Ketika ada orang bertanya, apa yang bisa dilakukan dengan gaji UMR? Jawabannya jelas banyak, tapi mungkin yang paling realistis hanya bertahan hidup.
Syaratnya: tidak sakit, nir cicilan, dan tidak tiba-tiba ada undangan kondangan yang minta sumbangan. Sebab, saya rasa, gaji UMR kalau mau diibaratkan kayak bensin dua liter untuk menempuh perjalanan Jakarta-Surabaya.
Dan yang mencengangkan, pemerintah masih rajin melempar jargon manis. Katanya, siapa saja bisa hidup sejahtera asal pandai mengatur keuangan meskipun dapat gaji UMR.
Seolah-olah rakyat hidup miskin bukan karena sistem yang timpang. Faktanya, meski dicatat dengan rapi, angka-angka itu tetap tidak bisa disulap jadi saldo tabungan.
Di titik ini, selalu ada pertanyaan di pikiran saya. “Bagaimana caranya gaji UMR bisa untuk membeli rumah layak, sambil tetap memenuhi kebutuhan primer dan sekunder?”
Pertanyaan tersebut penting. Bukan karena sedang mencari tips ajaib, melainkan karena kita perlu tahu apakah masih ada ruang logika dalam skema hidup di negeri ini.
Rumah layak hanya ada di brosur
Cobalah tengok sebentar harga rumah di kota besar. Sebuah rumah tipe sederhana, dengan luas tanah setara parkiran minimarket, sudah menyentuh harga ratusan juta. Bahkan di pinggiran kota, cicilan rumah bisa setara dengan separuh gaji UMR.
Pertanyaannya. Dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar kos layak itu, bagaimana mungkin ada mimpi untuk memiliki rumah sendiri.
Dan orang pemerintah punya jawaban yang sering kita dengar soal risauan itu yakni soal kerja keras. Bekerja lebih rajin, naik jabatan, dan akhirnya penghasilan meningkat.
Tapi kan tidak semua orang bisa jadi manajer. Dunia ini tetap membutuhkan buruh pabrik, kasir minimarket, hingga sopir ojek daring. Kalau semua naik jabatan, siapa yang akan tetap menggilingkan roda ekonomi di bawah.
Dan yah, akhirnya, rumah layak hanya hadir di brosur developer. Disajikan dengan gambar keluarga bahagia di teras, lengkap dengan dua anak yang berlari. Padahal kenyataannya, rumah itu hanya bisa dicicil oleh kelas menengah yang gajinya tiga kali lipat UMR. Untuk pekerja dengan gaji UMR, brosur itu hanya selembar karya seni yang pantas dipajang di dinding kamar kontrakan.
Kebutuhan primer dan sekunder jadi lelucon di depan gaji UMR
Kita sering diajarkan di sekolah tentang piramida kebutuhan Maslow. Di bawah ada kebutuhan primer, di atasnya sekunder, lalu tersier. Tetapi di kehidupan nyata dengan gaji UMR, piramida itu runtuh jadi lelucon.
Kebutuhan primer saja sering tidak terpenuhi. Harga beras naik, tarif listrik naik, ongkos transportasi naik. Akhirnya, kebutuhan makan tiga kali sehari berubah jadi makan dua kali, atau satu kali plus mie instan.
Belum lagi kebutuhan kesehatan. Orang dengan gaji UMR hanya bisa berharap agar tubuh tetap fit, sebab sekali masuk rumah sakit, tabungan bisa hilang sekejap.
Kebutuhan sekunder, seperti hiburan atau rekreasi, menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati lewat gawai. Nonton konser jelas mustahil, akhirnya cukup puas dengan menonton potongan video di media sosial. Bahkan beli baju baru setahun sekali pun harus dihitung matang-matang, sebab ada risiko tabrakan dengan kebutuhan bayar kontrakan.
Ironisnya, para pejabat masih sering berpidato enteng sekali bahwa gaji UMR cukup asal tidak boros. Padahal yang disebut boros itu apa?
Apakah membeli kopi sachet instan bisa dianggap pemborosan? Membelikan mainan murah untuk anak termasuk pemborosan? Rasanya pemerintah hidup di semesta berbeda, di mana angka UMR dianggap angka ajaib yang mampu menghidupi keluarga kecil dengan standar minimal layak.
Sindiran untuk negeri yang gemar menghibur diri
Pertanyaan tentang bagaimana gaji UMR bisa membeli rumah layak dan memenuhi kebutuhan primer sekunder sejatinya tidak mencari jawaban praktis. Pertanyaan itu adalah sindiran, sekaligus gugatan.
Gugatan terhadap negara yang membanggakan pertumbuhan ekonomi, tetapi abai pada kenyataan bahwa sebagian besar rakyat hanya berputar-putar di lingkar kemiskinan.
Alih-alih memberikan solusi struktural, pemerintah lebih suka menyarankan rakyat untuk menambah keterampilan. Ikut kursus digital, berjualan online, atau mencari pekerjaan sampingan.
Edan, dikira 24 jam sehari masih bisa diperpanjang menjadi 36 jam agar rakyat bisa terus bekerja tanpa henti. Padahal nih, inti masalahnya bukan di individu, melainkan di struktur upah yang tidak manusiawi.
Di negara yang katanya kaya sumber daya, rakyat kecil hanya bisa membeli rumah dalam bentuk virtual di permainan daring. Di negara yang katanya menjunjung keadilan sosial, rakyat dengan gaji UMR hanya bisa berandai-andai punya kulkas dua pintu.
Lalu, kita masih dituntut untuk bersyukur, sebab katanya hidup di Indonesia jauh lebih murah dibanding negara lain. Padahal murah bagi siapa? Murah bagi pejabat yang bisa makan siang di hotel, atau murah bagi buruh yang setiap akhir bulan menatap rekening kosong.
Derita pekerja dengan gaji UMR
Mungkin, satu-satunya cara gaji UMR bisa membeli rumah layak adalah dengan mengubah definisi rumah. Rumah bukan lagi bangunan berdinding bata, melainkan kamar kos ukuran tiga kali tiga meter.
Rumah bukan lagi tempat membangun keluarga, melainkan tempat pulang untuk sekadar tidur setelah bekerja dua belas jam. Kalau definisi itu yang dipakai, maka pemerintah benar, gaji UMR memang cukup.
Namun kalau kita bicara rumah dalam arti sebenarnya, mimpi itu hanya bisa dicapai dengan lotere. Entah lotere arisan keluarga, undian berhadiah, atau nasib yang tiba-tiba membuat kita viral dan jadi selebritas instan. Selain itu, jangan harap.
Ending-nya pertanyaan tadi tetap menggantung tanpa jawaban. Dan mungkin memang tidak perlu dijawab. Sebab di negeri yang gemar menghibur diri dengan jargon, pertanyaan kritis seringkali hanya dianggap angin lalu.
Biarlah mimpi punya rumah layak dengan gaji UMR tetap hidup. Sama seperti dongeng-dongeng lain yang diselipkan untuk meninabobokan rakyat jelata.
Penulis: Budi
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
