Biro jasa pajak kendaraan menjadi salah satu bukti nyata betapa pentingnya memiliki orang dalam atau koneksi yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan administratif dan birokrasi.
Dalam konteks ini, biro jasa pajak kendaraan tidak hanya menyediakan layanan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga menggambarkan bagaimana jaringan dan koneksi personal memainkan peran krusial dalam memperlancar proses yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan mudah.
Pada dasarnya, biro jasa pajak kendaraan bermotor menyediakan layanan untuk membantu pemilik kendaraan dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Seperti pembayaran pajak tahunan, balik nama, dan pengurusan surat-surat kendaraan. Ya selayaknya urusan pajak kendaraan lah.
Layanan ini sangat diminati karena mengurus pajak kendaraan itu ribet betul. Tak heran jika jasa pajak kendaraan laris. Ketimbang ribet dan kemakan emosi, mending serahin ke orang. Bayar lebih tak masalah. Lebih worth ketimbang berurusan sama administrasi super ribet dan panjang.
Hanya saja, keberadaan jasa ini bikin polemik. Salah satunya ya, kenapa proses yang harusnya bisa dilakukan sendiri, baru bisa beres jika pake jasa orang lain?
Tidak bisa tidak, salah satu jawabannya adalah gara-gara orang dalam. Nggak usah dijelasin juga lah ya orang dalam maksudnya apa, udah gede masak nggak tau.
Masalahnya, keberadaan orang dalam hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki koneksi kuat. Artinya, permainan jasa pajak kendaraan ini udah sistemik, semua ikut bermain. Jadi nggak usah kaget kalau biro jasa ini lancar ngurusnya. Ya gimana nggak lancar, orang semua ikutan main.
Ketergantungan pada jasa pajak kendaraan itu mengerikan
Praktik ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada urusan pajak kendaraan saja, joki jasa kayak gini banyak banget. Jelas-jelas ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan akses dan peluang yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan koneksi yang mereka miliki.
Yang mengerikan adalah, karena urusan administrasi baru bisa lancar kalau pake jasa, orang-orang menganggap ini norma. Masalahnya adalah, ini bukan norma, ini pelanggaran yang jadi “normal” karena orang-orang tidak punya pilihan lagi. Dan yang tak punya pilihan, bisa ditebak, terpaksa ikut terjun dalam lumpur kecurangan.
Membayangkan efek negatifnya jadi amat mudah. Kalau tak punya uang atau koneksi, lupakan administrasi yang berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu lucu, sebab akses itu harusnya sama rata, tak peduli dan tak memandang derajat.
Kalau mau bicara solusi, sebenarnya sudah keliatan. Antara sistem dibuat lebih sederhana, atau berantas jasa dan telusuri akarnya. Dua itu bisa dilakukan. Tak perlu pakai kata megah macam reformasi. Program megah tak ada artinya jika efeknya tak ada.
Tapi, ya, solusi menghilangkan jasa pajak kendaraan ini ya bukan saya yang bisa mengeksekusi. Hanya saja, para petinggi di luar sana harusnya paham betul, yang namanya akses itu ya harusnya rata, tak pandang kasta, koneksi, atau tebal dompet.
Penulis: Muhammad Ijlal Sasakki Junaidi
Editor: Rizky Prasetya
