Saya heran, sudah 2022, tapi masih saja menemukan warga Jogja yang antikritik. Komentar pada tulisan saya yang berjudul “Mati Tua di Jalanan Yogyakarta” mempertegas itu semua. Salah satu komentar ada yang berbunyi begini, “Kayaknya bukan warga Jogja asli. Cuma nunut cari nasi.” Setelah saya cerna kata-katanya, kenapa warga Jogja masuk dalam tahap antikritik tahap kronis seperti itu?
Alih-alih menyangkal memakai fakta dan data pendukung, mereka memilih cara paling purba yakni menanyakan bahwa yang mengkritik ini asli Jogja atau bukan. Sebenarnya saya bisa saja langsung menjawab. Namun tindakan itu urung saya lakukan, sebab akan menghasilkan sesat pikir yang lumayan gawat.
Memangnya, semisal saya bukan orang Jogja, namun memiliki data yang akurat dan pengalaman empiri yang nyata, salah jika berkomentar tentang kota ini? Kan, nggak. Di berbagai peradaban dunia, para pemikir masuk dan keluar dari satu daerah makmur ke daerah makmur lainnya untuk membuat negara tersebut “tetap” makmur.
Misalkan saja di Alexandria. Dalam buku Carl Sagan yang judulnya “Cosmos”, pada bab-bab awal menyebutkan bahwa tempat ini merupakan persilangan keilmuan yang menawan. Penduduk di Alexandria amat beragam, saling tukar keilmuan mulai dari pendeta Mesir, aristokrat Yunani, pelaut Fenisia, pedagang Yahudi, sampai pendatang dari India dan Afrika.
Sagan menuliskan, “Wajah dan arwah jota pualam nan megah ini tidak tersisa lagi. Penindasan dan rasa takut terhadap pembelajaran telah menghapus hampir semua kenangan mengenai Alexandria kuno.”
Kenapa saya tiba-tiba membahas Alexandria ketika sedang berbincang tentang kota yang dapat Dana Istimewa ini? Apakah terlalu muluk menyamakan peradaban maju bernama Alexandria kuno dengan Yogyakarta? Ada benar, ada juga tidaknya. Jogja adalah kota pelajar, seluruhnya adalah pemikir yang nantinya akan cemerlang. Ada bukti? Kita bisa melihat Gubernur Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Presiden Indonesia, mereka dulu mengenyam pendidikan di sini.
Di Jogja ada UGM, UNY, UII, dan universitas digdaya akan keilmuan lainnya. Jogja seperti Alexandria—dalam skop kecil—yang didatangi oleh keberagaman manusia. Jika di Alexandria agendanya ada banyak; ilmu, binis, politik, idealisme, dan lainnya. Di Jogja tujuannya lebih sempit; yakni mengenyam pendidikan.
Para pendatang akan mendapatkan pengalaman empiri. Mereka akan paham seiring berjalannya waktu perihal apa yang kurang, apa yang bangsat, dan apa yang menjadi luka menahun namun ditahan dan diabaikan oleh masyarakat.
Pengalaman saya kenal dengan berbagai macam orang dari sepenjuru Indonesia yang mengenyam pendidikan di kota ini, daya kritis mereka dalam melihat bopeng di kota ini amat baik—alih-alih hanya menarik. Indikasinya, mereka punya pembanding sepadan, yakni kota di mana mereka datang. Menurut saya, orang yang berasal dari luar Jogja justru melihat kota ini dalam sudut yang lebih luas. Dalam permasalahan daerah asal mereka yang hampir serupa, mereka punya gambaran riil bagaimana pemimpin daerah mereka dalam membuat aturan dan cara mengatasi masalah di daerahnya.
Nah, masalahnya, jika argumen kawan-kawan saya yang berasal dari luar itu keluar, entah via tulisan atau diskusi, komentar beberapa warga yang bebal selalu bernada template, “Jangan banding-bandingkan Jogja dengan daerah asalmu!”
Para mahasiswa yang bertungkus lumus menyelam ke dasar paling dalam dari buku-buku kuliah yang tebalnya ratusan bahkan ribuan, ketika berkomentar, bukannya ditanya data dan basis keilmuan, justru ditanya asalnya.
Mahasiswa (baik orang Jogja maupun bukan) ketika berkomentar tentang Jogja, justru dianggap banyak ikut campur. Warga Jogja merasa bahwa bisa makan hari ini, itu sudah cukup. Doktrin macam itu rasanya cukup berbahaya karena rakyat seperti disunat nalarnya, dikebiri rasa untuk mendapatkan kesejahteraan sebaik-baiknya.
Masalahnya, hidup bukan hanya perkara bisa makan hari ini atau tidak. Lebih luas dari itu, sistem dan birokrasi pemerintahan yang berkelindan rumit dalam kehidupan masyarakat juga harus diperhatikan. Padahal, dalam tulisan saya “Mati Tua di Jalanan Yogyakarta” itu dangkal sekali. Hanya tentang sistem transportasi. Belum ke ranah lainnya yang rasanya wajib untuk dikomentari.
Alhasil, Jogja hanya seperti mesin pencetak pemikir yang akan dikirim ke daerah-daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh ide dan pikiran mahasiswa luar Jogja ketika berkomentar kritis tentang Jogja itu tidak dibutuhkan. Lantas, ke mana perginya mahasiswa asal Jogja? Apakah mereka bebas untuk bersuara perihal kondisi Jogja? Nyatanya saya masih saja dipersekusi.
Monarki, dalam sejarah panjang sistem pemerintahan ini ada, setidaknya selalu menimbulkan satu pola; raja adalah mutlak. Maka akan ada pola pikir macam ini; mengkritik raja, itu artinya kau sudah durhaka. Protes terhadap raja, itu artinya kau melukai nilai-nilai tradisi. Rakyat akan nrimo dan menunduk. Mereka akan menelan mentah-mentah segalanya tanpa memproses melalui pikiran, walau ada sebuah kesalahan.
Siapa yang senang jika masyarakat menjadi bebal, sulit untuk diajak berdiskusi perihal apa yang kurang dari Jogja dan apa yang harus dibenahi, dan menganggap semua keputusan “yang di atas” itu sudah terbaik tanpa harus ada koreksi? Ya, siapa lagi, tho, kalau bukan…
Penulis: Gusti Aditya
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Warga Jogja Jangan Mimpi Kaya kalau Separuh Gajinya untuk Ongkos Transpor