Kadang kalau orang kepergok salah, mereka akan terlihat dua kali lebih tolol. Misal ada pengendara motor tanpa SIM, ketika diciduk kadang pura-pura bisu sampai kesurupan Jin Astrea. Atau saat ada koruptor kena OTT, tiba-tiba jadi tolol sampai lupa ingatan.
Tapi lebih menyebalkan ketika sistem pemerintahan kepergok salah. Sudah terlihat tolol, malah melakukan tindak lanjut yang tidak relevan. Saya pengen mencibir manajemen konflik dalam tataran pemerintahan ini, tapi nanti dulu. Karena saya ingin menyoroti perkara kebocoran data identitas Presiden Jokowi.
Beberapa hari sebelum tulisan ini terbit, tersiar kabar perihal data vaksinasi Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah unggahan akun Twitter, terlihat bahwa Jokowi telah menerima vaksin ketiga. Tapi, yang disorot masyarakat adalah perkara Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jokowi bocor ke masyarakat.
NIK memang perlu dijaga sebaik mungkin. Bocornya nomor NIK dan nomor kartu keluarga bisa berujung pada penggunaan data dengan tidak bertanggung jawab. Dan kalau NIK orang nomor satu di Indonesia yang bocor, sudah pasti setiap orang berhak ketakutan.
Data sudah bocor, lalu apa solusi pemerintah? Nah di sinilah saya gemas dengan solusi itu. Pertama adalah saling lempar kesalahan. Pihak Kominfo menuding kebocoran data NIK Jokowi karena kesalahan KPU. Menurut Kominfo, data NIK Jokowi bocor karena dicantumkan dalam profil capres yang dibagikan oleh KPU saat pemilu 2019.
Dari sisi DPR, Puan Maharani juga menyayangkan kebocoran NIK Jokowi ini. Solusi yang diberikan: DPR membentuk panitia kerja khusus untuk asesmen menyeluruh perkara kebocoran data pribadi masyarakat. Yah apa sih yang bisa kita harapkan dari para wakil rakyat ini. Mungkin jika Anda melaporkan kunci kos hilang, DPR akan membentuk Panitia Kerja khusus untuk melakukan asesmen perihal dampak kehilangan kunci Anda pada penanganan pandemi.
Tapi, solusi paling ra mashok adalah dari Kemenkes. Sebagai sikap tanggap terhadap kebocoran data ini, Kemenkes menutup data para pejabat. Alasannya karena data para pejabat negara kemungkinan besar ikut bocor bersama data NIK Jokowi. Jadi demi melindungi data diri para pejabat, data pemangku kebijakan ini ditutup.
Sebentar. Mari kita tarik ke awal. NIK Jokowi bocor, dan kemungkinan data seluruh rakyat Indonesia punya potensi bocor. Lalu demi mencegah data bocor lebih besar, data diri para pejabat ditutup. Nah pertanyaannya, data diri kita bagaimana? Apakah data diri masyarakat umum tidak lebih terancam dari data pejabat?
Puan Maharani menekankan bahwa data bocor ini berpotensi disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol) ilegal. Pertanyaannya adalah, siapa juga yang nekat login akun pinjol menggunakan NIK Jokowi. Dajjal saja tidak terpikir untuk berbuat segila itu.
Tidak usah NIK Jokowi, Andai NIK pejabat lain bocor juga tidak akan laku untuk pinjol. Apa terbayang, Anda mengisi identitas pinjol dengan nama: “LUHUT BINSAR PANJAITAN”, pekerjaan: “KOLOM TIDAK CUKUP”. Dan lagi, kalau sampai aplikasi pinjol ini meneror para pejabat tadi, sama saja mereka bunuh diri. Lha wong mengkritik pejabat lewat mural saja berkasus, apalagi menagih hutang yang embuh dari mana.
Saya tidak melihat urgensi menutup data para pejabat. Yang urgen adalah menutup seluruh data masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan. Apalagi bicara data bocor karena upaya penyelamatan dari pandemi yang sudah setahun lebih ini. Contohnya kebocoran data di PeduliLindungi. Kalau memang aplikasi PeduliLindungi masih banyak celahnya, kenapa dipakai untuk menyimpan data terpenting seorang warga negara?
Padahal kalau memang banyak celah, sebaiknya jangan dipakai untuk menyimpan data penting. Atau, paling nggak, digarap secara serius lah. Masak aplikasi penting kalah aman sama gim yang dimainin bocil? Ra mashok.
Dan solusi yang ditawarkan benar-benar ra mashok. Mengutamakan keselamatan pejabat ketika data seluruh rakyat terancam tidak akan menyelesaikan masalah. Cukup aspirasi saja yang diwakilkan, jangan keselamatan data diri. Kalau ada celah pencurian dan kebocoran data, ya tutup seluruh data masyarakat sampai aplikasi besutan pemerintah ini becus bekerja. Sudah susah login, datanya bocor. Kalau dijadikan penelitian untuk skripsi, sudah pasti gagal sidang!
Solusi model ra mashok ini sudah sering menjadi jawaban pemerintah setiap ada kesalahan yang mereka perbuat. Kalau ini terus terjadi, ya kita tidak akan pernah beranjak dari masalah-masalah dalam mengurus negara. Jadi, selamat menikmati tidur Anda malam ini. Semoga minggu depan tidak ada pesan ancaman pinjol karena data Anda bocor.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.