Saya warga Jawa Barat (Jabar) yang cukup melek kebijakan publik. Itu mengapa saya selalu memantau kebijakan yang beredar, bahkan sejak masih berstatus wacana. Sedihnya, akhir-akhir ini banyak wacana kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang aneh bukan main. Kontroversial. Saya curiga wacana-wacana aneh itu demi popularitasnya semata, bukan kebutuhan publik Jawa Barat.
Jujur saja, banyaknya wacana dan kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi membuat saya iri dengan provinsi tetangga DKI Jakarta. Di berbagai pemberitaan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan berbagai keputusan progresif. Salah satu yang bikin saya sangat iri adalah memperpanjang jam operasional perpustakaan dan museum di Jakarta hingga pukul 22.00 WIB. Selain itu, ada kebijakan yang memberi lebih banyak akses kepada masyarakat, terutama anak-anak, untuk belajar di luar jam sekolah. Kebijakan yang terdengar sederhana, tapi dibutuhkan dan berdampak besar bagi warga Jakarta.
Sementara di Jawa Barat, wacana dan kebijakan yang muncul lebih banyak yang kontroversial daripada bermanfaat. Sebut saja, wacana vasektomi untuk pria “kurang mampu” agar bisa mendapatkan bantuan sosial, hingga usulan mengirim “anak-anak nakal” ke barak militer untuk belajar disiplin. Saya merasa wacana itu lebih bersifat reaktif daripada solutif.
Vasektomi bagi pria yang kurang mampu itu wacana yang diskriminatif yang berpotensi melanggar HAM
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi baru-baru ini mengajukan ide yang kontroversial, mewajibkan vasektomi bagi pria berkeluarga dari kelompok kurang mampu agar bisa menerima bantuan sosial. Tujuannya mungkin baik, ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengontrol angka kelahiran dan tidak membebankannya pada istri saja. Namun, wacana ini berpotensi melanggar hak dasar individu untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri.
Alih-alih mencari solusi konkret atas masalah kemiskinan, wacana kebijakan ini justru menguatkan diskriminasi. Orang miskin seolah dipaksa untuk memilih antara hak dasar mereka atau bantuan sosial. Dalam HAM, kebijakan semacam ini bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan dan persetujuan sadar. Setiap individu berhak untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri tanpa paksaan atau diskriminasi, dan kebijakan seperti ini justru memperburuk ketidaksetaraan sosial yang ada.
Wacana Dedi Mulyadi mengirimkan anak “nakal” ke barak militer tidak menyentuh akar permasalahan
Wacana kebijakan lain yang bikin geleng-geleng kepala adalah mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Alih-alih mencari akar permasalahannya, dia memilih pendekatan militer yang bukan tidak mungkin bisa menciptakan trauma psikologis pada anak-anak.
Mengirim siswa bermasalah ke barak militer hanya memperburuk stigma sosial yang sudah mereka alami. Pendidikan seharusnya lebih fokus pada pendampingan psikologis dan perubahan perilaku melalui pendekatan restoratif. Bukan malah pemaksaan dan kontrol yang berisiko merusak mental mereka.
Disiplin itu penting, tetapi harus dibangun dari kesadaran, bukan rasa takut. Pendekatan militer hanya memperburuk keadaan, sementara yang dibutuhkan adalah ruang yang mendukung anak-anak untuk berkembang dan memahami nilai-nilai yang positif dalam hidup mereka.
Muncul tanpa dialog dan diskusi, cuma bikin riuh
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, kebijakan-kebijakan yang keluar terasa lebih seperti proyek pencitraan daripada solusi yang serius. Saya berani bicara demikian karena semuanya wacana itu muncul tidak dari diskusi dan dialog.
Coba sekarang ingat-ingat, usulan wisuda dihapus begitu saja muncul tanpa bertanya ke siswa dan orang tua. Pola yang sama terjadi pada kebijakan dana hibah pesantren yang dipotong tanpa konsultasi dengan para ulama atau pengurus pesantren. Semua keputusan diambil sepihak, tanpa mengajak pihak yang terlibat untuk berdialog. Usulan dibuat begitu saja tanpa proses yang matang dan langsung dilempar ke publik dalam bentuk konten medsos hingga akhirnya berakhir riuh.
Kebijakan Dedi Mulyadi populis tanpa solusi
Pola kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi selalu saja seperti itu, sekadar populis, tanpa solusi. Misal, kebijakan baru-baru ini yang melarang siswa di Jawa Barat untuk membawa motor ke sekolah. Tujuan utamanya sebenarnya baik, ingin mendisiplinkan dan mengurangi risiko kecelakaan.
Akan tetapi, kebijakan ini tidak dipikirkan efek sampingnya. Dia melarang kendaraan bermotor, tapi tidak memberi alternatif transportasi lain supaya mobilitas siswa tetap aman. Padahal, kalau mau sedikit saja berpikir jernih, ada banyak lho alternatif solusinya, menyediakan bus khusus siswa, misal.
Perlu saya tegaskan bahwa tulisan ini bukan untuk menyerang secara pribadi sosok Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Banyak juga kok keputusan dia yang saya dukung, seperti larangan study tour dan wisuda di luar Jawa Barat. Menurut saya kebijakan itu membantu mengurangi pemborosan anggaran dan mendekatkan siswa pada nilai-nilai lokal. Sayangnya, wacana dan kebijakan dari Gubernur Jabar ini memang lebih banyak kontroversial.
Pada akhirnya, keinginan untuk pindah KTP bukan soal mencari tempat yang sempurna. Namun, ingin mencari ruang di mana kebijakan-kebijakan yang muncul benar-benar kebutuhan publik, bukan hanya demi popularitas semata.
Penulis: Raihan Muhammad
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Bahaya Trauma “Anak Nakal” Jawa Barat yang Dikirim Gubernur Dedi Mulyadi ke Barak Militer
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
