Beli Pertalite Pakai Aplikasi: Kalau Bisa Dibikin Ribet, Kenapa Tidak?

Kasihan Motor Saya jika Pertalite Beneran Dihapus

Kasihan Motor Saya jika Pertalite Beneran Dihapus (unsplash.com)

Apa yang rumit, bertele-tele, dan banyak plot twist? Kalau Anda bilang serial One Piece, ngggak salah sih. Tapi, yang saya maksud adalah pemerintah. Salah satunya pemerintah Indonesia. Perkara melayani masyarakat selalu dibumbui oleh keputusan yang ngalor ngidul. Salah satunya adalah perkara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi paling banyak dicari yaitu Pertalite.

Bensin hijau pengganti premium ini kini menjadi sorotan. Terutama semenjak harga Pertamax meroket, masyarakat kini berharap pada ketersediaan Pertalite. Untuk menjaga bensin subsidi ini terdistribusi sesuai sasaran, keluarlah ide canggih yang sangat revolusi 4.0. Yaitu wajib menggunakan aplikasi MyPertamina setiap pembelian Pertalite. Sebenarnya tidak hanya Pertalite, tapi solar subsidi juga termasuk dalam skema ini.

Aplikasi MyPertamina memang bukan barang baru. Aplikasi besutan BP Migas ini sudah rilis sejak 2018 dengan jumlah user aktif 2,5 juta. Aplikasi ini masih terpusat di wilayah Jawa dan sedang digenjot untuk terkoneksi di seluruh daerah di Indonesia. Maklum, produk pemerintah kan sering Jawasentris.

Banyak suara kontra terhadap rencana “brilian” ini. Suara terlantang adalah perkara makin ribetnya proses pembelian bahan bakar. Saya sih setuju dengan suara ini. Toh sejak 2018, baru ada 2,5 juta user aktif MyPertamina. Artinya, lebih banyak orang yang memilih membeli BBM secara konvensional.

Terlepas dari suara kontra tersebut, tidak ada salahnya kita mengapresiasi rencana pemerintah ini. Toh saya yakin, kepala mereka sudah kliyengan memikirkan solusi brilian. Tapi jujur saja, ada rasa skeptis terhadap rencana ini.

Pertama adalah masalah penggolongan mobil mewah. Sejauh ini, pihak BPH Migas mengajukan besar cc mesin sebagai tolok ukur. Secara logika sih masuk akal, karena mobil “mewah” berharga mahal kebanyakan memakai mesin ber-cc besar. Tapi, realitas di lapangan sering berbeda.

Realitasnya, mobil tua dengan cc besar masih umum dipakai di Indonesia. Toyota Camry tahun 2001 menggunakan mesin berkapasitas 2200 cc dibanderol harga 50-100 jutaan. Sedangkan Toyota Raize dengan mesin 1198 cc dibanderol harga 200 jutaan. Jika bicara mana yang lebih mewah, apakah para konglomerat akan memilih Camry yang kaki-kakinya sering bermasalah itu?

Logika penggunaan cc sebagai tolok ukur pelarangan juga memakai alasan konsumsi bahan bakar. Yah kalau makin besar konsumsi bahan bakarnya, mobil mewah sering lebih irit daripada mobil city car atau mobil keluarga. Alasannya: mobil mewah lebih sering dikandangkan karena boros. Apalagi dengan rencana pembatasan BBM subsidi, mobil haus bensin ini akan makin dikandangkan. Pada akhirnya, mobil cc kecil makin merajai jalanan dan mengonsumsi lebih banyak bahan bakar.

Terlepas dari masalah penggolongan, penerapan di lapangan juga perlu disorot. Tanpa aplikasi saja antrian depo Pertalite sudah menyebalkan. Apalagi ketika ada kewajiban mengaktifkan aplikasi terlebih dahulu. Belum lagi edukasi terhadap masyarakat yang jelas akan memakan waktu. Bisa-bisa belum selesai edukasi dan sosialisasi, Nabi Isa sudah turun melawan Dajjal.

Edukasi dan adaptasi masyarakat juga harus dibarengi dengan kesiapan pihak Pertamina dan pemerintah. Apakah aplikasi MyPertamina ramah bagi semua kalangan? Apakah aplikasi dan server ini tahan banting untuk aktif sepanjang waktu? Ingat, yang dibicarakan adalah BBM yang selalu dibutuhkan masyarakat. Nggak lucu kalau tiba-tiba server aplikasi error atau dalam perbaikan saat kita panic mencari BBM. Akhirnya, lari ke Pertamax lagi.

Dengan kondisi lapangan yang demikian, wajar jika banyak yang membangun teori konspirasi. Penggunaan aplikasi yang dianggap bertele-tele ini adalah cara membuat Pertamax lebih laku. Setidaknya, pemerintah sudah menunjukkan itikad dengan menerbitkan BBM subsidi. Tapi, pembeliannya dibuat rumit sehingga Pertamax lebih menarik di mata masyarakat.

Terakhir adalah konsistensi. Apakah semua pihak bisa konsisten dengan sistem baru ini? Atau skema pembelian serba canggih ini hanya akan hangat di depan. Toh skema beli BBM mandiri saja gagal diterapkan secara masif. Itu lho, yang kita bayar ke penjaga lalu menuangkan BBM sendiri ala luar negeri. Apalagi bicara skema lebih rumit dan perlu edukasi lebih panjang?

Skema beli Pertalite (dan solar subsidi) dengan aplikasi ini tentu patut kita sambut. Perkara sambutan itu bernada positif atau negatif, terserah kalian. Mosok aku sing kon mikir, yo wegah.

Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA 4 Hal Tidak Menyenangkan Jadi Warga Kabupaten Lamongan

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Anda penulis Terminal Mojok? Silakan bergabung dengan Forum Mojok di sini.
Exit mobile version