu dengan RT yang ramah, itu bisa satu RT disuruh kumpul dan berbaris, padahal hanya beberapa orang saja yang akan diwawancarai. Sungguh antusiasme yang cukup unik hahaha. Para surveyor memang diberikan souvenir untuk hadiah wawancara, ya Allah rasanya melihat orang-orang diwawancarai berterima kasih kepada kita hanya karena dikasih hadiah kecil itu rasanya nyesss banget. Terharu.

Saya cuman pesan, jangan keras-keras banget ke para surveyor, soalnya mereka kebanyakan hanya mahasiswa yang cari makan dengan menjadi surveyor politik. Malahan, banyak yang bukan pemegang KTP tempat pilkada diselenggarakan, tapi tetap jadi surveyor karena nyari tambahan jajan. Jangan galak, plisss.