Beberapa waktu lalu, saya membaca artikel Mas Prabu yang bercerita tentang krisis sampah di Jogja. Waktu itu saya hanya bisa turut prihatin dan manggut-manggut. Eh, saat ini, kota kelahiran saya, Bandung, mengalami hal serupa, yakni krisis sampah. Saya jadi pengin ikut misuh-misuh kayak Mas Prabu!
Krisis sampah di Bandung nggak main-main, Gaes. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bahkan menetapkan status darurat sampah Bandung Raya dalam surat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 pada 24 Agustus kemarin.
Di Jogja, sampah nggak bisa dibuang ke TPST Piyungan karena sudah overload atau kelebihan muatan sampah. Sementara di Bandung, terjadi tumpukan karena TPA Sarimukti mengalami kebakaran. Hingga tulisan ini saya tulis, penyebab pasti kebakaran tersebut belum terungkap.
Deja vu masa kepemimpinan Dada Rosada
Sepanjang perjalanan dari rumah saya di kawasan Dipatiukur hingga tempat saya kerja di kawasan Buahbatu, tak terhitung lagi berapa banyak tumpukan sampah yang saya jumpai. Sampah itu nggak cuma menggunung di bak penampungan, tapi juga menumpuk di pinggir jalan. Jangan tanya gimana baunya, pokoknya bikin nggak nyaman siapa pun yang melintas. Belum lagi ancaman penyakit akibat tumpukan sampah tersebut yang bisa kalian cari sendiri di Google.
Saya mengeluh kayak gini juga bukan hanya karena sampah di rumah maupun tempat saya bekerja juga menggunung. Saya khawatir, gimana nasib orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata Kota Bandung. Tumpukan sampah tersebut kan juga menumpuk di sejumlah jalan protokol maupun daerah wisata kuliner. Takutnya, kesan wisatawan tentang Bandung yang katanya estetik setelah hujan turun seketika hancur gara-gara kondisi ini.
Krisis sampah di Bandung ini juga bikin saya dan ribuan warga Bandung lainnya deja vu. Sebab, di masa kepemimpinan Dada Rosada, Wali Kota Bandung periode 2003-2013, Kota Kembang pernah mengalami krisis serupa. Saat itu, penyebab krisis sampah Bandung karena ada kerusakan alat berat di TPA Sarimukti.
Dua kejadian yang saya sebutkan di atas punya persamaan, yakni warga diminta untuk bijak dan bersabar hingga krisis selesai. Yang jadi soal, permasalahan sampah ini nggak bisa menunggu. Selain merusak estetika kota dan menyebabkan bau nggak sedap, penyakit yang bisa ditimbulkan nggak bisa dianggap sepele!
Warga Bandung disuruh mandiri, sebuah solusi cerdas dari pemerintah
Dalam surat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 disebutkan selama masa darurat di Bandung Raya, setiap kota/kabupaten di Bandung Raya diminta untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Giliran kayak gini masyarakat diminta untuk mandiri dan jangan bergantung pada pemerintah.
Sebenernya, masyarakat Bandung Raya mah nggak usah diminta buat mandiri kayak gitu juga sadar sendiri, kok. Contohnya pas puncak pandemi yang lalu, alih-alih menunggu bantuan sosial dari pemerintah, warga bahu-membahu patungan memberi makanan untuk warga lain yang sedang isolasi mandiri maupun yang terkena PHK.
Mungkin ini cara pemerintah mendidik warga, ya. Pemerintah meminta warga untuk mengolah sampah secara mandiri dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, sehingga warga jadi tahu bedanya limbah organik dan non-organik. Kalau nggak disuruh mandiri mengelola sampah, belum tentu warga tahu bedanya, kan. Tahu sendiri minat baca masyarakat kita itu rendah.
Mending pikirin tata cara pengelolaan sampah agar lebih baik lagi ke depannya
Kondisi darurat di Bandung Raya ini bikin saya berpikir begini, harusnya yang dipikirkan dan dilakukan pemerintah adalah mencari tahu tata cara pengelolaan sampah yang baik, bukan fokus bikin patung. Maap maap ya, jargon aja Bandung Juara, Bandung Kahiji, tapi pengelolaan sampahnya masih konvensional.
Saya bukannya benci pada pemerintah, kok. Bukan gitu, Gaes. Saya cuma berpikir, kadang pemerintah nggak fokus aja menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bukannya menyelesaikan masalah yang dihadapi warga, malah fokusnya ke hal-hal lain.
Bahkan krisis sampah kayak yang sekarang sedang dihadapi warga Bandung aja sudah terjadi dua kali dalam 10 tahun terakhir. Bukannya memikirkan tata kelola sampah yang baik dan benar atau mengedukasi warga biar bisa memilah sampah secara mandiri, malah sibuk bikin patung Sukarno dengan harga fantastis.
Lho, sebenarnya yang jadi pejabat tuh siapa, sih? Kok malah saya yang memikirkan solusinya? Harusnya kan pemerintah yang bisa mencari solusinya. Para pejabat itu kan digaji warga untuk memikirkan solusi dari tiap masalah warga sekaligus mengeksekusinya.
Tapi nggak apa-apa, saya bantu mikir juga. Saatnya mengucapkan mantra, “Bismillah, stafsus milenial Pemkot Bandung.”
Penulis: Raden Muhammad Wisnu
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Buat Orang Jogja Kayak Saya, Bandung Itu Magis dan Spesial!
