Dilema Lulusan Psikologi yang Sering Diarahkan Jadi HRD

Belakangan ini, saya berusaha merenungi apa yang telah saya dapatkan selama saya menjalani kuliah di Fakultas Psikologi selama 3 tahun 18 bulan ini. Banyak hal bisa saya dapatkan atau, dalam bahasa Nabi, ibrah dan hikmah harusnya bisa didapatkan dari pengalaman yang saya alami selama sebagai seorang ‘mahasiswa’.

Nyatanya, semakin kesini, saya hanya semakin terjebak dalam pusaran 2 paradigma mengenai kelulusan dari pendidikan tinggi, yakni lulus tepat dan cepat atau lulus di saat yang tepat dan mantap. Dua hal yang berbeda dan selalu diperdebatkan di setiap sudut kampus ini. Jika saya boleh memilih, saya memilih untuk menjadi kuat di setiap pilihan yang ada.

Saya berpikir, banyak keganjilan selama saya kuliah. Ada semacam ketakutan untuk berekspresi. Ada semacam kepatuhan tak bersyarat dari mahasiswa ke dosen yang malah menurut saya pertanda pembungkaman intelektual. Hanya tersiksa pada rekaan teori dan praktik yang ‘kering’ tanpa pernah terpikir untuk berekspresi dengan lepas.

Di fakultas tempat saya kuliah dulu (btw ini kurikulum lama, kalo sekarang harusnya beda sih hehe), terdapat mata kuliah wajib seperti mata kuliah Observasi Interview (OBIN) yang bisa sampai 8 sks. Belum lagi di semester 4 ada mata kuliah Tes Psikologi yang bisa sampai 9 sks. 

Tolong, itu mubazir sekali lo bapak dan ibu dosen, kan masih banyak sks yang bisa dialokasikan ke mata kuliah yang lain ☹.

Untuk profil lulusan pun, prospek yang dianggap paling enak adalah menjadi HRD. Saya rasa jarang sekali yang berminat menjadi akademisi atau kaum intelektual. Ingin melanjutkan kuliah S-2 profesi juga tentu masih pikir-pikir karena biaya yang melangit. Tentu saja, saya tidak bisa memaksa, toh yang pasti rezeki orang itu berbeda-beda. 

Namun tetap saja kemudian timbul pertanyaan, apa iya kuliah psikologi kebanyakan bakal jadi HRD? Sebenarnya kita ini jadi S.Psi. atau S.HRD sih?

Maka, pertanyaan berikutnya adalah, sejauh mana kita terdidik menjadi akademisi atau praktisi psikologi sampai saat ini? Apakah hanya sekadar mekanistis, terstandar, dan ‘mencentang kotak’ saja, jika menukil penelitian dari Mulya, 2016? Apakah dengan bekal tersebut kita sudah siap?

Neoliberalisme dalam psikologi?

Tidak dapat dimungkiri bahwa pola kebijakan pemerintah saat ini tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi neoliberalistik yang kian mencengkeram di tanah air. Sehingga hal ini berdampak ke berbagai hal, salah satunya adalah pendidikan tinggi.

Komodifikasi pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melepaskan institusi pendidikan tinggi (kampus) ke dalam mekanisme pasar turut memberi implikasi terhadap sistem belajar di dalamnya sehingga kampus dapat melegitimasi kekuasaannya melalui ‘bisnis’ yang mereka jalankan untuk membentuk mahasiswa menjadi modal kapital yang terus berputar sepanjang waktu.

Maka dari itu, kampus melakukan berbagai kerjasama dengan institusi yang bersifat industrial sehingga berimplikasi pada orientasi kampus kedepannya dalam menelurkan anak didik. Kampus yang seharusnya menjadi Kawah Candradimuka para intelektual berubah menjadi tumpukan jarum dalam jerami yang menunggu untuk dipergunakan jasanya. Kampus yang hendaknya menjadikan intelektual organik malah makin mengerdilkan perannya dan hanya mencetak ‘robot-robot’ pekerja.

Konkretnya, logika-logika industrial perlahan merasuki dalam setiap sendi pembelajaran di kelas. Mindset mengenai pembelajaran psikologi kian dipersempit hanya sebatas pada mata kuliah yang dianggap penting dan sangat praktikal. Seperti yang saya sebutkan di atas, seakan menegasikan diskursus-diskursus mengenai keilmuan psikologi yang dinamis, misterius dan bersifat paradoks. Atmosfir akademik yang harusnya mencerahkan dan membebaskan justru membelenggu dengan rasa ‘takut’ dan ‘malu’ dalam berpendapat. 

Ada kesan pula bahwa sikap asertif yang ditunjukkan oleh beberapa mahasiswa malah cenderung ditekan dengan asumsi-asumsi seperti ‘cari muka’, ‘banyak tanya’, ‘sok pintar’ yang ironisnya, justru dilakukan oleh rekan mahasiswa sendiri. Padahal, keilmuan psikologi yang membahas mengenai manusia hendaknya dapat memunculkan diskursus yang radikal dan ‘liar’ karena betapa sukarnya kita untuk memaknai dan mengartikulasikan kompleksnya manusia. Namun, wadah diskursus semacam ini cenderung semakin eksklusif.

Pada akhirnya, saya pikir kebanggaan dalam kuliah ini sebenarnya hanya terletak pada sulitnya untuk memasuki perguruan tinggi dan larisnya kampus di masyarakat. Sehingga kadang kita melupakan orientasi yang melampaui itu semua, yakni produksi-produksi pemikiran yang telah diberikan kepada masyarakat layaknya Sarlito di UI dan Soekarno di ITB. 

Kita seakan kehilangan tokoh yang mampu berbuat demikian, yang mampu memberikan sumbangsih melalui pemikiran dan visinya secara nyata. Sudah selayaknya kita perlu untuk menciptakan Ahmad Dahlan-Ahmad Dahlan baru sesuai dengan konteks zaman saat ini. Ahmad Dahlan modern yang mampu mengubah peradaban.

Peneliti kritis telah menunjukkan bahwa wacana neoliberalisme sesungguhnya telah menjadi prinsip yang dominan, khususnya dalam praktik pendidikan tinggi psikologi di Indonesia. Wacana neoliberalisme seperti standarisasi, persaingan, dan orientasi pasar telah mereproduksi kebijakan, kurikulum, serta praktik pendidikan tinggi psikologi di Indonesia sehingga pendekatan yang mekanistis, terstandar, dan sekadar mencentang kotak (Mulya,2016). Tak hanya itu, terjadinya defisit jumlah psikolog klinis di Indonesia (1143 orang per 5 Mei 2019) merupakan implikasi dari wacana neoliberalistik yang dehumanis ini.

Quo vadis psikologi?

Neoliberalisme sebagai perangkat konseptual yang telah diterima sebagai prinsip yang dominan perlu untuk terus dikritisi. Maka dari itu, urgensi untuk mengeksplorasi alternatif dari pendidikan tinggi psikologi di Indonesia perlu untuk dilakukan. Perlunya rekonstruksi terhadap kebijakan serta kurikulum pada pendidikan tinggi psikologi adalah hal yang menarik jika memang akan dilakukan. Hendaknya pendidikan tinggi psikologi di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada aspek keterampilan saja, melainkan juga pemenuhan aspek lainnya yakni etika dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sesuai dengan konteks di Indonesia sehingga tidak menghasilkan profil lulusan yang ‘itu-itu saja’. Bukankah kredo yang lazim didengar oleh mahasiswa psikologi adalah ‘memanusiakan manusia’?

Perlu dipahami juga bahwa wacana mengenai neoliberalisme tidak mudah untuk ditantang. Tidak ada acara yang mudah dan instan untuk mengatasi ini. Butuh proses yang panjang untuk mengubah ini. Mungkin tidak sekarang, entah kapan khayalan ini dapat terwujud, hehehe. Menarik untuk melihat jurusan psikologi berkembang seperti apa nantinya.

BACA JUGA Tren Para (So Called) Influencer yang Menginginkan Gratisan Bermodalkan Jumlah Followers atau tulisan Bintang Sasmita Wicaksana lainnya.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pengin gabung grup WhatsApp Terminal Mojok? Kamu bisa klik link-nya di sini.