MOJOK.CO – Pernyataan Jokowi bahwa UMK Indonesia bisa 23 juta/bulan mungkin bermaksud memberi harapan cerah. Masalahnya, bagi kita problem Indonesia hari ini terlalu surem buat bisa punya bayangan semuluk-muluk itu.
Presiden Jokowi masih mempertahankan sikap optimistisnya saat sebut UMK (upah minimum kota/kabupaten) di Indonesia bakal capai Rp23 juta per bulan di masa depan. Dengan percaya diri, Jokowi menyampaikan harapan tersebut ketika melakukan pertemuan dengan puluhan ilmuwan dan peneliti muda Indonesia di Busan, Korea Selatan.
Bagaimana respons ilmuwan dan peneliti yang mendengarkan janji manis itu. Apakah mereka langsung meneliti prediksi sang presiden?
Merujuk ramalan pakar asing ditambah kalkulasi Bank Dunia dan IMF tentang Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia, Jokowi memperkirakan nantinya pendapatan per kapita mencapai US$23.000 sampai US$29.000 per tahun (dengan kurs sekarang artinya Rp27 juta-34 juta).
Jokowi tak menyebutkan kapan masa yang dijanjikan itu akan terjadi. Bisa saja saat dirinya sudah tak lagi jadi kepala negara. Bisa juga saat Jan Ethes sudah punya cucu. Namun, sesuai ramalan Joyoboyo, kehadiran Satria Piningit akan menyelamatkan Nusantara.
Masa?
Masalahnya, saat ini saja, ketimpangan upah masih terasa nyata. Yang gajinya di atas UMK memang ada, tapi guru honorer yang gajinya masih ratusan ribu juga banyak. Tempo hari, Jokowi sampai kaget begitu tahu fakta miris tersebut.
Untuk saat ini, UMK terlalu “1 Mei” untuk mereka yang jasanya dikenang setiap “25 November”. Saat kelas menengah membicarakan UMK di forum-forum diskusi, di Facebook masih saja nongol foto slip gaji guru ngaji yang berkisar di angka puluhan ribu rupiah.
Ketimbang membicarakan prediksi yang masih lama sekali akan terjadi, apa tidak sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi teraktual saja? Bagaimana caranya konsep UMK ini bisa diterapkan ke setiap profesi. Biar tidak ada kecemburuan sosial dan kesenjangan finansial.
Jangankan UMK 23 juta per bulan, UMK 5 juta per bulan saja sudah syukur kok. Asalkan bisa dirasakan oleh setiap pencari nafkah di semua kota dan kabupaten. Apalagi kalau ditambah dengan harga pangan dan kebutuhan hidup lainnya yang terjangkau oleh semua kalangan.
Kalau masih banyak kelas pekerja dan pendidik yang diupah di bawah UMK, itu tandanya pertumbuhan ekonomi tidak sebaik yang dibisikkan ke Istana. Jadi, presiden pun tak perlu terlalu serius menyikapi bisikan Bank Dunia dan IMF. Para ekonom asing itu hanya orang luar yang tak tahu kondisi terkini di lapangan. Bagaimana pun yang merasakan pertumbuhan ekonomi adalah rakyat, jadi dengarkanlah suara rakyat. Padahal rakyat sudah tidak bisik-bisik lagi.
Memang sih tetap ada kemungkinan UMK 23 juta rupiah diterapkan di masa depan. Tapi jangan sampai pada saat yang sama, nilai rupiah malah jatuh. Ujung-ujungnya, 23 juta saat nanti setara dengan 2,7 juta saat ini. Uang puluhan juta masih tersita untuk beli sembako, bayar listrik dan iuran BPJS yang ikut naik harganya. Itu sih namanya inflasi.
Kalau begitu, tetap saja nantinya hidup generasi milenial makin susah. Ujungnya, nggak kebeli rumah dan terancam jadi nomaden, terus diledekin Atta Halilintar di iklan kartu seluler.
BACA JUGA Bisakah Pekerja Merasa Cukup dengan UMK 1,7 Juta Kota Jogja? atau ulasan lainnya di rubrik POJOKAN.
