Beberapa minggu yang lalu, atmosfer Kota Malang dipenuhi optimisme yang luar biasa. Kehadiran bus TransJatim yang kini sudah tampak beroperasi di wilayah Malang disambut dengan suka cita. Pujian dan ucapan selamat atas inisiatif pembangunan infrastruktur publik yang modern ini bermunculan di berbagai platform media sosial dan media massa.
Keberhasilan Malang dalam menyediakan Bus Rapid Transit (BRT) memang perlu diacungi jempol. Sebab, ini menunjukkan keseriusan kota pendidikan tersebut dalam mengurai masalah kemacetan. Bahkan diklaim berhasil meniru Ibu Kota Jakarta dalam hal penyediaan transportasi massal yang layak.
Namun, di balik kebanggaan akan infrastruktur baru tersebut, tersimpan sebuah ironi yang memilukan. Sayangnya, Kota Malang tampaknya terlalu meniru Jakarta dalam hal keburukannya, yaitu bencana banjir. Tak lama setelah hujan deras mengguyur, di berbagai titik vital di Kota Malang segera tergenang. Bencana banjir ini kini menjadi pemandangan memilukan hati di lokasi-lokasi padat aktivitas seperti Jalan Suhat, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Kedawung, Jalan Letjen S. Parman, sampai Jalan Ahmad Yani.
Bukan hanya sekadar genangan, misalnya di kawasan seperti Kedawung, dampaknya cukup parah. Sampai-sampai air bah masuk ke dalam pemukiman warga, menimbulkan kerugian material dan psikologis, serta kekacauan aktivitas. Kejadian-kejadian ini dengan mudah dapat diverifikasi melalui unggahan dan laporan yang tersebar di media sosial, dari warganya itu sendiri.
Banjir bukan perkara sepele
Mungkin ada yang berpendapat bahwa kondisi ini hanyalah kehendak Tuhan semata, akibat curah hujan yang terlalu tinggi sejak siang hari. Namun, pemikiran yang hanya terbatas pada aspek meteorologis tersebut adalah pemikiran yang terlalu polos. Banjir yang terjadi kali ini adalah cerminan dari kegagalan sistematis dalam perencanaan tata ruang kota. Padahal banjir ini merupakan sinyal bahwa Kota Malang perlahan-lahan menuju Jakarta versi Jawa Timur.
Sebab utama dari bencana ini tampak jelas bagi mereka yang mau menyelisik lebih dalam: masifnya pembangunan yang tidak terkendali. Kita bisa melihat sendiri banyak bangunan yang bermunculan di lokasi-lokasi rawan. Ekspansi ini mengubah lansekap kota secara drastis, sehingga saluran drainase yang ada tidak lagi optimal menampung debit air.
Fenomena munculnya kafe-kafe hits, apartemen, dan pusat komersial di area yang dulunya merupakan ruang terbuka hijau semakin memperparah keadaan. Hal ini berujung pada hilangnya resapan air alami yaitu pepohonan dan area hijau. Saat area sawah yang subur berubah bentuk menjadi perumahan atau ruko. Kemampuan tanah untuk menyerap air hujan secara alami hilang sepenuhnya, memaksa air mengalir seluruhnya ke sistem drainase buatan yang sudah overloaded.
Pemerintah daerah seolah terlalu fokus pada aspek lain (mungkin pada pembangunan yang bersifat eye-catching). Padahal seharusnya energi dan perhatian lebih besar dicurahkan pada regulasi bangunan yang diperketat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas, bukan hanya wacana ataupun opsi lain.
Selain itu, masalah sepele tapi fundamental seperti tidak membuang sampah sembarangan juga masih menjadi PR besar, karena sampah-sampah ini menyumbat saluran air vital kota.
Malang harus segera berbenah!
Malang harus segera berbenah jika tidak ingin permanen menyandang predikat “Jakarta Kecil” yang banyak masalah. Prioritas yang harus segera dilakukan adalah menanam kembali pohon di area-area kritis dan melakukan tindakan tegas seperti melarang penggunaan air tanah yang berlebihan, baik oleh hotel, kafe, maupun industri, yang dapat memperburuk kondisi tanah dan resapan. Sebab, bisa mengakibatkan penurunan tinggi tanah di daerah tersebut.
Yang paling penting adalah sinergi antar-daerah. Mengingat ada potensi air kiriman berasal dari kawasan dataran tinggi, Kota Malang harus segera berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kota Batu untuk membuat kebijakan tata ruang dan konservasi lingkungan bersama. Dan memperkuat larangan regulasi bangunan hotel dan villa di kawasan tinggi. Upaya konservasi di hulu sangat penting agar limpahan air tidak menjadi bencana di hilir.
Kemacetan, banjir, dan polusi cukuplah Jakarta saja yang menyandang predikat buruk ini, Kota Malang nggak usah. Malang punya potensi di bidang pendidikan, lansekap alam yang memukau, dan salah satu opsi pilihan liburan yang paling tinggi. Sangat disayangkan jika hal tersebut tertutup oleh tata kelola pemerintah yang gagal sehingga menyebabkan banjir ini. Saatnya pemerintah mengambil tindakan konkret untuk memprioritaskan tata kelola lingkungan di atas ambisi pembangunan fisik semata.
Penulis: Alban Hogantara
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Kota Malang Itu Bukan Kota Slow Living, tapi Slow Motion
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
