“Kowe ora iso mlayu saka kenyataan, ajining Jogja ono ing kritik.” Sepenggal lirik lagu yang pernah viral ini memang penuh makna. Tapi, kok sepertinya agak beda sama yang dibawakan Weird Genius ya? Iyolah, sak karepku tho.
Kalau diterjemahkan, kira-kira berbunyi “kamu tidak bisa lari dari kenyataan, harga diri Jogja ada di kritik.” Tenang, memang penuh nuansa pembelaan kepada tukang kritik dan nyinyir seperti saya. Tapi, ini memang lebih dari sekadar pembelaan. Nyatanya, Jogja memang layak untuk dikritik!
Mungkin Anda akan berpikir, “lah Jogja kan monarki, masak dikritik.” Jika Anda benar-benar berpikir demikian, selamat! Anda sudah menjadi bagian dari individu yang terjebak romantisme Jogja yang monarki.
Monarki memang absolut. Kepemimpinan satu keluarga yang dipandang mulia memang melahirkan sistem pemerintahan yang “pokoke kudu ngene!” Tapi, jangan langsung terjebak dalam konsep ini dulu. Mari saya antarkan Anda menuju sebuah ide di mana daerah istimewa pantas dikritik seperti daerah lain.
Pertama, kritik kepada Jogja adalah support system dari mereka yang sayang. Bukan karena pesanan seperti tuduhan Anda yang bilang, “kritik Jogja itu pesanan kaum yang nggak bisa punya tanah di Jogja!” Po yo tumon, kritik membangun dipaksakan konspiratif.
Utekke mbok dipakai sedikit. Realitas menunjukkan kritik kepada Jogja memang berasal dari keluh kesah akar rumput. Upah rendah, pembangunan hotel yang menyedot air tanah, pembangunan estetis yang ra mashok blas, sampai klitih adalah ungkapan keresahan. Mungkin yang menuduh kemarin tidak merasakan hal yang sama. Jika benar, justru kami golongan cangkeman berhak bertanya pada Anda, “KTP ndi boss?!”
Gini lho, Bro, support system berbeda dengan memabukkan dengan pujian. Jika memang berniat support, ikutlah serta dalam segala dialektisnya. Cangkeman adalah wujud nyata dari support system dari kawula kepada tanah tumpah darah yang dicintai. Bukan malah pamer soto lima ribuan sebagai bahan romantisisasi.
Kedua, monarki masih bisa dikritik. Bahkan dalam tatanan yang serba absolut, raja tetap menerima ide dan keluh kesah rakyat. Raja perlu menjamin kekuasaannya dengan menjaga aspirasi masyarakatnya terpenuhi. Meskipun seringkali raja menggunakan nilai-nilai nirfana demi membuai rakyat, tapi raja tidak bisa tuli pada aspirasi.
Dalam sejarah, sejak Majapahit telah dikenal metode penyampaian aspirasi yang disebut tapa pepe. Tapa pepe berarti bertapa di bawah cahaya matahari. Bentuk penyampaian aspirasi ini dilakukan di tengah alun-alun istana. Tujuannya untuk menarik perhatian raja agar memanggil si penyampai aspirasi untuk didengarkan suaranya. Bersama dengan penasehat, raja akan mengambil keputusan dari aspirasi yang disampaikan.
Budaya tapa pepe ini lestari sampai era Mataram. Bahkan masyarakat Jawa masih menerapkan model ini sebagai penyampaian aspirasi. Ini buktinya, kerajaan tetap boleh dikritik. Memang, yang memutuskan segalanya adalah raja. Tapi, raja tetap mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Jika tidak siap-siap saja mengalami kudeta.
Lha kok sekarang banyak orang mengecam protes kepada Kraton Jogja. Ini malah melanggar paugeran atau adat istiadat yang telah ada jauh sebelum Jogja berdiri. Tapa pepe saja diterima lho oleh raja. Eh, tapi sekarang lokasi tapa pepe telah dipagari ding. Pagarnya saja dua milyar rupiah lho!
Oke, dua argumen saya tadi lebih pada menunjukkan keabsahan protes kepada Jogja. Tapi yang lebih penting adalah: JOGJA MEMANG BUTUH KRITIK. Sangat butuh karena Jogja seperti beroperasi tanpa urun rembug warga.
Sesepele menutup jalan Malioboro dari kendaraan bermotor saja, sudah menimbulkan polemik. Belum lagi pembangunan estetis atau vital seperti pusat PKL yang mangkrak itu. Seolah-olah Jogja dibangun tanpa perencanaan. Loss doll ra rewel dalam ketimpangan.
Mungkin Anda sudah bosan dengan urusan upah dan ketimpangan ini. Tapi, kenyataannya memang nggatheli. Lebih nggatheli lagi ketika para antikritik mengajukan teori-teori ala narimo ing pandum. Pokoknya disuruh menerima dengan syukur, meskipun UMP paling rendah se Indonesia. Ra mashok!
Lalu, apakah rakyat tidak boleh berpendapat kritis ketika hajat hidup mereka yang dipertaruhkan? Apakah monarki berarti raja berhak seenak jidat menentukan haluan kerajaan. Jika demikian, mungkin kerajaan Inggris sudah dibabat rakyat sejak awal.
Padahal Jogja punya gubernur lho. Kalau protes ke Sultan dipandang tidak sopan dan tidak patut, ya sudah kami protes ke Gubernur.
BACA JUGA Pemecatan Pangeran Adalah Bukti Kraton Jogja sebagai Monarki Tanpa Kritik dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.
