Tingkat pengangguran terbuka di Sidoarjo, berdasarkan data BPS tahun 2023 mencapai 94.760 orang. Secara persentase, ada penurunan sedikit dibandingkan tahun sebelumnya dari 8,80 % menjadi 8,05%. Tapi tetap saja, saya sebagai orang yang tinggal di Sidoarjo prihatin karena angka pengangguran ini tertinggi di Jawa Timur.
Fakta ini menampar kita semua, khususnya Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo yang seharusnya malu. Kabupaten ini memiliki banyak potensi, sudah begitu posisinya strategis. Selain itu, daerah ini juga menjadi sentra Industri. Hingga tahun tahun 2023, Sidoarjo mencatat lebih dari 1.100 industri besar dan sedang yang beroperasi di wilayahnya. Lantas, mengapa angka pengangguran di Sidoarjo masih tinggi?
Pengangguran terdidik: ironi di tengah lumbung kerja
Salah satu penyebab utama tingginya pengangguran di Sidoarjo adalah fenomena pengangguran terdidik. Berdasarkan data terbaru, lulusan SMA dan Sarjana menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran, masing-masing mencapai 11,10% dan 8,44%.
Ini menunjukkan adanya gap antara keterampilan lulusan sekolah dan kebutuhan industri. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja terampil, namun banyak pencari kerja yang belum memenuhi standar yang dibutuhkan.
Hal ini menjadi masalah struktural yang lebih dalam, di mana kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja tidak sejalan dengan perkembangan industri lokal. Jika tidak ada upaya serius, lulusan sekolah akan terus kesulitan menembus pasar kerja. Meskipun banyak bertebaran industri di Sidoarjo, angka pengangguran di Sidoarjo akan tetap segitu-segitu saja.
Saya sampai bertanya-tanya, Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo ini kerja nggak sih? Kalau beneran kerja, lantas apa yang dikerjakan?
Kerja Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo ngapain aja sih?
Hampir tiap tahun, mereka menyelenggarakan bursa kerja terbuka secara hybrid, dengan menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan dari 41 perusahaan. Job fair semacam ini, selain pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan juga mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, apakah langkah ini cukup? Saya menilainya masih bersifat simbolis. Disnaker Sidoarjo terkesan nggak serius, sementara solusi fundamental seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan yang relevan, dan kebijakan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru belum mendapatkan perhatian yang cukup. Akibatnya ya, pengangguran tetap banyak.
Banyak warga Sidoarjo merasa seperti “ayam mati di lumbung padi”. Meski perusahaan tersebar di sekeliling mereka, akses ke pekerjaan tetap sulit. Hal ini diperburuk dengan adanya perekrutan tenaga kerja dari luar daerah, yang memicu rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat lokal.
Harapan
Jika pemerintah daerah serius ingin mengatasi pengangguran di Sidoarjo, ya kerjanya harus satset. Coba deh bikin terobosan agar website Disnaker tidak monoton seperti saat ini. Tampilan berandanya seharusnya berisi tentang info lowongan kerja secara update. Tunjukkan bahwa Disnaker ada upaya membangun kerja sama dengan industri. Jika penyedia kerja ternyata membutuhkan ketrampilan tertentu, Disnaker bisa memberikan intervensi pelatihan hingga warga asli Sidoarjo bisa tertampung kerja.
Selain bursa kerja, sepertinya perlu dicoba solusi lain. Misalnya program padat karya. Fokusnya pada pekerjaan yang lebih mengutamakan tenaga manusia. Bagaimana caranya? Saya usul agar Pemkab Sidoarjo belajar kepada Pemkot Surabaya. Mereka telah berhasil menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Pemkot Surabaya memanfaatkan asetnya untuk kemudian disulap menjadi rumah usaha. Terbukti program tersebut mampu membuat 22 ribu jiwa warga kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan layak.
Kalau ide ini bagus, bisa dijadikan program kampanye pilkada Sidoarjo. Tapi, jangan lupa kalau mendapatkan kepercayaan dari warga Sidoarjo, benahi Disnaker, biar nggak ada yang mempertanyakan lagi kalian kerjanya ngapain saja.
Penulis: Anjaya Wibawana
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 4 Harapan Saya untuk Calon Bupati Sidoarjo: Tolong Perbanyak Aksi, Bukan Sekadar Obral Janji!
