Saya paham, banyak orang yang mengatakan bahwa Bangkalan Madura adalah kabupaten yang kacau balau. Ya, saya tak akan menyangkal pernyataan tersebut, sebab memang demikian adanya. Tapi, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa akar dari kekacauan ini hanya rakyat. Tentu, saya adalah orang pertama yang tidak menerima kesimpulan tersebut. Masa, rakyat sudah bayar pajak, eh disalahkan pula.
Tapi kita tidak sedang membicarakan siapa yang bertanggung jawab. Soalnya ya, jawabannya sudah jelas, saya memilih untuk tidak menunjuk saja. Kita ngomongin yang konkret saja, apa masalah yang bikin Bangkalan Madura sekacau ini?
Kompilasi masalah ini bisa dijadikan referensi calon bupati baru, mengingat wajah-wajah segar menghiasi kontestasi pilkada Bangkalan.
Daftar Isi
#1 Masyarakat Bangkalan dibiarkan bodoh
Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Bangkalan adalah kabupaten yang paling gagal mengatasi masalah pendidikan. Bayangkan saja, harapan lama sekolah (HLS) di kabupaten ini pada 2014 berada di angka 11,17 tahun. Artinya, anak usia 7 tahun tidak memiliki harapan lulus jenjang SMA pada 2014.
Kondisi tahun 2023 tidak jauh berbeda. Selama 10 tahun, HLS Bangkalan Madura hanya meningkat 0,80 tahun, yakni menjadi 11,97 tahun. Artinya, penduduk di kabupaten ini tetap belum memiliki harapan sekolah hingga lulus jenjang SMA. Menurut saya, ini adalah masalah yang kelewat besar. Ingat, mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat negara, lho.
Sampang saja berhasil menaikkan HLS masyarakatnya dari 10,39 tahun pada 2014 menjadi 12,54 tahun pada 2023. Keren kan!
#2 Penduduk miskin tetap tinggi
Bagaimana masyarakatnya bisa produktif kalau pendidikannya tidak aktif?
Nah, masalah pertama tadi, mengakibatkan masalah kedua ini pun terjadi. Persentase penduduk miskin di Bangkalan Madura menjadi salah satu yang terendah di Jawa Timur. Bahkan, kabupaten ini jauh dilampui kabupaten/kota lainnya.
Di Jawa Timur, rata-rata persentase penduduk miskinnya 9,79 persen. Nah, di Bangkalan Madura masih berada di 18,66 persen, yakni posisi kedua terbawah. Pada 2019, persentase penduduk miskin di kabupaten ini sebenarnya sudah 18,90 persen. Tapi kembali naik, hingga pada 2021 menjadi 21,57 persen.
Artinya apa? Yak betul, bupati selanjutnya wajib menyelesaikan masalah ini.
#3 Masyarakat pelosok Bangkalan jadi anak tiri
Saya pernah menulis betapa ambaradulnya tata kota di kabupaten ini, terutama masalah letak pusat kabupatennya yang tidak strategis. Akibatnya, banyak daerah pelosok yang merasa dianaktirikan oleh pusat. Kecamatan yang sering mengeluhkan masalah ini adalah Kokop dan Konang.
Mereka mengatakan akses jalan ke kabupaten ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan, di salah satu diskusi publik yang pernah saya ikuti, ada warga Kokop yang memberikan pertanyaan retoris. Katanya, apa pernah ada bupati yang mengunjungi kecamatan ini? Jawabannya bisa kalian terka sendiri.
Artinya? Ya nanti kalau sudah ada bupati yang baru, monggo ini diperhatikan. Klir?
#4 Jalan umum Bangkalan tidak aman
Jalanan tidak aman di kabupaten ini bukan karena jalannya yang rusak saja, tetapi juga karena gelap. Makanya, masyarakat Bangkalan selalu harus mikir dua kali jika ingin keluyuran malam.
Saya sendiri sering sekali gagal mengahbiskan malam minggu bersama pacar saya. Alasannya, sulit mendapat izin dari calon mertua saya, sebab katanya jalanan di kabupaten ini tidak aman untuk keluyuran malam.
#5 Perusahaan tak taat pajak di mana-mana
Ini yang menjadi alasan Bangkalan Madura terus terpuruk. Sudah kabupatennya miskin, pelaku usahanya tidak taak pajak lagi. Pastilah kalian sudah mendengar bagaimana pelaku usaha makanan di kabupaten ini tidak taat bayar pajak. Bahkan, ada yang hanya bayar 700 juta dari total tagihan 5,9 miliar.
Tapi tidak hanya usaha makanan saja, penambangan ilegal juga mulai merajalela di kabupaten ini. Utungnya, ada PJ Bupati yang mau mengurusnya. Tapi apalah seorang PJ, bentar lagi juga bakal diganti.
Artinya apa? Masak ya harus saya terangkan lagi.
#6 Tak berhasil menciptakan masyarakat religius
Visi yang diusung oleh Bupati Bangkalan Madura adalah menciptakan masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal. Tapi bagaimana jika kita lihat kondisi masyarakat Bangkalan sekarang?
Hilangnya 9 besi penutup gorong-gorong di depan SMAN 2 Bangkalan sepertinya sudah menjawab pertanyaan ini. Padahal lokasinya juga tepat berada di depan Polres Bangkalan. Hadeh, kok bisa!?
Bukti lainnya, kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat pemerintah di kabupaten ini juga membuktikan bahwa visi menciptakan masyarakat yang religius. Bukan, ini bukan salah bupati kalau menurut saya. Ini salah siapa? Nggak tahu, mosok apa-apa saya yang suruh njawab..
Yah, itulah beberapa masalah di Bangkalan Madura. Saya sangat berharap bupati selanjutnya bisa belajar dan menyelesaikan masalah tersebut. Supaya masyarakat Bangkalan Madura tidak lagi sengsara.
Penulis: Abdur Rohman
Editor: Rizky Prasetya