Setiap kali mendengar kabar tentang Lombok di media massa, yang muncul adalah deretan gambar pemandangan indah. Pantai pasir putih yang mirip bulir merica di Kuta, air laut jernih di Gili Trawangan, sampai raungan mesin motor kelas dunia di Sirkuit Mandalika. Semua terlihat begitu indah, megah, dan membanggakan. Lombok digadang-gadang jadi pusat wisata baru yang siap menyerap jutaan wisatawan dan mendatangkan triliunan rupiah.
Namun kalau mau melangkah sedikit saja keluar dari kawasan resor mewah dan kafe kekinian, ada pemandangan lain yang luput dari sorotan kamera. Pemandangan tentang masyarakat lokal yang pelan-pelan terpinggirkan di tanah kelahiran mereka sendiri.
Warga Lombok berubah jadi penonton di garis depan
Pembangunan pariwisata di Lombok bergerak sangat cepat. Lahan-lahan strategis di pesisir selatan yang dulunya tempat nelayan menyandarkan perahu atau petani menanam jagung, kini sudah berubah wujud. Tembok-tembok tinggi membentang, membatasi pemandangan laut yang dulu bebas dinikmati siapa saja.
Lucunya, ketika proyek-proyek raksasa itu berdiri, posisi orang lokal jarang sekali berada di jajaran pengambil keputusan atau pemilik modal. Sebagian besar dari mereka hanya terserap sebagai tenaga kerja pendukung. Menjadi petugas keamanan, staf pembersih, tukang parkir, atau paling tinggi jadi pelayan restoran. Sementara posisi strategis dan keuntungan terbesar mengalir deras ke kantong investor luar daerah maupun luar negeri.
Fenomena kepemilikan lahan di Lombok juga makin mengkhawatirkan. Banyak warga lokal yang dulu menjual tanah mereka dengan harga murah karena tergiur uang tunai mendadak. Sekarang ketika harga tanah melambung tinggi puluhan kali lipat, mereka cuma bisa gigit jari. Mereka tidak sanggup lagi membeli kembali tanah nenek moyang mereka sendiri.
Restoran mewah dan sepiring nasi balap
Kontras ini makin terasa ketika malam tiba di kawasan pariwisata. Di sepanjang jalan utama Kuta Lombok, berjejer kafe dan restoran gaya barat yang menyajikan roti dan kopi artisan dengan harga yang bikin dompet warga lokal menjerit. Tempat-tempat itu dipenuhi wisatawan mancanegara yang menikmati suasana tropis.
Sementara tidak jauh dari situ, pemuda lokal cuma bisa nongkrong di pinggir jalan sambil menikmati kopi sasetan dan Nasi Balap Puyung bungkus. Terjadi pemisahan ruang sosial yang sangat jelas tanpa perlu ada papan larangan. Warga lokal tahu diri untuk tidak masuk ke tempat-tempat yang harganya tidak masuk akal bagi kantong mereka. Mereka merasa asing di kampung sendiri.
Bahkan dalam dunia bisnis skala kecil, warga Lombok kerap terdesak. Usaha penginapan rumahan atau warung makan milik warga sering kalah bersaing dengan modal besar investor yang pandai mengemas estetika tempat. Belum lagi praktik kepemilikan bisnis oleh warga asing yang meminjam nama warga lokal, membuat keuntungan sebenarnya tetap tidak berputar di masyarakat bawah.
Menikmati pesta dari luar pagar
Pariwisata memang mendatangkan uang dan pembangunan infrastruktur. Jalanan jadi mulus, lampu penerangan bertambah, dan nama daerah makin harum di mata dunia. Tapi apa gunanya jalan mulus kalau warga lokal cuma bisa melewatinya saat berangkat kerja sebagai buruh bergaji pas-pasan. Walaupun pada tahun ini 2026 ada diskon 50% bagi warga NTB.
Pemerintah dan pemangku kebijakan sering lupa bahwa pembangunan pariwisata yang berhasil bukan cuma soal berapa banyak turis yang datang atau berapa triliun investasi yang masuk. Indikator utamanya adalah seberapa sejahtera warga lokal yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Jangan sampai Lombok terus bersolek makin cantik hanya untuk menyenangkan mata pendatang, sementara warga Sasak di tanah sendiri cuma kebagian debu dan peran sebagai penonton yang bertepuk tangan dari luar pagar.
Penulis: M Wahyu Agani
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Pulau Lombok Itu Indah, tapi SDM-nya Bikin Susah!
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
