Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sayangnya, realitas yang kita hadapi saat ini justru menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin lebar dalam akses pendidikan tinggi. Salah satu contoh nyata adalah pemberian beasiswa kuliah (KIP Kuliah) yang seringkali dapat dinikmati oleh kalangan orang-orang mampu secara finansial.
Ironi ini terlihat jelas dari berbagai skema beasiswa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi ternama di Indonesia. Pada awalnya, program ini memang ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Namun, dalam perkembangannya, program ini justru banyak dinikmati oleh mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu secara finansial.
Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, beberapa penyebab mengapa orang kaya dapat memperoleh beasiswa yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi:
Lemahnya verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa
Proses verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa sering kali tidak dilakukan secara ketat dan komprehensif. Kriteria penilaian hanya berfokus pada aspek akademik, tanpa menggali latar belakang ekonomi calon penerima secara mendalam. Hal ini membuka celah bagi mereka yang berasal dari keluarga mampu untuk dapat lolos dan mendapatkan beasiswa.
Dalam kenyataannya, banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu secara finansial justru dapat memenuhi persyaratan akademik tersebut. Mereka umumnya merupakan lulusan sekolah-sekolah favorit dengan fasilitas dan kualitas pengajaran yang jauh lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah di daerah pinggiran atau pedesaan.
Akibatnya, mahasiswa dari keluarga mampu secara finansial justru dapat “merampas” kesempatan berharga bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan beasiswa untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Padahal, tujuan awal program beasiswa KIP-K adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu agar dapat berkompetisi secara adil dengan mahasiswa dari keluarga mampu.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap dana beasiswa
Proses pemberian beasiswa sering kali kurang transparan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa beasiswa tersebut benar-benar diberikan kepada yang berhak. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa juga kurang diawasi dengan baik.
Kriteria penerima yang tidak jelas dan terbuka, minimnya verifikasi data calon penerima, lemahnya pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat, mengakibatkan beasiswa justru dinikmati oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Tentu saja hal ini mengurangi dampak positif program tersebut bagi peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Adanya praktik korupsi dan nepotisme
Dalam beberapa kasus, pemberian beasiswa dapat dipengaruhi oleh praktik korupsi dan nepotisme. Orang-orang yang memiliki koneksi dan kedekatan dengan pihak penyelenggara beasiswa dapat memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan beasiswa, meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.
Mereka dapat memberikan suap atau imbalan tertentu agar lolos seleksi, atau memanfaatkan hubungan kekerabatan dan pertemanan untuk mendapatkan prioritas. Praktik semacam ini jelas merugikan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi target utama penerima beasiswa.
Rendahnya kesadaran masyarakat
Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai tujuan dan manfaat beasiswa. Mereka yang berasal dari keluarga mampu terkadang merasa berhak mendapatkan beasiswa, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka.
Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di lingkup perguruan tinggi, tetapi juga di berbagai jenjang pendidikan lainnya. Contohnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sayangnya, dalam implementasinya, program ini juga sering disalahgunakan oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan.
Permasalahan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat mencolok dalam sistem pendidikan kita. Di satu sisi, pemerintah dan berbagai lembaga pendidikan telah berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu melalui berbagai skema beasiswa dan bantuan. Namun di sisi lain, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa program-program tersebut kerap “disalahgunakan” oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan.
Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan. Karena pada akhirnya, tujuan mulia untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi sulit tercapai. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang seharusnya menjadi prioritas utama justru semakin terpinggirkan. Mereka kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan yang layak.
Permasalahan ini juga mencerminkan adanya ketidakadilan struktural dalam sistem pendidikan kita. Mereka yang berasal dari keluarga mampu secara finansial cenderung memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa dan berbagai fasilitas pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus berjuang ekstra keras untuk dapat bersaing dan mendapatkan kesempatan yang sama.
Pada akhirnya, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam bidang pendidikan menjadi sulit terwujud. Padahal pendidikan seharusnya menjadi sarana bagi seluruh anak bangsa untuk dapat mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi kemajuan negeri ini.
Penulis: Angel Lina Tripena Astawa
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah: Ekonomi Sulit, Gaya Selangit.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
