Catatan Pemakluman Masalah di Jogja oleh Sultan Jogja selama 11 Tahun Terakhir: 11 Masalah yang Tak Kunjung Selesai dan Mungkin Tak Akan Pernah Selesai

Satu dekade sering menjadi batu penjuru peradaban. Apa yang dicapai dalam 10 tahun menjadi rapor, apalagi urusan pemerintahan. 10 tahun bisa berarti pencapaian monumental, kegagalan, atau ya semenjana alias “ngene sik wae”. Dan kali ini, saya akan merangkum bagaimana Jogja (baca: Daerah Istimewa Yogyakarta) berjalan selama 10 tahun terakhir. Terutama apa saja opini Sri Sultan HB X terhadap berbagai isu di Jogja.

Selama 10 tahun terakhir, Jogja cukup sering jadi pusat perhatian. Entah masalah penetapan keistimewaan, sampai isu miring yang tak kunjung usai. Dan saya ingin merangkum bagaimana Ngarso Dalem bersuara sebagai pemerintah dan sultan kawula Jogja. Karena suara Ngarso Dalem tidak hanya menjadi suara politis, tapi sering diamini selayaknya pemimpin monarki.

Tapi, apakah setelah satu dekade, ada perubahan? Tidak. Sebab, di tahun kesebelas, tak ada perubahan. Tanda akan ada perubahan saja tidak.

Secara personal, saya merangkum masalah yang ada selama 11 tahun sekaligus perjalanan saya mencintai Jogja. Dari bersuara mendukung referendum, sampai misuh-misuh melihat UMP Jogja.

“Wong sudah naik kok protes.”

Tahun 2014 adalah tahun penuh cerita di Jogja. Terutama karena ontran-ontran keistimewaan Jogja. Tapi di balik semangat chauvinis itu, isu perburuhan ternyata sudah menjadi masalah. Pada tahun ini, Aliansi Buruh Yogyakarta menuntut kenaikan upah minimum yang layak. Betul, isu yang masih terpelihara sampai hari Anda membaca artikel ini.

Patut dicatat, pada tahun ini kenaikan upah di Jogja menembus angka 10 persen. Bahkan Bantul naik sampai 13 persen. Lumayan banget daripada kenaikan upah hari ini. Tapi ABY menilai kenaikan upah 2014 masih belum layak. Yah pada tahun segitu, upah sejuta lebih sedikit memang kelewat humble sih. Apalagi Jogja mulai tidak murah lagi.

Apa pendapat Ngarso Dalem? “Wong sudah naik kok protes.”

Yap, kenaikan upah harus disyukuri (dengan terpaksa). Dan sampai hari ini, urusan upah di Jogja masih belum selesai. Bagaimana pendapat Pemda Jogja terhadap tuntutan buruh? Ya sampai sekarang masih sama dengan pendapat Ngarso Dalem 10 tahun silam.

Jogja Ora Didol

Bagi saya, tahun 2015 ini tahun yang lucu. Terlepas dari urusan pribadi, Jogja hampir saja ganti nama! Gara-gara rebranding yang mbuh gimana prosesnya, Jogja hampir ganti nama jadi Togua. Bahkan meme Togua sempat merajadi media sosial selama setahun.

Tapi ada yang lebih miris daripada Daerah Istimewa Togua (yang sebenarnya lucu juga), yaitu isu sumur kering akibat pembangunan masif perhotelan. Ketika sebagian masyarakat Jogja masih memperjuangkan status Daerah Istimewa, lahirlah “Jogja Ora Didol”. Diawali dengan aksi Mas Dodok mandi tanah, dan sampai hari ini, Jogja masih memperjuangkan krisis agraria dalam jargon Jogja Ora Didol.

Saya tidak menemukan opini istimewa Ngarso Dalem pada tahun ini. Tidak juga menemukan tanggapan blio tentang aksi Jogja Ora Didol. Dan seperti dibiarkan, Jogja Ora Didol menjadi bisikan sumbang di tengah seru pembangunan Jojga dalam doktrin pariwisata.

Baca halaman selanjutnya: Uruusan pertanahan Jogja masih muncul…

“Itu urusan mereka.”

Urusan pertanahan Jogja masih muncul pada 2016. Apalagi pada tahun ini, isu Sultan Ground (SG) mulai ramai diperbincangkan. Status tanah tumpang tindih ini menimbulkan banyak sengketa. Dan yang paling tragis adalah gugatan 112 miliar terhadap PKL di tanah SG area Gondomanan.

Lima PKL ini digugat oleh Eka Aryawan, pengusaha yang menyewa tanah SG. Karena menempati tanah seluas 4×5 meter untuk berdagang, Eka menuntut mereka lebih mahal daripada anggaran pembangunan trotoar KM 0. Parahnya, Sultan menyatakan bahwa itu bukan urusannya, dan tidak mau terlibat dalam sengketa yang jelas timpang ini.

Sebenarnya banyak opini ra mashok tentang Jogja pada 2016. Mulai dari isu separatisme hak tanah warga Tionghoa, sampai opini tidak ada tanah negara di Jogja. Tapi kejadian sengketa SG ini saya pilih karena memang istimewa. Yang seharusnya menjadi tanah adat sumber kemakmuran rakyat, tapi Sultan malah membiarkan polemik horizontal ini tak terkendali. Tidak turun tangan baik sebagai gubernur maupun raja.

Dari Papua, penggusuran, sampai mimpi Piyungan

Tahun 2017 menjadi tahun blunder Sultan dalam urusan kenegaraan. Gara-gara opini blio yang dipandang kontroversial, Aliansi Mahasiswa Papuaa mengancam untuk meninggalkan Jogja. Sialnya, opini Sultan ini menjadi bensin pada kobaran api gesekan antara mahasiswa Papua dan penduduk Jogja. Sejak 2017 sampai sekarang, mahasiswa Papua makin terdesak di kota pendidikan ini.

Isu agraria juga lagi-lagi mencuat di tahun ini. Beberapa warga terdampak penggusuran SG sampai pergi ke Jakarta untuk meminta keadilan. Terutama agar perampasan lahan berdalih SG tidak lagi terjadi. Tapi, sampai hari ini, kasus penggusuran SG masih terus terjadi.

Tidak ada upaya untuk mencari titik temu antara kepentingan Kraton (serta Pemda) dengan hajat hidup masyarakat. Yah, opini Sultan yang mempersilahkan SG menjadi perumahan rakyat hanya jadi impian semata.

Namun, tahun 2017 juga memberi harapan baru. Perwakilan Pemda DIY menjajaki teknologi pengolahan sampah dari Swedia. Sultan berpendapat TPST Piyungan sudah sulit karena kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Sehingga solusi terbaik adalah pengolahan sampah. Dan penjajakan ini menjadi langkah pertama. Sebuah langkah yang embuh apa hasilnya, karena sampai 2023 isu TPST Piyungan masih belum selesai.

“Tidak ada yang protes.”

Mungkin Anda mengira masalah Jogja hanya seputar pertanahan, upah, dan pariwisata. Tapi Jogja juga punya masalah agraria lain, yakni perihal pertambangan. Pada 2018, para petani di Kulon Progo melakukan protes menolak tambang pasir besi di wilayahnya.  Bahkan sudah berjalan selama 5 tahun.

Bagaimana Sultan menanggapinya? Blio memandang sudah tidak ada yang protes perihal tambang pasir besi ini. Menurut Ngarso Dalem, protes sudah beralih ke pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Tapi apa benar para warga Kulon Progo ini sudah narimo ing pandum, menerima penambangan pasir besi yang merusak mata pencaharian mereka?

Tahun 2022 menjadi peringatan 15 tahun perlawanan para petani terhadap tambang pasir besi. Lho, katanya sudah tidak ada yang protes? Kok sampai hari ini masih saja ada penolakan terhadap tambang pasir besi ini? Yo embuh sih, pokoke ISTIMEWA!

Sultan tolak jalan tol masuk Jogja?

Jogja memanas pada tahun 2018. Aksi pembakaran pos polisi UIN Sunan Kalijaga dengan tajuk “bunuh Sultan” menjadi headline utama. Belum lagi opini keluarga Kraton yang bernada mengusir keturunan Tionghoa. Tapi bagi saya ada opini tentang pembangunan jalan tol di Jogja lebih menarik. Karena saya jadi penasaran makna “Sabda Pandita Ratu tan keno wola wali.” Yang artinya sabda Raja tidak boleh plin –plan.

Sultan menyatakan keberatan pada rencana pembangunan tol yang akan memasuki Jogja. Terutama karena melintasi area Prambanan yang penuh peninggalan sejarah. Realitanya? Hari ini sudah dimulai proses pelepasan lahan untuk jalan tol. Dengan dalih tol gantung, penolakan Ngarso Dalem di tahun 2018 menjadi cerita lama.

Masalah cagar budaya, toh rencana jalan tol ini akan bersinggungan dengan salah satu Masjid Pathok Negoro. Masjid yang sejatinya menjadi tanda wilayah Kasultanan Yogyakarta.

NRIMO ORA MANGAN!

Masalah kemiskinan di Jogja bukan hal baru. Bahkan pada 2019, isu angka kemiskinan ini sudah mengkhawatirkan. Meskipun mengalami penurunan dari 2018, Jogja masih jadi daerah paling miskin di Jogja, bahkan ranking 12 di seluruh Indonesia. Dan sampai hari ini, Jogja belum mentas dari pusaran kemiskinan ini.

Bagaimana Ngarso Dalem menanggapi angka kemiskinan menurut BPS ini? “Masyarakat itu nrimo ora mangan, tapi ternaknya cukup,” ujar blio. Sultan juga mengedepankan masyarakat Jogja yang terlihat miskin, hidup berlantai tanah, tapi punya ternak.

Menurut saya, ini adalah puncak opini ra mashok Ngarso Dalem. Pembiaran terhadap kemiskinan membuat masyarakat Jogja terjebak di dalamnya. Dan hingga hari ini, masih setia di papan atas daerah paling miskin di Jawa.

“Yang perintahkan lockdown harus beri makan!”

Tahun 2020 memberi tamparan keras pada Jogja. Pandemi Covid-19 mulai masuk dan mengancam kehidupan rakyat. Untuk mengatasi pandemi mematikan ini, banyak warga melakukan aksi sporadis. Mulai dari desinfeksi wilayah, sampai melakukan lockdown kampung. Bagaimana Sultan Jogja menanggapi ini?

“Kalau lockdown itu terjadi, yang memerintahkan lockdown itu harus memberi makan setiap orang di wilayahnya,” ujar Ngarso Dalem. Banyak yang menilai opini ini melemahkan pengawasan terhadap pandemi yang baru masuk. Dan terbukti, beberapa tahun berikutnya Jogja mengalami ledakan angka positif COVID-19.

Meskipun Jogja menerapkan PPKM ketat, toh urusan makan malah diselesaikan dengan aksi sosial masyarakat. Dan Danais memberi pagar alun-alun yang ga penting itu.

“Aku ora kuat ngragati.”

Apakah pada 2021 Jogja bangkit dari pandemi? Ternyata tidak. Wajar sih, karena seluruh dunia berlutut di hadapan COVID-19. Tapi bagaimana Sultan menghadapi pandemi selaku gubernur Jogja? Apalagi pada tahun ini terjadi peningkatan angka positif Covid-19 di Jogja. Lockdown menjadi harapan untuk mencegah virus ini makin merajalela.

Sultan mengaku tidak mampu membiayai hidup warga jika dilakukan Lockdown. “Aku ora kuat ngragati,” ujar blio. Suara gotong royong warga untuk melawan pandemi menjadi pilihan. Tentu ini dikritik para ekonom, karena sudah jadi kewajiban pemerintah untuk melakukan rebudgeting ketika pandemi.

Di mana Danais? Tentu saja kembali menjadi dana hibah beautifikasi Jogja yang istimewa.

“Klitih itu by design.”

Cukup sulit untuk memilih sikap Ngarso Dalem yang ra mashok pada 2022, karena memang sangat banyak. Mulai dari masalah SG, pengupahan, dan penanganan pandemi. Kalau saya tulis semua, bisa jadi artikel tersendiri. Namun bagi saya, opini Sultan yang kebangetan adalah masalah klitih, sebuah opini yang menjadi pembiaran terhadap fenomena berbahaya ini.

Sultan berpandangan bahwa isu klitih ini dibesar-besarkan. “Mungkin teman-teman tidak merasa kalau itu by design misalnya, jadi supaya klitih ini diperpanjang terus menjadi sesuatu yang akhirnya dinyatakan Yogya tidak aman dan nyaman,” ujar Sultan.

“Lha nek wes entek (lha kalau habis), istimewane opo meneh (istimewanya apa lagi)”

Kurang sempurna rasanya kalau tidak membahas isu pertanahan di Jogja, karena isu ini sudah jadi olok-olok banyak orang. Bagaimana tidak? Harga tanah di Jogja sudah tidak masuk akal bagi warganya. Bahkan sekali gajian UMR baru bisa membeli tanah seluas 1×1 meter. Banyak warga yang mulai mempertanyakan tindakan pemprov DIY terhadap masalah ini.

Kalau Ngarso Dalem sih santai. Justru blio lebih khawatir Sultan Ground berkurang. Bahkan jalan tol saja harus menyewa. Belum lagi sertifikasi Sultan Ground yang terkesan tubruk sana tubruk sini. Beberapa warga harus rela tanahnya turun kelas, dari SHM menjadi HGB dengan status Magersari. Bahkan salah seorang warga mengeluh pada saya bahwa biaya sewa Magersari lebih besar daripada PBB.

Ngarso Dalem sempat berjanji untuk menjadikan Sultan Ground sebagai alternatif rumah murah. Sebenarnya bukan hal baru sih, namun kali ini sangat mendesak. Tapi sampai saya menulis ini, wacana perumahan murah ini masih jauh dari terealisasi.

*******

Sebenarnya masih banyak jejak perjalanan Jogja yang terus dibiarkan nelangsa. Dan sampai tulisan ini saya tutup, masalah sebelas tahun ini tidak ada yang selesai. Jogja yang semenjana tetap ruwet dengan berbagai opini dan keputusan pemerintah daerah. Yah, semoga beberapa tahun ke depan tulisan saya sudah tidak relevan. Kalaupun masih, ya nggak kaget sih. Istimewa og!

Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Jogja Provinsi Termiskin: Matur Nuwun Raja dan Gubernur Jogja

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.