Dulu, saya selalu ketawa ketika mendengar atau membaca “banjir Malang”. Menurut saya itu dua kata lucu yang seharusnya nggak nyambung.
Bahkan sampai ada semacam anekdot. “Kalau banjir kejadian di Malang, daerah-daerah yang ada di bawahnya ya tenggelam, dong.” Masa iya, kota yang berada di dataran tinggi, bahkan di kaki gunung, bisa banjir?
Hingga akhirnya, beberapa tahun yang lalu, dua kata lucu menjadi agenda rutin: banjir Malang. Dua kata itu nggak lagi lucu dan sekarang sangat nyambung. Gimana nggak agenda rutin. Pada 2024, ada 36 kejadian banjir Malang. Nah, di 2025, jumlahnya naik menjadi 187 kejadian atau naik 500%. Gwendheng!
Semuanya itu karena kegagalan tata ruang, drainase nggak bagus, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memprihatinkan, pembabatan hutan atau deforestasi. Jadi, dari hulu sampai hilir, semuanya berisi masalah. Artinya, ya pemerintah nggak becus kerjanya. Kelihatan dari banjir Malang di 2025 ini semakin banyak dan parah.
Banjir Malang adalah agenda rutin
Buat warga Malang dan sekitarnya, isi pemberitaan hari-hari ini dikuasai oleh satu topik, yaitu “banjir Malang”. Makanya, saya bilang, kejadian ini sudah menjadi agenda rutin. Malah aneh kalau nggak ada banjir di sebuah kota yang seharusnya bebas air bah.
Kabar buruknya, banjir Malang tahun ini semakin parah dan penyebarannya makin luas. Kayaknya, sudah nyaris nggak ada lagi daerah di Malang yang beneran punya status bebas banjir.
Kamis, 4 Desember 2025, hujan lebat mengguyur. Hujan hari itu semacam jadi puncak dari rentetan hujan hari-hari sebelumnya.
Imbasnya, 39 titik di Malang tergenang. Daerah Ciliwung dan Kedawung yang terletak di Kecamatan Blimbing jadi yang terparah. Bahkan di Kedawung, ketinggian air bisa sampai satu setengah meter. Bahkan ada beberapa warga yang terjebak banjir di dalam rumah dan harus dievakuasi oleh petugas gabungan BPBD.
Terparah dalam 5 tahun terakhir
Banjir yang terjadi awal Desember ini, adalah banjir terparah setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Seperti kita tahu, sejak 2020, banjir Malang sudah mulai jadi event tahunan. Udah repeat order.
berganti tahun, malah semakin parah, dan titik kejadiannya semakin banyak. Contohnya ya kayak yang saya tulis di atas. Tahun 2025 ini naik 500%.
Keren banget, dong, kerja pemerintah Malang. Berikut gambaran kerja pemerintah yang “keren banget”.
Jadi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Malang punya program perbaikan drainase tiap akhir tahun. Dalam 5 tahun terakhir pula, Malang juga punya dua walikota dan dua penjabat walikota. Semuanya kebagian masalah banjir dan semuanya nggak berhasil mengatasinya.
Bahkan walikota yang sekarang, Dr. Ir. H. Wahyu Hidayat, M.M, (yang pernah menjadi penjabat walikota Malang pada 2023-2024), seorang lulusan Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota) juga bingung mengatasi masalah banjir. Banjirnya malah makin parah. Pol keren banget.
Ini tentu jadi pertanyaan besar. Perbaikan drainase tiap tahun itu hasilnya apa? Apakah drainasenya benar-benar diperbaiki atau nggak? Apakah isu banjir Malang ini jadi concern utama Pemkot atau nggak? Dan, apakah ilmu Planologi Pak Walikota ini ada gunanya atau nggak?
Tata Kota berantakan, masalah drainase berkepanjangan, diperparah dengan pemerintah yang nggak becus
Sebenarnya, nggak susah, kok, mencari penyebab banjir Malang makin parah dan kejadian ini jadi langganan. Kalau mau menyederhanakan, penyebabnya cuma tiga, yaitu tata kota yang berantakan, masalah drainase yang berkepanjangan, dan pemkot yang nggak becus ngurusi banjir.
Soal tata kota, semua orang sepakat. Tata kota Malang itu berantakan, semrawut, amburadul. Bantaran sungai jadi permukiman, taman kota jadi bangunan. Daerah resapan berkurang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) makin jarang. Tata kota yang buruk ini diperparah dengan masalah drainase yang busuk. Padahal dari dulu sudah sering disinggung, tapi ya nggak segera diatasi.
Masalah drainase ini ternyata sudah jadi masalah yang berkepanjangan. Sejak zaman Belanda, Malang memang sudah bermasalah dengan masalah ini. Permasalahannya, mulai dari soal air buangan limbah, hingga soal banjir ketika hujan tiba.
Namun, kira-kira sejak tahun 1930-an, permasalahan drainase ini perlahan bisa diatasi. Sejak tahun itu, Malang nyaris nggak pernah banjir, atau setidaknya nggak pernah ada berita ada yang kebanjiran.
Pemkot Malang memang sudah merencanakan program pembangunan drainase baru. Nantinya, drainase ini akan ada di wilayah Jl. Soekarno-Hatta, yang mana airnya akan langsung turun ke Sungai Brantas di bawahnya. Tapi ya gitu, saya (dan mungkin sebagian besar orang Malang) nggak melihat bahwa program ini jadi program yang diprioritaskan. Kayak nggak kelihatan niat. Entahlah, semoga saya keliru.
Nah, dua hal ini krusial banget untuk mengatasi masalah banjir Malang. Apesnya, kota ini bermasalah di keduanya. Tata kota berantakan, drainase busuk.
Idealnya, kalau pakai pikiran orang waras, ketika mengetahui tata kota dan drainasenya bermasalah, ya harus diberi perhatian lebih. Apesnya lagi, Pemkot kayak nggak niat mengatasi kedua masalah ini. Hasilnya, ya banjir kemarin yang parah banget itu. Malang kelelep, sayang!
Halo, Pak Wali, Pak Wawali, mbois ta gak?
Mulai Kamis (4/12) hingga hari ini, Sabtu (6/12) kedua telinga Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin (Walikota dan Wakil Walikota) memerah sekali. Bukan apa-apa, sebab sedari Kamis sampai hari ini, hampir semua warga Malang, baik yang di media sosial maupun di lapangan, “mencari”, bahkan nyemoni mereka.
“Nandi Pak Wali mbek Pak Wawali iki? Niat kerjo ta gak?”
Sebab Walikota nggak segera muncul ke publik, dan nggak segera bikin pernyataan. Bahkan Wakil Walikotanya mbuh nang endi. Nggak kelihatan sama sekali. AFK mungkin.
Jadi wajar kalau banyak warga mencari mereka, bahkan sampai marah-marah. Banjir Malang ini nggak bisa dianggap remeh. Harus cermat dibereskan, juga harus cepat dan cekatan. Nggak bisa pakai kata “nanti”.
Ayolah, Pak Wali, Pak Wawali. Njenengan ini orang sekolahan, lho. Njenengan ini orang yang dididik dengan baik. Harusnya ngerti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir Malang. Apalagi Pak Wali, yang sekolah Planologi, nggak mungkin nggak ngerti, dong? Apa kuliahnya cuma formalitas?
Njenengan masih mau mbois, kan? Kalau Pak Wali dan Pak Wawali masih mau pakai slogan mbois, ya ayo tunjukkan ke-mbois-an njenengan dalam mengatasi banjir Malang. Harus berani, tegas, jangan mencla-mencle. Jangan biarkan Malang makin kelelep.
Jangan cuma pakai slogan mbois sebagai modal politik saja. Mbois itu punya makna yang dalam bagi arek-arek Malang. Tunjukkan bahwa njenengan memang benar-benar layak mbois dan nggak mbeladus!
Penulis: Iqbal AR
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.