Dilema Jadi Dokter yang Sering Disalahin dalam Pusaran Konflik BPJS

Dokter meminta BPJS lebih baik itu untuk membela rakyat. Kalau rakyat mau mengikuti irama negara ya nggak apa-apa juga. Kita sudah melakukan yang kita bisa.

Featured

Avatar

BPJS itu sebenarnya semuanya sudah jelas. Berapa aktuarianya, berapa kebutuhannya, berapa iurannya. Keberhasilan sistem ini sebenarnya hanya butuh good will.

Kalau semisal menteri-menteri coba cari-cari salah atau menuduh pihak tertentu melakukan fraud makanya BPJS sampai defisit atau tidak berhasil, kita sebagai masyarakat sebenarnya boleh juga bilang bahwa Negara mengelolanya juga ada “fraud-nya” hehe. Toh sudah jelas di UU. Tapi ya kalau dalam rangka caper, kita bisa bilang apa hehehe.

Dalam perjalanan BPJS ini, kalau mau dicari-cari yang salah siapa, ya banyak yang bakal kena. Nyalahin dokter misalnya, ya bebas-bebas aja, toh dokter yang nakal jelas ada. Misalnya kasus jantung, mungkin nggak perlu stenting di stent. Atau kasus Obgin mungkin nggak perlu di sectio caesaria, tapi dioperasi pasti ada juga. Tapi ya membandingkan kenakalan mereka dengan defisit uang 10,5T ya berlebihan.

Harusnya akui saja deh, Negara malas prioritaskan kesehatan tapi malu-malu kucing hehehehe. Kurangnya setahun cuma 20-30T kok. Asal yang mengelola lebih pintar, selisihnya sebenarnya bisa diperkecil,

Dulu gak ada BPJS kok bisa? Ya iyalah.

Pasien gak diobati. Mati di rumah. Makanya angka kematian ibu dan anak kita termasuk tertinggi di asia hehehe. Kita hidup di 2019, tapi banyak yang berpikir mengobati itu harusnya seperlunya saja. Disesuaikan dengan jaman Cipto Mangunkusumo hidup. Atau sekalian jaman Ibnu Sina.

Kita emang udah nggak lagi memerangi Pes, tapi kita bertempur dengan kasus-kasus degeneratif. Mahal? Ya iya. Karena teknologinya baru. Kalau teknologinya sudah 100 tahun juga akan murah dengan sendirinya. Tapi lihat angka harapan hidup kita. Sekarang sudah di 60an tahun. Tentu saja masalahnya degeneratif.

Yang ditolong ini rakyat kok. Dokter meminta BPJS lebih baik itu untuk membela rakyat. Kalau rakyat mau mengikuti irama negara ya nggak apa-apa juga. Kita sudah melakukan yang kita bisa. Yang dibela nggak tahu sedang dibela, kita bisa apa.

Baca Juga:  Menghisab Dosa Sosial Indonesia dari Petuah Mahatma Gandhi

Anda serangan jantung, ada BPJS maka dapat dilakukan pemasangan stent. Free. Disuruh kurangi? Ya sudah dokter bisa apa. Anda serangan jantung, siapkan 70-80 juta. Kalau nggak ada duit? Bisa meninggal. Dokternya bisa apa. Wong cuma buruh RS juga. Anda harusnya sectio caesaria. Kata BPJS oh gak bisa. Ya sudah dokternya bisa apa. Partus normal aja di Faskes 1. Toh di RS juga nggak boleh partus normal oleh BPJS.

Kalau mau umum siapkan minimal 12 jutaan. Bisa sih karena harusnya nabung 9 bulan. Dokter obginnya sih senang-senang aja. Apalagi suaminya dokter obgin. Beli BMW 520 keesokan harinya kalau keluar peraturan dilarang SC oleh BPJS hahahah

Kita sebenarnya tahu cara mengelola BPJS. Hebat-hebat itu yang membuat konsepnya. Mudah saja karena semua sudah disiapkan dengan baik. Tapi ya satu kendalanya. Good will.

Jadi, sisanya terserah Anda sekalian rakyatku bangsa Indonesia tercinta. Aku hanya pelayan, tuanku adalah kalian. Kalianlah yang menetukan nasib kalian sendiri. Aku? Gak usah dikhawatirkan. Akan tetap sejahtera apa pun pilihannya *dikeplak netijen hahaha *belum riya soalnya.

BACA JUGA Mari Sambut dengan Tawa Wacana Menkes Terawan Soal Wisata Kebugaran, Jamu, dan Kerokan atau tulisan dr. Dayatia lainnya. Follow Twitter dr. Dayatia.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

---
6

Komentar

Comments are closed.