Patriot Bond adalah istilah yang belakangan ini mungkin sering didengar, terutama bagi mereka yang mengikuti dan sensitif dengan berita ekonomi. Secara kronologis, patriot bond sendiri pertama kali mencuat sebagai salah satu instrumen obligasi dari pemerintah pada akhir Agustus 2025.
Makin dipertegas ketika CEO Danantara, Rosan Roeslani mulai menguraikan soal penyerapan Patriot Bond yang nilainya tembus Rp50 triliun.
Pertanyaannya, apa patriot bond ini? Kenapa harus pakai istilah patriot? Dan mengapa ini menarik untuk dibongkar?
Patriot bond adalah surat utang
Gampangnya, patriot bond adalah surat utang. Jadi Danantara mengeluarkan surat utang supaya dapat pinjaman melalui skema yang disebut patriot bond. Danantara kemudian menjanjikan pengembalian pokok uang yang dipinjamnya beserta kupon (istilah lainnya bunga) tahunannya.
Menurut beberapa pemberitaan, patriot bond memiliki tenor 5-7 tahun dengan kupon sekitar 2 persen per tahun. Angka 2 persen ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan produk obligasi pemerintah atau instrumen di pasar modal lainnya yang ada di kisaran 5 sampai 7 persen per tahun.
Global bond Danantara (bond khusus Danantara) yang diterbitkan dalam dolar AS pada 2026 saja ditawarkan dengan yield sekitar 5 persenan per tahun untuk tenor 5 sampai 10 tahun. Intinya, kalau ada investor yang membeli patriot bond ini, maka ia rela harus menerima kupon jauh di bawah rata-rata kupon imbal hasil di pasar modal.
Ilustrasinya begini, bayangkan kamu seorang konglomerat yang membeli patriot bond senilai 1 triliun. Jadi kamu minjemin uang 1 triliun ke pemerintah dengan kupon 2 persen per tahun. Artinya setiap tahun, kamu menerima uang senilai Rp20 miliar. Banyak ya? Sekilas si begitu.
Sukarela itu sulit
Tapi sebentar, bayangkan bagaimana jadinya jika uang Rp1 triliun itu kamu tempatkan ke obligasi lain yang memberikan bunga kupon 5-6 persen per tahun, artinya kamu bisa saja mendapatkan Rp50 miliar sampai Rp60 miliar per tahun.
Selisih Rp30 miliar sampai Rp40 miliar ini yang saya rasa jadi “biaya patriotisme.” Sebab kamu secara sukarela menerima keuntungan lebih kecil dibandingkan ketika kamu tempatkan uangmu ke obligasi lainnya.
Masalahnya, dalam catatan sejarah, sulit untuk menempelkan kata sukarela ketika semuanya melibatkan konglomerat. Pemerintah mungkin berdalih bond ini tidak wajib sehingga terkesan tidak ada paksaan. Namun, karena bond ini menargetkan kelompok kalangan berduit, apakah betul mereka akan melakukannya dengan sukarela?
Sebab, ketika negara dan konglomerat bersepakat, bisa jadi ada banyak hal tersembunyi yang tidak tertulis atau disampaikan secara gamblang kepada masyarakat. Boleh jadi, hubungan keduanya memicu ekspektasi oportunistik yang menyangkut kebutuhan keduanya.
Mobilisasi modal domestik untuk proyek pembangunan
Saya tidak menampik bahwa skema obligasi seperti ini adalah salah satu cara untuk memobilisasi modal domestik untuk proyek pembangunan dalam negeri. Dana besar yang biasanya dilempar ke instrumen menggiurkan di luar negeri atau mengendap hanya di kalangan elit, bisa diarahkan untuk proyek strategis seperti energi baru terbarukan, atau infrastruktur penting dan modern.
Sebetulnya, dalam sejarah ekonomi, bond patriot ini mirip dengan Liberty Bond yang dilakukan Amerika Serikat untuk membiayai Perang Dunia I. Jadi, warga negaranya diarahkan untuk membeli surat utang dalam rangka ikut membela negara. Motifnya di sini tidak hanya sebatas untuk mendapatkan keuntungan dari kupon bunga.
Tapi di era sekarang, skema seperti ini menyimpan risiko. Pertama, patriotisme, nasionalisme, atau sukarela yang dilabelkan pada surat utang ini bisa sangat rentan dimanfaatkan hanya sebagai bungkus luar untuk menormalisasi hubungan transaksional antara penguasa dan pengusaha. Seperti yang saya bilang, kita tak pernah tahu apa daya tawar di belakang layar yang membuat para konglomerat itu mau.
Fulcrum/ISEAS menyebutkan ada indikasi bahwa patriot bond adalah strategi memobilisasi modal swasta melalui hubungan resiprokal yang saling menguntungkan antara negara dengan elit bisnis.
Karena dari awal, pembangunan dibiayai bukan melalui mekanisme anggaran yang terbuka secara penuh dan tidak melalui mekanisme pengawasan langsung oleh DPR. Tapi melalui kendaraan investasi bernama Danantara. Berbeda saat proyek tersebut didanai melalui APBN.
Sebab kalau melalui APBN, anggaran proyek biasanya melalui proses pembahasan, persetujuan, dan pengawasan secara politik yang lebih terbuka. Di sini peran parlemen jadi terbatas.
Keuntungan lain Patriot Bond (?)
Kedua, penerimaan terhadap bunga kupon yang rendah kelihatan bikin para konglomerat itu baik dan rela, tapi balik lagi kita perlu tahu apa timbal balik non-finansial atau non material yang diterima investor? Jangan-jangan, bunga kuponnya hanya 2 persen, tapi keuntungan non materialnya bisa jadi lebih dari itu ketika dikonversi dalam bentuk angka.
Ketiga, UU nomor 4/2026 tentang perubahan atas UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menyebutkan pembelian surat utang khusus adalah sah dan negara harus memberikan perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan di pasar primer.
Ini menarik bagi investor karena terlindungi, tapi sekaligus jadi celah bagi mereka. Coba kita sedikit jeli, peraturan seperti ini justru dapat berpotensi membuat instrumen ini berubah jadi tempat mencuci dana yang bermasalah.
Itulah gambaran soal patriot bond. Yang jelas, sebagai orang yang belajar ekonomi, saya meyakini bahwa embel-embel patriot dalam skema utang tidak bisa hanya dipandang soal aksi sukarela demi cinta tanah air. Ia justru harus diawasi lebih jeli, terutama soal dari siapa uangnya, dipakai untuk apa saja, risikonya apa, dan siapa pihak yang paling diuntungkan.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 5 Tips Investasi Aman untuk Pemula agar Nggak Boncos
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.