2018 tinggal menunggu hari untuk segera berlalu. 2018 menjadi rangkaian panjang tahun-tahun politik menjelang Pilpres 2019 mendatang. Di tahun ini, terjadi banyak gejolak politik yang beraneka ragam, dari mulai yang membosankan, menyenangkan, sampai yang paling menyebalkan sekali pun.
Perseteruan antara tokoh-tokoh politik menjadi hal yang teramat biasa. Adu argumen politis dari yang paling cerdas sampai yang paling guoblok turut mewarnai etalase media.
Menjelang tutup tahun 2018 ini, Mojok merangkum beberapa perdebatan dan perseteruan politisi yang cukup wagu dan bikin geli.
Andi Arief vs Arief Poyuono (Dalam lakon: Jenderal kardus)
Ini perseteruan yang cukup unik dan lucu. Melibatkan dua petinggi partai yang ndilalah keduanya sama-sama punya nama Arief. Tentu saja dengan perdebatan yang sangat tidak arif.
Perseteruan antara Arief Poyuono (Wakil ketua umum Gerindra) dan Andi Arief (Wakil sekretaris jenderal Demokrat) ini ditengarai karena Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno sebagai pendampingnya di Pilpres 2019 alih-alih memilih tokoh dari Partai Demokrat. Saat itu, Andi Arief menyebut bahwa PAN dan PKS menerima uang masing-masing 500 miliar demi memuluskan langkahnya agar bisa terpilih menjadi calon Wakil presiden mendampingi Prabowo.
Andi pun langsung bereaksi keras dan menuduh Prabowo sebagai jenderal kardus.
“Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus,” begitu kata Andi Arief.
Seakan tak terima dengan pernyataan Andi Arief, dedengkot Gerindra Arief Poyuono pun kemudian balik menyindir.
“Kalau Prabowo jenderal kardus, SBY itu jenderal baper (bawa perasaan), tukang ngeluh. Kardus-kardus koruptor itu justru di Demokrat, lihat siapa yang korupsi paling banyak, Demokrat,” kata Arief.
Sri Mulyani vs Zulkifli Hasan (Dalam lakon: Hutang negara)
Ini perseteruan yang seru dan sengit. Sayang, tak banyak yang bisa ikut serta dalam meramaikan perseteruan ini sebab kedua tokoh banyak berargumen dengan data, sesuatu yang paling susah dipahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.
Perseteruan ini bermula saat Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam salah satu sesi sidang tahunan menyebut bahwa pengelolaan utang oleh pemerintah tidak aman. Zulkifli saat itu menyebut utang pemerintah yang mencapai 400 triliun terlalu tinggi.
“Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat. Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar,” kata Zulkifli.
Seakan tak terima dengan pernyataan Zulkifli, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun kemudian menjelaskan tentang utang pemerintah yang menurut Sri Mulyani masih aman dan ideal, bahkan cenderung membaik.
Sri Mulyani bahkan membalas Zulkifli dengan sindiran, bahwa banyak utang yang ada merupakan posisi utang dari pemerintahan era sebelumnya, di mana Zulkifli merupakan salah satu menterinya.
“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?” sindir Sri Mulyani.
Raja Juli Antoni vs Fadli Zon (Dalam lakon: MCA)
Perseteruan Fadli dan Raja bermula pada pertengahan Maret lalu saat Fadli melaporkan kader PSI Ananda Sukarlan ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong terkait dirinya. Kala itu, Ananda menyebut Fadli pernah bertemu dengan pentolan-pentolan Muslim Cyber Army.
Seakan ingin membela sahabatnya sesama kader PSI, Raja Juli kemudian menuliskan di akun Twitternya soal Ananda yang akan dilaporkan oleh seseorang pembuat hoax.
“Bro @anandasukarlan akan dilaporkan ke polisi oleh tukang buat hoax tiap hari. Kita support [email protected] Yang setuju RT pls!” Tulis Raja.
Merasa tak terima dituduh sebagai pembuat Hoax, Fadli Zon pun kemudian memaksa Raja untuk klarifikasi, namun tampaknya Raja enggan melakukannya.
“Sekali lagi saya tanya Bro @AntoniRaja dan tolong dijawab kalau memang gentlemen: apakah anda sedang menuduh saya tukang buat hoax tiap hari? Ayo jangan pengecut,” ujar Fadli. “Kalau berani ngomong, berani dong sebut. Itu satu tindakan pengecut, saya kira.”
Karena klarifikasi dari Raja tak kunjung dilaksanakan, Fadli Zon pun kemudian memutuskan untuk melaporkan Raja ke polisi.
Nah, belum juga perkara soal pelaporan tersebut selesai, keduanya sudah kembali berkisruh.
Raja Juli Antoni menyindir soal dana awal kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga yang dinilai terlalu kecil, yakni 2 miliar rupiah, kalah jauh dibandingkan dengan kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin yang mencapai 11 miliar rupiah.
“Mereka tiap hari bicara kemiskinan tapi keduanya sebenarnya tajir melintir, harta mereka naik signifikan tahun-tahun terakhir. Menurut LHKPN kekayaan Prabowo Rp1,9 triliun dan Sandi Rp5 triliun,” ujar Raja Juli Antoni.
Fadli Zon pun kemudian menyindir Raja yang menurutnya memang disebut sedang ingin caper untuk meningkatkan elektabitas. Tak cukup di situ, Fadli juga menyangkut-pautkan PSI dengan sawit, yang mana diketahui PSI dianggap terlalu membela kepentingan bisnis sawit karena mengunggah video yang berisi ajakan dukungan untuk perkebunan sawit.
“Cari-cari sensasilah. Biasanya partai itu cari sensasi supaya dapat recognize. Saya tidak perlu membantah, yang jelas itu (dana kampanye) bukan dari sawit,” ujar Fadli Zon sembari menyindir.
Amien Rais vs Luhut Binsar Panjaitan (Dalam lakon: setifikat tanah)
Ini perseteruan yang membuat banyak orang merasa segan. Maklum, kedua tokoh yang berseteru memang sama-sama gaek.
Perseteruan ini bermula saat Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah yang dicanangkan Jokowi-JK sebagai pembohongan publik.
“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” begitu kata Amien.
Luhut yang memang berada di kubu petahana pun tak terima dan langsung membalas pernyataan Amien tersebut.
“Misalnya ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin gitu apanya yang dikibulin? Sertifikat itu dulu prosesnya lama, panjang dan sedikit. Sekarang proses cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi nggak boleh kita asal ngomong apalagi senior-senior. Dia kan 70 berapa tahun, saya kan 71 tahun juga,” kata Luhut.
Sandiaga Uno vs Susi Pudjiastuti (Dalam lakon: Izin penangkapan ikan)
Ini perseteruan yang banyak orang tidak menyangka. Maklum saja, selama ini, hubungan Sandiaga dan Susi memang cukup akrab. Bahkan saat masih berstatus sebagai Wagub DKI, Sandiaga dan Susi beberapa kali berkolaborasi dalam program-program bertema air, termasuk lomba renang antara keduanya.
Perseteruan ini bermula saat Sandiaga yang saat itu sudah berstatus sebagai calon wakil presiden memberikan pernyataan tentang kesulitan para nelayan dalam memperoleh surat izin penangkapan ikan. Pernyataan tersebut oleh Sandiaga didasarkan pada kunjungannya ke Tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
“Saya berjanji akan memangkas birokrasi ini agar SIPI bisa diterbitkan secepat-cepatnya, khususnya untuk para nelayan yang melaut,” kata Sandiaga Uno.
Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun kemudian langsung sewot dan merespons pernyataan Sandiaga. Ia membantah bahwa pihaknya mempersulit izin penangkapan ikan untuk nelayan
“Saya tegaskan, nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) tidak diwajibkan mengurus izin, baik menangkap ikan maupun pelayaran. Kata Pak Sandi, izin akan dipermudah nanti. Saya mau confirm, selama ini KKP tidak pernah menyulitkan izin-izin penangkapan ikan,” kata Susi.
Sandiaga belakangan meralat pernyataannya. Namun, Susi yang mungkin sudah kadung gedek tampak tidak mempedulikannya.
“Kalau dia (Sandiaga) ngomong lagi, saya tinggal tidur,” kata Susi.
Komentar post