Pakde Jokowi, telah membubarkan sekitar sepuluh lembaga negara. Namun, belum terdengar berani membubarkan kementerian, yang ada hanya menggabungkan, seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi milik Lord Luhut.
Bagi saya, jumlah 34 menteri di Indonesia terlalu banyak. Coba saja kalian lihat kementerian di luar negeri, jumlahnya hanya 20-25. Buat apa banyak lembaga, tapi nggak memberikan banyak dampak positif bagi rakyat Indonesia?
Lebih baik sedikit tapi berkualitas, daripada banyak tapi buruk kualitasnya. Apalagi di Indonesia, politik balas budi dengan bagi-bagi jabatan sudah menjadi hal biasa. Saya sependapat dengan Almarhum Gus Dur bahwa beberapa kementerian ini sebaiknya dibubarkan saja atau paling tidak digabungkan dengan lembaga yang lain.
 #1 Kementerian Sosial
Almarhum Presiden ke 3 Indonesia Abdurrahman Wahid pernah membubarkan departemen sosial yang sekarang menjadi Kemensos. Alasannya, departemen ini adalah lumbung korupsi sehingga benar-benar harus dibubarkan.
Memang, pembubaran tersebut menimbulkan banyak kontroversi. Wajar saja, mengingat permasalahan sosial di Indonesia sudah terlalu kompleks sehingga sebagian orang beranggapan departemen sosial sangat diperlukan untuk mengatasi beragam masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Saya pun setuju dengan pembubaran Kemensos, alasan yang paling utama bukan karena korupsinya, tetapi karena kehadirannya memang nggak terlalu diperlukan. Sebab, tugas dan fungsinya bisa dilakukan kementerian atau lembaga yang lainnya.
Misalnya mengatasi masalah pengangguran bisa dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, begitu pula masalah kemiskinan yang bisa diselesaikan lembaga lain. Bahkan problem kenakalan remaja juga bisa diselesaikan oleh Komisi Perlindungan Anak.
Segala permasalahan sosial yang ada di negeri ini sebenarnya nggak bisa dilepaskan begitu saja dari kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Jadi, solusi yang tepat bukan menghadirkan Kemensos, tetapi memaksimalkan program di bidang ekonomi.
Bahkan, program rehabilitasi narkoba pun juga sekarang ditangani Kemensos. Kalau menurut saya, program seperti ini cukup dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memang tugasnya adalah mencegah dan memberantas narkoba yang ada di negeri ini. Kebanyakan banget sih yang ngurusin, tapi nggak beres-beres. Percuma juga dong.
Kalau cuma bagi-bagi sembako, saya rasa nggak perlu sampai membentuk kementerian. Itu sangat berlebihan dan buang-buang anggaran negara.
Oleh karena alasan itulah, sebaiknya Kemensos dihilangkan saja. Atau seenggaknya digabungkan dengan yang lain.Â
#2 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemkominfo juga bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan. Secara kinerja, memang kementerian ini nggak terlalu buruk banget (walau kontroversi ucapan menterinya jalan terooos), tetapi demi menghemat dana negara pembubaran sebaiknya dilakukan.
Presiden Gus Dur juga pernah membubarkan departemen penerangan dengan alasan efisiensi pemerintahan. Jadi saya rasa membubarkan lembaga ini masih masuk akal.
Tugas Kemkominfo bisa dialihkan ke Kemenristek. Jadi, tugas Bapak Bambang Brodjonegoro bukan hanya ngurusin masalah riset ilmiah, tetapi juga masalah teknologi termasuk teknologi informasi dan komunikasi.
Masalah pencegahan dan penanganan hoaks yang selama ini gencar dilakukan Kominfo, dapat dilakukan di kementerian baru atau bisa dilakukan oleh kepolisian saja. Saya yakin, polisi dapat dengan mudah mendeteksi berita bohong yang tersebar di masyarakat, asal ada tenaga kerja ahli yang mumpuni.
Untuk itu, gabungkan saja Kemkominfo dan Kemenristek menjadi Kementerian Riset dan Teknologi Informasi Komunikasi. Lebih ringkas dan terdengar keren.
 #3 Kementerian Koordinator
Ya saya paham, Kementerian Koordinator diberi tugas untuk lebih meringankan tugas presiden. Menkopolhukam membantu presiden mengoordinasikan kementerian yang menangani masalah di bidang politik, hukum, keamanan, menko perekonomian di bidang ekonomi, kemenko maritim di bidang maritim (laut), dan kemenko PMK di bidang pembangunan sumber daya manusia.
Demi efisiensi, sebaiknya hapuskan saja menko ini. Saya sendiri merasa kasihan, begitu banyaknya tugas mereka yang harus mengurusi berbagai bidang. Tanpa menko pun, presiden sudah ada yang membantu kok. Apalagi jumlah menteri bukan hanya satu dua, tetapi mencapai tiga puluhan.
Tentu ini adalah usulan buat negara, siapa tahu efisiensi ini layak dijadikan pertimbangan. Semakin ramping struktur pemerintahan, semakin mudah presiden dalam berkoordinasi dan mengurus negara. Kasarannya begitu. Minimal upaya perampingan ini berdampak pada penghematan anggaran.
Jadi, itulah daftar kementerian yang menurut saya harus dihapus Pakde Jokowi. Namanya juga opini, yang penting saya punya argumen memang mengusulkan demikian.
BACA JUGA Orang yang Bisa Mengendarai Motor Belum Tentu Bisa Membonceng Orang Lain dan tulisan Firdaus Deni Febriansyah lainnya.
