Anak Tukang Sayur Jadi Polisi Itu Istimewanya di Mana?

Entah sudah berapa kali saya membaca artikel tentang anak seseorang dari kalangan akar rumput, namun mampu menjadi seseorang, dadi uwong. Yang paling banyak diberitakan adalah tentang anak dari kalangan biasa yang menjadi aparat pemerintah. Agak aneh kalau menurut saya. Kenapa embel-embel anak tukang tambal ban, anak petani, anak singkong, selalu dipakai bahan berita? Sampai yang baru-baru ini saya baca adalah, anak tukang sayur menjadi polisi. Banyak orang berdecak kagum dan memuji.

Orang mungkin membayangkan, seolah-olah ada semacam kekuatan semesta yang besar sehingga anak tukang sayur bisa jadi polisi. Muncul glorifikasi masa lalu, muncul kekuatan dan perjuangan akar rumput. Saya tahu, tak mudah tes yang harus dilalui. Tapi, bukan berarti hal semacam itu dianggap tak wajar dan ajaib. Yang dilakukan anak tukang sayur itu, adalah hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh semua anak Indonesia. Camkan itu!

Syarat lolos tes masuk Akademi Polisi ada banyak. Namun, tak ada sejarahnya pekerjaan atau golongan ekonomi orang tua masuk ke syarat dan ketentuan. Mau anak dari keluarga manapun boleh dan bisa masuk Akpol. Ada teman yang tetap tak percaya dengan artikel itu. Saya tak memaksa dia untuk percaya. Dia bersikukuh, bahwa tak mungkin anak tukang sayur bisa jadi polisi. Kecuali juragan sayur besar dan punya link untuk bisa naik turunkan harga sayuran. Itu kata teman saya. Mungkin kawan saya ini, sama dengan kebanyakan orang lain. Menganggap jika mau jadi polisi harus punya privilege tertentu. Padahal nggak gitu kan? Iya, kan? Hehehehe.

Yang dilakukan anak tukang sayur atau anak tukang tambal ban ini memang biasa. Cuma daftar dan ikut tes biar jadi polisi. Soal mereka lolos, itu juga sewajarnya. Kalau memang syarat komplit dan mereka mampu, wajar kiranya mereka bisa lolos. Bukankah siapapun boleh dan bisa menjadi seorang polisi. Hal lumrah kok didramatisir, dasar manusia. Bukankah sudah seharusnya semua orang bisa jadi apapun, wong jadi Presiden saja boleh. Yang nggak jadi dan gagal, mungkin memang nasib dan karena ternyata nggak mumpuni saja. Teruslah mencoba. Kedepan, semua anak Indonesia yang memang mampu dan mumpuni, harusnya daftar saja. Tak perlu jadi anak orang kaya, anak polisi, punya saudara polisi, agar bisa daftar. Wong, semua orang boleh.

Padahal, mendaftar polisi itu hak semua warga negara. Mau gigi bolong atau ada tindik, daftar saja. Perkara nggak diterima, ya memang nasibmu. Entah kenapa, seolah banyak orang memuji anak orang yang dianggap ekonomi kelas menengah ke bawah itu tak mungkin bisa jadi polisi. Hal ini, tentu saja imbas dari gosip-gosip tak menyenangkan perkara bahwa masuk polisi harus pakai uang besar.

Celakanya, Kepolisian sempat dinobatkan sebagai badan paling korup di Indonesia. Hal ini bikin orang makin menanamkan ini ke pikiran mereka: jadi polisi harus punya uang dalam jumlah yang besar.

Saya tidak bilang jadi polisi (sebenarnya) butuh duit yang besar. Yang saya ingin tekankan adalah, semua orang harusnya punya kesempatan yang sama. Namun, realitasnya menyatakan sebaliknya. Kalau ingin melawan stigma tersebut, yang harusnya dilakukan bukanlah bikin berita semacam anak tukang sayur jadi polisi, tapi tunjukkan dengan penerimaan anggota yang bersih dan transparan. Caranya banyak, tapi yang jelas bukan menjual kesedihan.

Menjual kesedihan atau perjuangan, mungkin akan berhasil pada beberapa orang, atau beberapa momen. Tapi, menjual kesedihan sebagai cara untuk memberi tahu bahwa suatu badan itu bersih dari praktik korup justru kontraproduktif.