Menjadi jurnalis bikin saya tahu lebih banyak fakta di lapangan. Belum lama ini saya mengobrol singkat dengan tukang parkir resmi dari Dinas Perhubungan di salah satu kota di Jawa Tengah. Sebagai juru parkir resmi tentunya dia sudah dibekali prosedur operasional standar. Dia tahu mana yang harus dikerjakan, dan apa yang tidak boleh dikerjakan.
Tapi hal itu justru bikin dia merasa dilematis. Tugas dia sebetulnya adalah mengatur laju lalu lintas di sekitar alun-alun. Juga mengatur parkir mobil dan motor di bahu jalan di beberapa minimarket di sekitar alun-alun pusat kota. Jadi secara pendapatan sudah bisa dibayangkan, kira-kira nggak banyak-banyak amatlah. Jangan dibayangkan seperti di Alun-alun Demak, yang parkirnya berderet-deret.
Mengapa pendapatannya kecil? Sebab dari pengamatan saya, hampir seluruh minimarket di sekitar alun-alun itu punya lahan parkir yang lumayan luas. Sehingga tidak begitu banyak pelanggan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Hanya ketika minimarket itu ramai dan parkir penuh saja pelanggan terpaksa memarkir kendaraan di bahu jalan. Sedangkan kondisi seperti itu jarang sekali terjadi.
Setoran yang kelewat besar
Terus, apa yang bikin juru parkir itu merasa dilematis? Menurut pengakuannya, sebagai tukang parkir resmi dirinya harus setoran Rp90 ribu per hari. Kecuali bulan puasa, dia cukup menyetor Rp50 ribu saja. Namun hingga hari ini, dia sendiri mengaku tidak tahu identitas orang yang tiap hari meminta setoran itu: pihak Dishub, oknum, atau penguasa wilayah alias preman?
Dia sendiri sebetulnya tidak begitu peduli siapa yang meminta setoran harian. Tetapi yang bikin juru parkir itu keberatan adalah jumlahnya yang terlalu besar. Hal itulah yang membikin dia akhirnya bekerja lebih lama, pagi sampai malam. Dan, sebagai tukang parkir resmi yang sudah dibekali SOP, dia mengaku terpaksa bekerja melampaui batas-batas tugasnya.
“Saya terpaksa kayak gini, Mas. Meski nggak boleh secara aturan, saya tetap memarkiri di Indomaret dan minimarket lain. Begini biar cukup buat ngejar setoran. Kalau nggak begini nanti saya nggak dapet apa-apa. Tapi saya nggak memaksa atau meminta pelanggan buat bayar parkir. Jadi saya membantu parkir, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Meski dalam hati tetep berharap. Haha,” katanya.
Menurut pengakuan dia, pendapatan bersihnya didapat dari sisa hasil setoran harian, berapa pun jumlahnya. Pernah suatu kali bekerja sesuai SOP, dia hanya mendapat sisa uang Rp500. Padahal, untuk pulang ke rumah dia membutuhkan ongkos puluhan ribu. Akhirnya terpaksa dia menggunakan uang pribadinya untuk ongkos pulang. Karena pengalaman itu, akhirnya dia terpaksa mencari tambahan, memarkiri di beberapa minimarket.
“Itu melukai hati nurani saya sebetulnya, sangat dilematis,” katanya.
Meski penghasilannya jadi tukang parkir kecil, tapi tak protes
Meskipun pendapatan bersihnya seringkali kecil, dia tidak pernah protes sekali pun. Di kota itu, kata dia, memang sudah lumrah begitu. Ada penguasa wilayah, juga oknum aparat pemerintah. Sehingga dia memaklumi setoran harian yang begitu besar. Soal gaji bulanan, entah ada atau tidak, dia tidak pernah menyinggungnya.
“Saya mau protes juga gimana, saya butuh pekerjaan buat sekedar bertahan hidup. Masa-masa sulit begini semua orang juga mau jadi tukang parkir. Jadi kalau protes saya takut dipecat,” jelasnya.
Masih di sekitar alun-alun, saya coba memverifikasi informasi tersebut kepada tukang parkir resmi lainnya. Ternyata tidak berbeda, memang begitulah sistemnya. Jadi, dari fakta ini, saya jadi tidak bisa mengumpati lagi tukang parkir resmi yang masih memungut parkir di berbagai minimarket.
Begitu miris nasibnya, sampai bekerja tidak sesuai hati nuraninya.
Penulis: Muhammad Rohman
Editor: Rizky Prasetya
