“Kasihan ya Pak Jokowi. Baru berapa tahun jadi Presiden, tapi sekarang sudah ramai orang membicarakan kandidat penggantinya!!!”
Pernyataan di atas menjadi pembuka diskusi pada sebuah tongkrongan non formal bersama beberapa teman. Saya pun hanya tersenyum sambil menyeruput kopi yang baru saja disuguhkan. Setidaknya dengan ekspresi seperti itu dapat memberi jeda untuk saya berpikir dan meresponsnya.
Meskipun secara spontan dan agak tidak terlalu penting, ternyata pernyataan tersebut cukup mengganggu pikiran saya. Alhasil, beberapa pertanyaan pun harus melintas di kepala begitu saja. Memangnya perlu ada sebuah standar etis untuk diberlakukan tentang kepantasan waktu membicarakan Pilpres, terutama Pilpres 2024? Kalau iya, kira-kira waktu yang paling ideal itu kapan? Kemudian, siapa-siapa saja yang harus dibatasi?
Akhirnya topik tentang kepantasan waktu tadi mewarnai tongkrongan kami hingga larut malam. Walau berakhir tanpa sebuah kesimpulan, tapi setidaknya ada kepuasan tersendiri, di mana ritual-ritual akademis dan demokratis (diskusi) masih dengan semangat dijalankan teman-teman sejawat.
***
Memang benar, masa jabatan Presiden Joko Widodo di periode kedua bersama wakilnya Maruf Amin yang terpilih pada 2019, tentu untuk saat ini terbilang baru. Tapi, dalam realitasnya, semenjak 2020, mulai banyak lembaga survei telah merilis figur-figur potensial untuk maju pada perhelatan Pilpres 2024.
Tak sebatas sampai di situ saja. Pada 2021, saat di mana Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terpapar virus covid-19 (gelombang ke-2) dengan angka yang cukup tinggi, beredar spanduk dan baliho bergambarkan beberapa Ketua Umum partai di berbagai daerah. Perkiraan baliho tersebut berorientasi pada peningkatan popularitas menuju Pilpres 2024. Relawan pun tak ketinggalan mengambil perannya. Deklarasi dengan mengakronimkan nama figur mereka kini menjamur telah di mana-mana.
Maka wajar saja ada sebuah kegelisahan sahabat saya tadi yang diungkapkan melalui pernyataan tadi. Meskipun saya sendiri tidak sefrekuensi dengan pandangannya, tapi saya juga tidak membenarkan kebebasan bermanuver politik yang sebebas-bebasnya.
Maksud saya begini. Kewajaran dari kegelisahan seorang sahabat saya mungkin dilihat dari kacamata jalannya roda pemerintahan. Agregasi politik yang begitu cepat membicarakan Pilpres 2024, dipastikan akan mengganggu kerja-kerjanya sebagai seorang kepala negara.
Partai-partai politik baik yang berada di dalam ataupun diluar pemerintahan pastinya mulai melakukan lobi-lobi politik. Ada yang saling merangkul, ada pula yang saling menyikut. Segmentasi di tingkat elit pun mulai terbentuk. Jika hal ini terjadi, sudah barang tentu akan mengganggu konsentrasi para pembantu Jokowi didalam kabinet yang beberapa di antaranya adalah Ketua Umum dan utusan dari partai politik untuk mensukseskan visi-misi dan program-program kerja Pemerintahan Jokowi-Maruf.
Kerja-kerja para pejabat partai maupun non partai di dalam kabinet yang berorientasi pada perhelatan Pilpres 2024, akan sibuk memperkenalkan diri mereka tanpa menghiraukan profesionalitas sebagai pembantu Presiden.
Sama halnya juga terjadi pada kepala daerah yang saat ini masih menjabat. Sebut saja ada Ganjar Pranowo Gubernur Jateng, Ridwan Kamil Gubernur Jabar, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mereka adalah kepala daerah yang namanya cukup dibicarakan untuk panggung politik di 2024. Hal ini dibuktikan dengan relawan-relawan yang mengakronimkan nama mereka sudah mendeklarasikan dukungan.
Jika demikian, bisa dibayangkan bagaimana pusingnya mereka. Sudah harus mengurusi masyarakat di daerahnya masing-masing, baik soal kesejahteraan, dampak covid-19 dan beberapa persoalan lainya. Kini harus dibebankan untuk dikenal dan disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hmmm, seberapa sibuknya mereka saat ini?
Pada prinsipnya, gelombang ini tidak dapat dihindari. Dengan dipanaskannya mesin-mesin politik menyongsong perhelatan di 2024, akan sangat berdampak terhadap efektifitas kerja pemerintahan saat ini. Lantas apakah hal-hal tersebut harus dihentikan? Tentu saja tidak mungkin.
***
Perihal persoalan ini, tentunya tak ada garansi untuk bagaimana membendung dan menghentikan diskursus Pilpres 2024. Terlepas dari pada tidak adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, pembatasan tersebut justru akan bertentangan dengan hak demokrasi setiap warga negara. Bahasa kejamnya, kita akan mengkhianati cita-cita reformasi 1998.
Saya sependapat dengan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Beliau mengatakan tidak ada kata terlalu dini atau terlalu cepat untuk membicarakan pilpres.
Pangi mengungkapkan ramai-ramai deklarasi capres di dalam pendekatan ilmu politik merupakan bentuk social movement atau gerakan sosial. Tujuannya untuk mencari pemimpin yang ideal berdasarkan akar rumput atau suara rakyat. Menurutnya, deklarasi yang ramai dilakukan sejumlah relawan adalah hal yang menarik dalam pendekatan demokrasi.
Tetapi, seperti ungkapan saya di atas yang tidak menghendaki kebebasan bermanuver politik yang sebebas-bebasnya. Artinya, kapan pun reaksi publik itu muncul terkait membicarakan Pilpres 2024, dia harus berjalan sering dengan pendidikan dan edukasi politik yang sehat kepada masyarakat. Yang paling krusial sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendudukkan sebuah tata nilai tentang etika dan kualitas demokrasi di tengah-tengah masyarakat dalam menanggapi segala isu-isu politik yang sedang berkembang. Inilah yang harus menjadi ikhtiar kita ditengah masyarakat yang beragam dalam berdemokrasi.
Ujaran-ujaran kebencian yang difabrikasi dengan isu-isu identitas harus diredam. Wacana-wacana yang dapat menimbulkan disintegrasi di tengah-tengah masyarakat harus dihentikan. Apa pun alasannya, diskursus Pilpres 2024 harus bersih dari hal-hal negatif tersebut.
Soal membicarakan Pilpres 2024, bukanlah hanya pada persoalan siapa dukung siapa, atau siapa mengungguli siapa. Tetapi, membicarakan pilpres hari ini adalah upaya memproyeksikan apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini ke depannya. Dan tentu saja, siapa yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut
Sumber Gambar: Pixabay
