Tak terhitung sudah berapa kali Indonesia ini mengganti kurikulum. Ini adalah jenis kebijakan yang membuat pusing guru dan siswa. Kenapa ya, sebelum mengganti lagi, para pembuat kebijakan itu mempertimbangkan semuanya dengan matang. Salah satu yang perlu dipikirkan lagi adalah Kurikulum Merdeka.
Banyak yang memandang Kurikulum Merdeka akan membawa angin segar. Ada juga yang menganggap kurikulum ini adalah jalan keluar dari masalah pendidikan di Indonesia. Konsepnya saja mengusung kata “merdeka”. Katanya, guru dan siswa akan “merdeka”. Namun, di lapangan, kenyataan yang terjadi sangat berbeda.
Kurikulum Merdeka ini menekankan pembelajaran dengan basis project. Tujuannya untuk melatih siswa berpikir kritis dan lebih kreatif. Namun, faktanya, banyak dari siswa mengeluhkan kurikulum baru ini.
Kurikulum Merdeka itu terlalu mendadak
Indonesia baru saja memulai pendidikan dengan suasana normal setelah sebelumnya kena badai pandemi. Sebelumnya, guru dan siswa menggunakan Kurikulum 2013. Namun, secara tiba-tiba, kami harus mulai beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka. Penerapan ini sangat mendadak dan masih membutuhkan pengarahan lagi.
Kesenjangan ekonomi para siswa
Saya menganggap semua orang, khususnya pemerintah, paham bahwa latar belakang ekonomi siswa itu berbeda-beda. Nah, penerapan konsep P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) itu membebani siswa. Maklum, tugas membuat 3 project dalam setahun itu memberatkan.
Jadi, di Kurikulum Merdeka, guru akan membagi kelompok untuk mengerjakan project tertentu bersama guru pembimbing. Masalahnya, sekolah tidak menyediakan dana untuk siswa mengerjakan project. Mau tidak mau, siswa harus mengeluarkan uangnya sendiri.
Pembagian kelompok oleh guru terkadang memunculkan kesenjangan ekonomi. Contohnya 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, dari 5 siswa itu ada 1 siswa dari keluarga ekonomi lemah. Maka, mau tidak mau, 1 siswa itu harus mengikuti pembiayaan project bersama 4 siswa yang berasal dari keluarga ekonomi kuat.
Selain kasus di atas, masih ada kejadian yang terasa kurang nyaman. Misalnya, di kelas ada kelompok siswa dari keluarga berada. Jadi, mereka bisa membuat project yang lebih bagus dan mendapatkan nilai lebih baik. Lantas, apakah penilaian saat ini berdasarkan seberapa banyak uang yang dikeluarkan?
Guru pembimbing yang kurang mendukung
Kurikulum Merdeka lebih mengutamakan kreativitas pada project. Namun, ada kalanya dalam 1 kelompok sulit menyelesaikan project karena beberapa alasan. Salah satunya adalah guru pembimbing yang kurang mendukung.
Guru malah bersikap lebih santai dan tidak membantu siswa dalam mengerjakan project. Ada saja guru yang hanya mementingkan hasil akhir. Hal inilah yang membuat siswa mengeluhkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum memaksa mereka untuk kreatif, tapi tidak mendapatkan dukungan yang ideal dari guru.
Penjurusan SMA
Tidak ada lagi penjurusan IPA dan IPS di kelas X. Saat ini, semuanya masih generalisasi menjadi “X-1”, “X-2”, dst. Penjurusan akan dimulai di kelas XI dengan siswa akan memilih mata pelajarannya sendiri sesuai Kurikulum Merdeka.
Masalah muncul di kelas X di mana kurikulum menuntut siswa untuk belajar semua mata pelajaran IPA (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia) dan IPS (Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi).
Selain itu, mereka juga harus belajar mata pelajaran umum seperti Pendidikan Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, Seni rupa, dsb. Kebayang nggak, sih, capeknya siswa harus belajar semua mata pelajaran tadi dalam satu tahun ajaran?
Itulah tadi berbagai keluhan terkait Kurikulum Merdeka. Semoga suara dari orang biasa ini dapat didengar agar dilakukan revisi lagi ke depannya terkait sistematis kurikulum ini.
Penulis: Kevin Winardi
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Saya Berani Bertaruh, kalau Tahun Depan Menteri Pendidikan Diganti, Kurikulumnya Bakal Ganti Lagi
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
