Saya menghitung ulang harga tanah Kota Jogja dan biaya kuliah UGM 2025-2026. Angkanya tidak nyambung sama sekali.
Bapak saya punya seorang teman. Usianya sudah kepala tujuh, dia pensiunan, dan sekarang dia mengurus dua hal: kebun kecil di belakang rumah dan cucunya. Cucu itu masih kelas dua SMA di sebuah sekolah swasta di Jogja, dan dua tahun lagi dia lulus.
Teman bapak saya itu sudah menyiapkan rencana besar. Beliau ingin menjual tanah warisan di daerah Kota Jogja, luasnya hampir dua hektare, demi satu tujuan, cucunya masuk Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kegelisahan yang mendorong niat itu sederhana. Dia takut cucunya gagal lolos jalur prestasi, takut cucunya tidak mendapat beasiswa, dan takut biaya jalur mandiri mencekik keluarga. Pokoknya cucunya harus masuk UGM.
Saya mendengar cerita itu sambil menghitung belanja bulanan di kepala. Lalu saya sadar satu hal. Orang seperti ini siap menguras aset ratusan miliar rupiah demi kebutuhan yang hanya menelan kurang dari satu persen aset itu. Rencana yang mulia, tapi hitungannya bikin gelisah.
Seberapa berat sebenarnya bersaing di UGM?
UGM memang bukan kampus biasa di Jogja. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal kampus ini sebagai kampus kerakyatan dan tujuan wajib anak-anak paling berprestasi dari seluruh Indonesia. Pada QS World University Rankings 2026, UGM duduk di peringkat 224 dunia dan masuk 10 besar Asia Tenggara. Prestasi itu nyata.
Persaingannya juga nyata, dan angkanya bikin bulu kuduk berdiri. Pada SNBP 2025, 29.223 siswa memperebutkan 2.783 kursi UGM. Pada SNBT 2025, 89.295 peserta menuliskan prodi UGM di pilihan mereka. Dua jalur itu mengumpulkan 118.518 pendaftar untuk 5.566 kursi. Sekitar 21 orang berebut satu bangku. Gokil, sih.
Pada prodi favorit, angkanya lebih kejam. Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, yang hanya ada di UGM, menampung 36 orang pada 2026. Sementara itu, 3.057 orang mendaftar lewat SNBT 2025. Psikologi mengumpulkan 3.601 peminat untuk 68 kursi. Artinya, kurang dari dua orang dari 100 pendaftar yang lolos.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, menyebut 84.637 peserta memilih prodi UGM lewat SNBT pada 2026. Sebanyak 84 ribu orang untuk satu kampus.
Hitungan yang bikin dua hektare tampak menggelikan
Sekarang mari kita bicara uang. Semata karena kegelisahan teman bapak saya berakar pada biaya.
“Kami akan menerima sebanyak 3.670 mahasiswa melalui jalur seleksi mandiri,” kata Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, Sigit Priyanta, pada Mei 2025. Dari 9.236 kursi UGM pada 2025, 30% untuk SNBP, 30% untuk SNBT, dan 40% untuk tiga jalur mandiri.
Pada 2026, kuota mandiri naik tipis menjadi 3.729 kursi. Jadi, kalaupun cucunya gagal di dua jalur nasional, pintu ketiga masih menganga lebar. Masalahnya, pintu itu memasang tarif.
Pelajar yang lolos jalur mandiri UGM membayar Iuran Pengembangan Institusi alias IPI satu kali. Besarnya, Rp20 juta untuk bidang sosial-humaniora, Rp30 juta untuk sains, teknologi, dan kesehatan, serta Rp50 juta untuk kedokteran dan kedokteran gigi.
Ambil contoh paling ekstrem. Prodi Kedokteran tanpa subsidi memasang UKT Rp30 juta per semester plus IPI Rp50 juta. Delapan semester berarti Rp240 juta. Biaya kuliahnya saja menembus Rp290 juta.
Survei biaya hidup mahasiswa di Jogja pada 2025 menemukan rata-rata pengeluaran Rp2,96 juta per bulan. Ini sudah di atas upah minimum Kota Yogyakarta yang berkisar Rp2,49 juta. Kalikan angka itu dengan 48 bulan, dan keluarga menyiapkan Rp142 juta lagi. Skenario paling buruk untuk satu gelar dokter dari UGM berhenti di angka sekitar Rp430 juta.
Sekarang mari lihat sisi lain. Harga tanah di Kota Jogja pada 2026 berkisar Rp10 juta-Rp15 juta per meter persegi di kawasan Jetis dan Gondokusuman, serta Rp4,5 juta-Rp7,5 juta di Kotagede dan Umbulharjo.
Pakai angka paling konservatif, Rp5 juta per meter persegi dan dua hektare berarti 20.000 meter persegi. Nilai tanah warisan itu menyentuh Rp100 miliar. Di Jetis, nilainya malah Rp200 miliar.
Mari kita bandingkan. Rp100 miliar dengan Rp430 juta. Untuk membiayai cucunya sampai lulus dokter, teman bapak saya hanya perlu menjual 86 meter persegi tanahnya. Satu kavling kecil, cukup untuk satu rumah tipe 36. Dua hektare, kalau kita hitung begini, setara dengan menjual dua lapangan sepak bola demi membeli sepasang sepatu bola.
Saya tidak menyalahkan kegelisahannya. Saya hanya ingin dia sadar bahwa dia tidak sedang mengurus biaya kuliah. Dia sedang mengurus harga dirinya.
Beasiswa masuk UGM memang ada, tapi ia bukan pintu darurat yang selalu siap sedia
“Kalau bisa ya dapat beasiswa”, begitu kira-kira bunyi obsesi berikutnya dari teman bapak saya. Kenyataannya, beasiswa untuk masuk UGM juga punya kuota, syarat, dan barisan panjang.
KIP Kuliah, misalnya, menanggung biaya pendidikan maksimal Rp8 juta per semester, dan khusus prodi kedokteran maksimal Rp12 juta. Penerima juga mendapat biaya hidup Rp800 ribu sampai Rp1,4 juta per bulan, sesuai klaster wilayah kampus.
Bandingkan Rp12 juta itu dengan UKT kedokteran tanpa subsidi yang menembus Rp30 juta per semester. Beasiswa menutup sebagian, keluarga tetap menanggung sisanya.
UGM sendiri paham soal keterbatasan ini. Pada Januari 2026, UGM mengumumkan beasiswa internal untuk 503 mahasiswa angkatan 2025 yang gagal menyaring KIP Kuliah karena kuota pemerintah tidak cukup. Sumber dananya: Dana Abadi UGM Rp1,5 miliar dan alokasi IPI Rp1,1 miliar.
Wakil Rektor Ari Sujito menjelaskan bahwa UGM sengaja memberi bantuan dan talangan supaya kesulitan biaya tidak mengganggu proses belajar mahasiswa.
Terjemahan bebasnya: beasiswa itu ada, tapi beasiswa tidak pernah mengetuk pintu lalu bilang, “Selamat pagi, silakan kuliah gratis.”
Beasiswa memberi kelegaan, bukan kepastian. Kegelisahan teman bapak saya sebenarnya mengakui hal itu.
UGM memang tidak menentukan masa depan, tapi gengsi tidak butuh data
BPS mencatat angka pengangguran lulusan universitas (D4/S1/S2/S3) mencapai 6,23 persen pada Februari 2025. Ini adalah angka paling tinggi dalam tiga tahun belakangan. Pada Agustus 2025, 7,46 juta orang menganggur, dan angka pengangguran nasional berhenti di 4,85%. Ijazah tetap berharga, tapi ijazah jelas bukan tiket ajaib.
Bahkan kegemilangan UGM sendiri tidak berjalan tanpa gesekan. Pada Mei 2025, BEM KM UGM melayangkan mosi tidak percaya kepada Rektor Ova Emilia, dan pada Agustus 2025 publik ramai memperdebatkan keaslian ijazah seorang mantan presiden alumni UGM sampai sang rektor angkat bicara. Reputasi kampus sebesar itu selalu rawan berubah menjadi tameng maupun sasaran.
Jadi, kalau kampus tidak menentukan kecerdasan dan masa depan, kenapa teman bapak saya tetap ngotot? Jawabannya bukan pendidikan, melainkan kegelisahan yang orang tua mana saja kenal betul: takut cucunya kalah gengsi. Tanah dua hektare itu bukan alat pendidikan, melainkan polis asuransi untuk kegelisahan dia sendiri.
Simpan tanahnya, Pak
Saya tutup cerita ini dengan satu saran sederhana. Yah, meskipun saran ini kemungkinan besar tidak akan sampai ke telinganya, karena dia tidak pernah membuka internet.
Simpan tanahnya. Jangan jual. Kalau cucumu memang ingin masuk UGM, biarkan dia berjuang dengan caranya sendiri: belajar, mengikuti seleksi, lalu memilih jalan yang dia yakini.
Kalau gagal, dia masih punya dua hektare tanah di Kota Jogja untuk bertani, membangun rumah, atau menyewakan sebagian. Kalau dia berhasil, dia masuk UGM sebagai anak yang menginginkan ilmunya, bukan sebagai cucu yang mempertanggungjawabkan harga warisan keluarga.
Dan satu hal penutup. Sejumlah analis properti memperkirakan harga tanah di Jogja naik 10 sampai 15% setiap tahun. Kegelisahan tidak pernah naik, karena kegelisahan sudah mentok di langit sejak hari pertama.
BACA JUGA UGM, Kampus Terbaik yang Bikin Alumni Menderita karena Sulit Dapat Kerja, padahal Nyatanya Tidak: Alumni Stop Banyak Mengeluh, Bikin Muak Saja dan artikel menarik lainnya di rubrik POJOKAN.
