Branding Duta Sego Pecel Bupati Blora ini menurut saya bisa jadi blunder, dan saya nggak bercanda
Mengangkat kuliner lokal sebagai identitas daerah bisa menjadi strategi diplomasi gastronomi yang cukup ampuh. Terutama ketika digunakan untuk memengaruhi arah kebijakan dari para pemimpin politik. Dalam kajian ilmu politik, pendekatan semacam ini juga dikenal dengan istilah soft power. Yakni kemampuan untuk membujuk dan memengaruhi tanpa perlu menggunakan unsur paksaan atau bahkan kekerasan.
Strategi tersebut belakangan juga diterapkan oleh Bupati Blora, daerah asal saya. Dengan percaya diri, beliau tampil mengenakan kaus bertuliskan “Duta Sego Pecel”. Dalam pemberitaan yang dimuat Murianews, Bupati bahkan mengklaim bahwa lewat diplomasi sepincuk Sego Pecel beralas daun jati, Blora berhasil mengantongi anggaran pembangunan jalan hingga ratusan miliar rupiah. Mengagumkan, bukan?
Tapi buat saya pribadi, penyematan gelar itu terasa agak kelewatan. Mengapa? Berikut saya jelaskan.
Terlalu risiko jika jadi duta sego pecel sungguhan
Pertama, menyematkan—atau bahkan mengamini—sarkasme para netizen dengan mengenakan kaus bertuliskan “Duta Sego Pecel” itu sebenarnya cukup berisiko, lho, Pak Bupati Blora. Dalam dunia komunikasi politik, simbol yang digunakan oleh seorang politisi bukan sekadar pelengkap. Ia bisa mengukuhkan citra, bahkan hingga membekukan persepsi.
Ketika seorang kepala daerah memilih untuk melekatkan identitas diri menjadi “Duta Sego Pecel”, maka bersiaplah: segala permasalahan daerah yang muncul akan terus dikait-kaitkan dengan simbol tersebut.
Bayangkan, kalau beberapa tahun ke depan masih ada banyak jalan rusak, masyarakat bisa saja dengan mudah berseloroh, “Wajar, wong yang jadi pemimpin adalah duta sego pecel.” Atau jika ada program pembangunan yang mangkrak, bisa muncul komentar, “Luwih penting ngicipi sambel pecel tinimbang nglanjutke proyek pembangunan.”
Awalnya memang terdengar seperti guyonan. Tapi lama-lama pasti akan jadi bumerang dan berpotensi menurunkan rasa kepercayaan dari masyarakat pada Bupati Blora. Perlu diingat juga bahwa humor publik itu tidak punya tenggat waktu; ia bisa muncul kapan saja dan berkembang amat liar. Apalagi kalau kinerjanya gini-gini aja.
Mengaburkan esensi serta menutupi keberhasilan kerja keras tim
Kedua, penyematan Duta Sego Pecel pada Bupati Blora ini juga berisiko mengaburkan substansi. Blora masih butuh membangun banyak infrastruktur yang berkelanjutan, pemerataan akses pendidikan, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kalau semua keberhasilan lobi anggaran hanya dipersempit menjadi hasil “promosi sego pecel”, maka di mana posisi kerja keras tim teknis, perencana pembangunan, hingga aspirasi masyarakat dalam Musrenbang?
Apakah memang hanya cukup dengan membawa sebakul pecel saat rapat dengan kementerian agar pemerintah pusat langsung menyetujui semua wacana yang disodorkan oleh Pemkab? Tentu saya yakin tidak sesederhana itu. Klaim semacam ini tentu saja tak hanya mengecilkan proses birokrasi yang kompleks dan memiliki andil lebih besar di dalamnya, tapi juga memberi pesan yang keliru kepada publik. Bahwa keberhasilan bisa dengan mudah didapat hanya menggunakan pendekatan simbolik lewat sajian makanan.
Kecuali memang tujuannya hanya ingin membangun citra personal Bupati Blora
Ketiga—dan mungkin ini yang paling penting—penyematan gelar “Duta Sego Pecel” yang diakui sendiri oleh pejabat bersangkutan terkesan sangat individualistis. Alih-alih memperkuat narasi kolektif yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM sebagai garda terdepan promosi kuliner, branding ini justru tampak sebagai pencitraan personal.
Dalam konteks seperti itu, promosi sego pecel berisiko kehilangan nilai utamanya sebagai bentuk diplomasi budaya yang inklusif. Bukan lagi menjadi jembatan yang memperkenalkan kekayaan kultur masyarakat Blora, melainkan berubah menjadi sekadar “kostum politik”. Simbol yang menarik secara visual, tetapi miskin makna dan gagasannya.
Jika identitas ini hanya muncul sebagai respons defensif terhadap kritik publik—atau sekadar mengikuti lelucon warganet yang kecewa terhadap kinerja Pemkab Blora—lalu kemudian dibingkai seolah-olah sebagai suatu kebanggaan, maka inilah sinyal bahwa arah komunikasi politik yang dilakukan oleh Pemkab Blora tengah melenceng. Bukannya fokus memperbaiki substansi kinerja, yang dibangun justru pembenaran atas performa yang masih kurang memuaskan bagi masyarakat.
Dan, mohon jangan buru-buru menuduh saya sebagai haters. Saya menulis ini bukan karena tidak suka, justru karena masih punya rasa peduli. Tapi bukan berarti peduli dengan citra politik individual. Melainkan pada tanah kelahiran saya: Kabupaten Blora yang seharusnya bisa jauh lebih baik dari hari ini.
Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Blora Jalan di Tempat, Kalah sama Kabupaten Tetangga
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
