Menjawab Pertanyaan Siapa yang Harus Bilang Terima Kasih: Penjual Atau Pembeli? – Terminal Mojok

Kebiasaan Pemerintah Indonesia Minta Hapus Konten ke Google: Emang Bikin Malu!

Terkadang, minta tolong dan merepotkan itu beda tipis. Setipis batasan antara hak privasi dan kecongkakan polisi reality show. Kadang ada rasa altruistis untuk menolong seseorang yang memang butuh. Namun, kalau minta tolongnya berlebihan dan tidak disertai instropeksi diri, kok terasa memuakkan ya?

Saya harap, pikiran seperti di atas jauh-jauh dari otak staf Google. Perusahaan yang mulai dituhankan ini memegang kendali di dunia daring. Mayoritas konten internet pasti melalui jaringan mereka. Jadi, seperti Tuhan, Google berkuasa untuk menghapus konten-konten yang berseliweran. Ternyata, ada nih yang merepotkan dalam urusan menghapus konten.

Tercatat ada sebuah negara yang meminta penghapusan 500.000 konten kepada Google. Kalau dibandingkan Mojok, menghapus konten sebanyak itu sudah pasti membuat Mojok kukut dan tersisa landing page saja. Kira-kira negara mana yang merepotkan Google dengan permohonan sebanyak itu?

Yak, tidak lain dan tidak bukan adalah Indonesia. Untuk mempertegas, permohonan penghapusan terbanyak datang dari Kominfo, Kepolisian, TNI, dan Pengadilan. Nah, lembaga negara semua kan itu? Ini terungkap dari laporan transparansi bertajuk Content Transparency Report. Sejauh ini, baru 200.000 konten yang dihapus. Sedangkan sisanya masih dalam peninjauan. Permohonan penghapusan juga masih berlanjut membanjiri meja admin Google.

Dari laporan ini kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar memperhatikan informasi yang dibagikan masyarakat melalui daring. Kalau tidak, sudah pasti lembaga-lembaga negara tadi tidak sampai merepotkan Google seperti ini. Namun, dari sini saya melihat bahwa pemerintah Indonesia yang diwakilkan lembaga-lembaga ini malah membuat susah dan malu.

Namanya saja merepotkan, pasti membuat susah dan malu, lah. Kalau pemerintah Indonesia minta tolong menghapus beberapa ratus konten, sih, wajar. Ini ratusan ribu ya jelas merepotkan tho? Terbukti Google baru selesai menghapus 200.000 konten. Itu pun entah apa saja. Entah pornografi, pinjaman online, atau bisa jadi opini-opini yang membuat otoritas gerah. Misalnya saja lho ini.

Kalau sampai negara terlalu banyak meminta penghapusan konten, saya melihat ada dua kemungkinan. Pertama, negara memang terlalu sensitif pada konten di internet. Yang kedua, negara terlalu sibuk mengatur opini dan sudut pandang masyarakat.

Untuk poin pertama, saya melihat pemerintah Indonesia, kok, baperan banget, ya? Seperti anak baru aqil baliq meminta orang tuanya menghapus foto-foto seronok masa bayi. Kalau sampai konten di internet mengganggu perasaan negara, lah kenapa konten itu bisa ada? Andaikata konten yang dihapus terkesan merendahkan harga diri negara, ya sebaiknya instropeksi diri. Tidak ada asap jika tidak ada api. Kalau ada konten yang mengganggu, bukankah lebih baik perbaiki apa yang membuat konten tadi lahir?

Malah kalau seperti ini, Indonesia makin mirip Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Negara penghasil barang murah di marketplace ini memang terkenal rajin membredel setiap konten yang dikonsumsi rakyatnya. Bahkan ada suara vokal sedikit saja, besok sudah lenyap. Katanya anti komunisme seperti RRT, tapi kok perilakunya sama saja?

Masuk ke kemungkinan kedua, ini jelas membuat malu. Apakah opini rakyat sangat berbahaya sampai negara sibuk mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak? Konsep agama dan ilahiah saja tidak segitunya kok mengatur manusia. Lha ini malah negara sibuk mengatur apa yang boleh dan tidak dikonsumsi rakyat secara paksa.

Apakah rakyat dalam krisis kepercayaan separah itu, sampai pemerintah Indonesia harus merepotkan Google untuk membangun satu opini homogen? Kalau iya, kembali lagi seperti kasus pertama. Kenapa rakyat banyak mengeluarkan opini berseberangan? Dan mengapa rakyat lahap menerima opini ini? Kalau secara organik rakyat sudah satu hati pada negara, pembredelan sudah tidak diperlukan. Urusan pornografi sekalipun, semua kembali ke bagaimana rakyat memiliki opini, kan?

Urusan opini rakyat itu kan urusan dalam dapur negara. Kok sampai merepotkan tetangga, itu kan kurang etis. Padahal Kominfo sudah merilis program internet sehat, tapi sepertinya tidak banyak hasilnya. Kalau banyak, sudah pasti tidak sampai merepotkan Google.

Ya, andai besok staf Google membaca ini, saya ingin mewakili negara saya untuk minta maaf. Maaf sekali sudah merepotkan Anda yang sibuk mengatur arus informasi sambil menghitung uang yang embuh berapa digit itu. Maafkan saya Mbah Google, saudara-saudara saya memang ngisin-ngisini!

Sumber Gambar: Unsplash.com

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Prabu Yudianto

Prabu Yudianto

Naracela di negeri Do It Yourself. Musuh romantisasi dan upah murah Daerah Istimewa. Sunset di tanah monarki.

Artikel Lainnya

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.