Bagi saya, pengalaman tinggal untuk mengikuti program KKN di Pulau Moa menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup. Buat kalian yang belum tahu, Pulau Moa merupakan salah satu daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) di Indonesia. Secara administratif, Pulau Moa terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Ada banyak sekali tantangan yang saya rasakan ketika tinggal di Pulau Moa. Di sisi lain, saya banyak belajar hal baru dan mampu melihat Indonesia dari perspektif lain. Setidaknya ada tiga hal berikut yang saya rasakan ketika tinggal beberapa bulan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut.
#1 Pembangunan dalam segala bidang cukup tertinggal dari pulau-pulau besar
Tinggal di Pulau Moa berarti akan merasakan gap besar pembangunan antara pulau-pulau terpencil dengan pulau-pulau besar. Bukan hanya perkara infrastrukturnya, tapi juga dalam segala bidang.
Menurut penduduk lokal, listrik baru masuk ke Pulau Moa tahun 2000-an ke atas, sedangkan internet diperkenalkan baru-baru ini. Saat saya ke sana dulu, internetnya masih menggunakan internet satelit Ubiqu yang biayanya jauh lebih mahal daripada internet provider pada umumnya. Itu pun hanya bisa berfungsi di kantor kepala desa.
Bidang pendidikan pun tak kalah tertinggal. Jika di Pulau Jawa dan pulau-pulau besar lainnya mata pelajaran TIK sudah diajarkan sejak SD, di Pulau Moa beberapa SMA bahkan belum mengajarkannya karena tidak punya komputer. Sehingga saat ujian nasional tiba, para siswa harus menumpang ujian ke sekolah lain yang punya komputer.
Jangankan komputer, kondisi sekolahnya saja masih memprihatinkan. Masih ada gedung sekolah yang kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar di Pulau Moa. Begitu juga dengan kesejahteraan guru-guru di sana. Banyak di antara mereka yang belum PNS, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para guru ini memiliki pekerjaan sampingan lain seperti bertani atau beternak.
Kondisi ini masih lebih baik ketimbang sebelum adanya pemekaran. Perlu diketahui bahwa wilayah Maluku Barat Daya dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan baru mengalami pemekaran di tahun 2008. Sejak saat itu, pemerintah mulai membangun Maluku Barat Daya termasuk Pulau Moa sebagai ibu kota kabupaten sedikit demi sedikit. Bandara mulai dibangun, dan jalanan pun mulai diaspal meskipun hanya satu jalan di satu pulau.
#2 Sulit mobilisasi
Mobilisasi jadi masalah besar selama saya tinggal di Pulau Moa. Di sana, sebagian besar penduduk belum punya kendaraan bermotor. Untuk mobilisasi sehari-hari, para penduduk mengandalkan sepeda, kuda, atau jalan kaki. Sebenarnya ada juga sih transportasi publik yang memfasilitasi ibu-ibu sayur—sebutan untuk ibu-ibu desa yang berdagang—untuk bepergian ke pasar di pusat kota, namun angkutan ini hanya lewat beberapa kali dalam seminggu. Sisi positif dari masalah ketiadaan transportasi ini adalah udara di Pulau Moa belum tercemar.
Untuk mobilisasi antarpulau, para penduduk sangat mengandalkan kapal laut. Sebenarnya kurang efektif lantaran perlu waktu tempuh beberapa jam hingga hitungan hari. Belum lagi kalau cuacanya buruk, kapal jadi tidak bisa berlayar dan kepastian waktu keberangkatan jadi tidak menentu. Ada sih pesawat, tapi ongkosnya mahal dan kapasitas penumpangnya terbatas.
Sementara untuk anak sekolah, tiga tahun lalu pemerintah sudah meresmikan bus sekolah yang tiap hari mengantar jemput anak-anak. Bus ini beroperasi ke seluruh Pulau Moa dan akan menaikturunkan penumpang di titik-titik pemberhentian yang telah ditentukan. Ongkosnya gratis. Yang agak sulit kalau anak-anak terlambat bangun dan ketinggalan bus, sebab jarak sekolah umumnya cukup jauh dari rumah mereka.
#3 Anomali harga bahan pangan
Sebagai wilayah kepulauan, harga boga bahari di Pulau Moa sangat murah. Setiap hari akan ada truk ikan yang berkeliling ke desa-desa untuk menjajakan dagangannya. Ikan yang dijual tentunya segar-segar karena baru ditangkap. Jika sudah agak siang, harga ikan ini akan diturunkan daripada tidak laku terjual. Satu ekor ikan momar (sejenis ikan makarel) harganya bisa lebih murah dari satu batang Es Kiko.
Yang mahal justru harga sayur dan buah-buahan. Mengingat kondisi Pulau Moa yang tandus dan sulit air, sayur dan buah sering kali didatangkan dari Ambon atau daratan-daratan besar terdekat. Jadi, kalau pengiriman oleh kapal terhambat cuaca buruk, harga sayur dan buah akan melambung. Akan tetapi di desa tempat saya tinggal, ada kelompok ibu-ibu yang menanam sayur di pekarangannya. Sayur ini juga dijual ke tetangga-tetangga yang membutuhkan. Sayurannya ditanam secara organik dan baru dipanen saat ada orang yang membeli. Jadi, kualitas makanan di Pulau Moa sangat bagus jika dibandingkan dengan di daratan.
#4 Jadi kaum minoritas
Di Pulau Moa, nyaris 100% penduduk beragama Nasrani. Agama Islam umumnya hanya dianut oleh para pendatang yang banyak bermukim di pusat kabupaten. Di Pulau Moa, melihat babi dan anjing berkeliaran adalah pemandangan biasa, layaknya kucing dan ayam di kampung-kampung Pulau Jawa. Masjid pun hanya ada satu di seluruh pulau, yaitu di Tiakur (pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya). Jaraknya sekitar 45 menit hingga 1 jam berkendara dari Desa Klis tempat saya tinggal.
Namun, hal itu tidak menyurutkan toleransi penduduk lokal pada kaum minoritas. Bahkan, hak-hak kami sebagai kaum minoritas sangat dihargai di sana. Para penduduk lokal yang menampung kami selalu memberi jamuan yang halal. Setiap ada acara-acara pemerintah atau adat yang mengundang kami, secara otomatis panitia konsumsi menyisihkan makanan halal bagi undangan muslim. Bahkan setiap hari Jumat, kepala desa selalu menyiapkan pick up desa beserta supirnya untuk mengantar teman-teman yang perlu salat Jumat ke masjid di Tiakur. Begitu juga saat salat Iduladha.
Saat Iduladha tiba, kepala desa menghadiahkan satu ekor kambing bagi tim KKN saya dan mengajak piknik seluruh anggota tim. Beliau bahkan memanggilkan orang Sulawesi yang muslim untuk membantu kami menyembelih kambing tersebut. Sungguh pelajaran mengenai toleransi yang sangat berharga dari daerah yang dulunya pernah berkonflik karena agama. Nyatanya, berbeda agama bukan menjadi alasan untuk tidak hidup rukun.
Saya rasa tidak hanya di Pulau Moa, hal-hal yang saya jabarkan di atas juga terjadi di banyak pulau terpencil lainnya di Indonesia. Tinggal di pulau terluar Indonesia semakin membukakan mata saya tentang kompleksitas kehidupan di Indonesia, dari keberagaman hingga berbagai ketimpangannya. Di sana, penduduk lokal mengajari saya arti ke-Bhinneka-an yang sesungguhnya.
Penulis: Erma Kumala Dewi
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA 5 Salah Paham yang Kerap Terjadi Terkait Pulau Sulawesi.