“Bro, pinjam 100 dulu. Ntar gajian aku balikin.” Merasa akrab dengan chat ini? Wajar, karena kita masih hidup di dunia. Tapi utang 100 ini bukan hanya milik pekerja bergaji UMR semata. Ternyata provinsi dengan status istimewa ikut terbawa tren “pinjam 100 dulu.” Yup, Jogja (baca: Daerah Istimewa Yogyakarta) berencana akan mengajukan pinjaman sebesar 100 miliar pada Bank BPD DIY. Tentu tidak lewat WA.
Banyak yang penasaran tentang wacana ini. Mosok daerah sekelas Jogja sampai utang bank? Kepepet banget po bro? Kira-kira BPKB siapa yang jadi jaminan? Dan nanti gimana ngelunasinnya? Nanti kalau telat, ngaruh di BI Checking nggak?
Tapi jangan kelewat nyinyir dulu! Jangan bacot karena terlanjur benci dengan pemerintah Jogja! Menurut saya, rencana utang ke BPD DIY ini adalah gebrakan luar biasa. Patut dijunjung setinggi langit, kalau perlu lebih tinggi lagi. Apakah Anda tidak sadar kalau Pemprov DIY sedang menunjukkan niat untuk bekerja? Tenang, saya akan buka mata dan hati Anda.
Namanya juga kepepet
Tentu utang Jogja ini tidak selevel utang kalian setiap pertengahan bulan. Tapi kesamaan Jogja dengan pejuang UMR adalah sama-sama utang karena kepepet. Daerah istimewa ini terpaksa utang demi penanganan sampah serta perbaikan jalan. Dan kita sama-sama tahu kalau masalah sampah dan jalan di Jogja sudah kelewatan.
Bayangkan saja, TPST Piyungan hampir saja tutup selama sebulan. Dan memaksa pemerintah putar otak untuk mencari penampungan sampah baru. Bahkan Solo menawarkan diri untuk mengolah sampah Jogja untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Kalau sampai daerah lain menawarkan solusi, sudah pasti masalahnya besar!
Belum lagi masalah jalan rusak. Jika tidak parah, tentu tidak ada gerakan menandai lubang jalan pakai cat semprot. Tidak ada juga protes dengan menanam pisang di lubang jalan. Kedua masalah ini memang lagu lama di Jogja. Tapi tetap saja tidak juga terselesaikan.
Dari situasi ini, saya memaklumi kenapa Jogja sampai harus utang ke bank. Hanya orang kepepet yang rela merendahkan diri untuk berutang. Tenang saja Jogja, saya tahu rasa sesak ketika harus berutang. Nggak ada salahnya utang ketika kepepet seperti ini. Yang salah adalah, kenapa masalah menahun ini tidak pernah selesai?
Pekewuh kalau utang Sultan Jogja
Meskipun kepepet, banyak orang masih mempertanyakan rencana utang Jogja. Kenapa nggak utang ke Sri Sultan HB X? Dulu Indonesia saja utang kok ke Sultan Jogja. Bahkan sampai jadi bahan overproud masyarakat narimo ing pandum. Kenapa ketika pemerintah Jogja yang butuh, malah tidak utang ke Sri Sultan?
Saya yakin Gubernur DIY pasti pekewuh pada Sri Sultan. Bukankah Jogja sudah diayomi Ngarso Dalem? Setiap hidup masyarakat Jogja tersentuh nafas pewaris takhta Mataram. Kraton Jogja sudah terlalu banyak menyumbang bagi daerah istimewa ini. Mosok Gubernur DIY nge-WA Sultan “Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu seratus.”
Tidak perlu menyinggung dana keistimewaan (danais) yang satu triliun lebih itu. Bukankah dana tersebut ditujukan untuk merawat budaya adiluhung Jogja. Mosok event seni, benerin kraton, dan sertifikasi Sultan Ground harus mengalah pada sampah. Yo nggak main tho bosque.
Jadi mari lupakan opsi utang kepada Sultan. Jogja tentu punya alasan jelas mengapa tidak melibatkan danais dalam penyelesaian sampah. Maka, utang pada Bank BPD DIY memang solusi terbaik. Menjaga martabat pemerintah sekaligus menambah semangat kerja. Bentar, kok bisa menambah semangat?
Hidup nggak ada utang? Nggak maen lah!
Mungkin Anda masih tidak terima dengan wacana utang ini. Apalagi menilik APBD DIY 2022 kemarin. Pada laporan seperti yang dilansir dprd-diy.go.id, dijelaskan bahwa realisasi APBD 2022 meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Rincian hal tersebut yaitu Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 5,489 triliun dan direalisasikan sebesar Rp5,531 triliun atau 100,77%. Belanja dianggarkan sebesar Rp5,880 triliun dan direalisasikan sebesar Rp5,540 triliun atau 92,69%.
Apalagi menilik total Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY yang menembus Rp2,263 triliun. Mosok dengan PAD sebesar itu dan surplus APBD yang lumayan, Jogja masih harus berutang? Apalagi “Cuma” 100 miliar. nggak seberapa dibandingkan APBD, PAD, dan danais. Kalau Anda berpikir demikian, coba pahami situasinya.
Apakah Anda pernah kenal seseorang yang gemar berutang? Bahkan ketika situasi sedang baik dan berkecukupan. Apakah teman Anda pernah menggadaikan BPKB demi mendapat utang padahal masih bisa foya-foya? Atau mengambil kredit motor baru padahal sudah punya motor? Orang-orang seperti ini sering menjadikan utang sebagai semangat hidup.
Kata orang, “kalau nggak punya utang, nggak semangat kerja!” Tanpa utang, orang-orang nekad ini akan loyo menjalani hidup. Tapi ketika tagihan berderet dan dept collector menanti, mereka semangat mencari uang. Dan ketika BPKB sudah pulang sekolah, langsung disekolahkan lagi ke kampus BRI atau Pegadaian.
Semangat Jogja yang baru
Saya yakin Pemprov DIY punya mindset yang sama. Selama ini pemerintah Jogja sering dicibir lamban menghadapi masalah. Bahkan dianggap tidak semangat kerja melayani rakyat. Apalagi ketika bekerja dalam situasi minim political will. Lalu apa sumber semangatnya? Ya dari utang lah!
Saya yakin Gubernur DIY akan lebih semangat bekerja karena utang ini. Para pemangku jabatan akan lebih trengginas mencari solusi sampah dan jalan rusak. Pemerintah Jogja akan memiliki energi baru bernama utang. Energi yang membara apalagi ketika DC dan email dari bank sudah bersuara.
Maka saya tarik semua nyinyiran pada wacana utang Jogja ke Bank BPD DIY. Saya ingin melihat Jogja gumregah. Dan bisa melihat pemerintah akan bekerja dengan semangat membara. Nggak masalah jika semangat ini lahir karena punya utang. Pokoknya makin trengginas menyelesaikan masalah.
Tapi saya masih penasaran, utang 100 miliar itu jaminannya apa ya? BPKB siapa yang disekolahkan ke BPD DIY? Masak Gubernur DIY menjaminkan sertifikat rumahnya. Kan rumah blio itu……..
Sumber gambar: Muhammad Daudy via Unsplash
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Adakah Dana Istimewa untuk Sampah yang Tidak Istimewa?
