Program KIP Kuliah menjadi salah satu inisiatif penting yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia. Melalui KIP Kuliah, pemerintah memberikan bantuan finansial kepada siswa dari latar belakang ekonomi yang terbatas untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan mereka. Singkatnya, ini adalah usaha pemerintah untuk membikin akses pendidikan jadi merata.
Tapi, faktanya tidak semulia itu. Problem program KIP Kuliah bisa kita temukan dengan mudah di media sosial. Dan sedihnya, masalahnya selalu sama, dari tahun ke tahun.
Katanya inovasi pendidikan, tapi kok gitu-gitu aja dari dulu
Bagi saya, KIP Kuliah bukanlah inovasi, dan tak perlu dirayakan sebegitunya. Konsep dan skema dari KIP ini sama saja dengan program Bidikmisi maupun program beasiswa yang menawarkan hal serupa. Ya, sama-sama kuliah dan sekolah gratis, dan diberikan uang saku atau uang buku. Intinya kedua program tersebut sama-sama berupaya memberdayakan masyarakat kurang mampu.
Saya lebih setuju jika KIP disebut sebagai bentuk ekspansi dari adanya program Bidikmisi. Lha wong memang mirip kan?
Oke, cukup tentang perkara nama. Mari kita bicara yang esensial: masalah dari tahun ke tahun yang sama.
Sistem dan verifikasi data penerima KIP Kuliah yang selalu bermasalah
Apa pun namanya, Bidikmisi, KIP Kuliah lah, masalahnya selalu sama: yang berhak dapat malah nggak dapet, yang nggak berhak (berpikiran dapet aja haram), malah dapet uangnya.
Dalam praktiknya, seringkali KIP jatuh ke tangan mereka yang justru tidak memerlukan bantuan ini. Ini masalah klasik pake banget. Dan dari dulu, masalah ini tidak pernah kelar. Bahkan ketika upaya verifikasi data diperbaiki, tetap saja jatuh ke tangan yang salah.
Katanya sudah mengintegrasikan anak penerima program KIP dengan data di Dapodik, PDDikti dan DTKS Kemensos, termasuk data P3KE yang ditetapkan Kemenko PMK. Tapi tetap saja jatuh ke tangan yang salah.
Kalian tuh sebenernya kerjanya gimana? Ngapain? Masak masalah satu aja nggak kelar dari dulu?
Salah sasaran kok jadi siklus tiap tahun, maunya pemerintah gimana?
Masalah penerima KIP Kuliah yang selalu berulang tiap tahun ini bikin kita wajib mempertanyakan apa mau pemerintah. Jika memang ingin meratakan akses pendidikan, kenapa masalah dasar seperti ini saja tidak pernah selesai?
Padahal kita tahu, rakyat miskin tak akan bisa mengakses pendidikan jika pemerintah tak berbuat sesuatu. Jika memang niat membantu, lakukan sebaik mungkin. Biaya pendidikan sudah sangat tidak masuk akal. Bayangkan, jika kelas menengah saja butuh keajaiban untuk membayar biaya pendidikan, apalagi yang miskin?
Sebelum masalah verifikasi KIP Kuliah ini selesai, tak usah bermimpi pendidikan Indonesia akan meningkat. Sebab, ya, terlihat jelas kalau pemerintah memang tak jelas maunya apa.
Ya Tuhan, masalah satu aja tidak pernah kelar. Terus selama ini berangkat ke kantor itu ngapain coba…
Penulis: Agung Anugraha Pambudhi
Editor: Rizky Prasetya
