Malang menempuh 10 tahun terakhir dengan langkah yang terbilang oke di mata saya. Ia punya tol, bus aglomerasi, rumah sakit berstandar internasional, dan ekosistem kreatif kelas dunia. Kini kota itu mengejar Surabaya bukan dengan meniru, melainkan dengan menang di efisiensi kualitas hidup.
Pada 13 Mei 2019, Presiden Joko Widodo meresmikan Tol Pandaan–Malang. Pada 7 April 2020, ruas terakhir tol itu mulai melayani kendaraan. Sejak hari itu, perjalanan Surabaya–Malang berlangsung kurang dari 3 jam, padahal sebelumnya warga menempuh 4 sampai 6 jam di jam padat.
Bagi banyak keluarga, perubahan ini menandai titik balik. Malang berhenti menjadi kota yang jauh, lalu menjelma pilihan tempat tinggal. Begitulah biasanya yang namanya opsi tercipta.
Rentang 2016 sampai 2026 memberi kita cukup bukti untuk menilai arah kota ini. Kompas, Detik, Tempo, dan Radar Jatim konsisten merekam pergeseran itu.
Malang, dari kota pendidikan yang nyaman menjadi kota yang serius membenahi infrastruktur, layanan kesehatan, ekonomi kreatif, dan tata kelola. Artikel ini menyusun 10 alasan Malang kini melaju di jalur yang tepat untuk menyusul Surabaya sebagai salah satu kota terbaik di Indonesia untuk hidup sampai pensiun.
#1 Tol memangkas jarak Malang dan Surabaya, warga sangat menikmati perubahan itu
Pemerintah mulai membangun Tol Pandaan–Malang pada 2016. Jokowi meresmikan seksi I–III sepanjang 30,62 kilometer pada 13 Mei 2019, lalu operator mengoperasikan seksi IV pada 1 November 2019 dan seksi V pada 7 April 2020. Ruas sepanjang 38,48 kilometer itu menelan investasi Rp5,9 triliun dan menjadi jalan tol pertama di Indonesia yang meraih sertifikat Green Toll Road level Gold.
Tol tersebut mengubah lanskap ekonomi Malang Raya. Jalan itu menyambung langsung dengan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari dan Bandara Abdul Rachman Saleh. Pada 2019, Presiden bahkan menyiapkan perpanjangan landasan pacu 500 meter untuk mendorong status bandara menjadi internasional.
Kota ini juga tidak berhenti di situ. Pemerintah pusat dan Pemkab Malang menyiapkan Tol Malang–Kepanjen sepanjang 29,79 kilometer dan memasukkan proyek itu ke RPJMD Kabupaten Malang 2025–2030 serta RPJPD 2025–2045. Radar Malang mencatat proyek tersebut menunggu lelang pada 2026.
Bagi calon pensiunan, artinya sederhana. Seseorang bisa tinggal di Malang, menemui anak dan cucu yang bekerja di Surabaya pada akhir pekan, lalu kembali tidur di kota (yang katanya masih) berudara sejuk pada malam yang sama.
#2 Bus aglomerasi akhirnya beroperasi
Pada 20 November 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Trans Jatim Koridor I Malang Raya. Layanan bernama Gajayana itu menghubungkan Terminal Hamid Rusdi dengan Terminal Batu sejauh 42 kilometer dan 39,35 kilometer, memakai 14 armada operasional plus satu cadangan, dan berhenti di 62 titik.
Tarifnya Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 untuk pelajar, santri, serta mahasiswa. Warga membayar secara non-tunai lewat QRIS, kartu elektronik, hingga QRIS Tap. Setiap bus membawa AC, kotak P3K, akses disabilitas, dan lima kamera pengawas.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan Koridor II yang menghubungkan Terminal Talangagung di Kepanjen dengan Terminal Madyopuro. Koridor itu membentang 49 kilometer, memakai 14 bus dan 12 angkutan pengumpan, dan menargetkan peluncuran pada akhir Oktober 2026. Dinas Perhubungan memakai skema 1:5, yaitu satu bus menggantikan lima angkot, lalu mengalihkan para pengemudi angkot menjadi pengumpan menuju halte.
Dek rendah, kursi yang lapang, dan titik henti yang rapat membuat moda ini ramah bagi warga lanjut usia. Sama seperti di Surabaya, pensiunan di Malang tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi untuk menjangkau rumah sakit, pasar, atau rumah cucu.
#3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Malang hampir menyusul Surabaya
Badan Pusat Statistik Kota Malang mencatat IPM kota ini mencapai 85,55 pada 2025. Angka itu naik dari 84,68 (2024), 84,00 (2023), 83,38 (2022), dan 82,77 (2021). Surabaya mencatat 85,65. Jarak keduanya kini tinggal 0,10 poin.
Angka harapan hidup ikut memanjang dari 74,80 tahun pada 2021 menjadi 75,88 tahun pada 2025. Artinya, penduduk Malang hidup lebih lama dan menjalani hari tua yang lebih panjang, sehingga kualitas layanan kota menjadi penentu utama.
Kompas mencatat capaian lain saat Malang meraih predikat Kota Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional 2024. Saat itu IPM Malang menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan tingkat kemiskinan kota menduduki posisi terendah kedua dengan 4,26%.
IPM mengukur tiga hal sekaligus, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiganya persis tiga hal yang menentukan apakah seseorang betah menua di sebuah kota.
#4 Mesin ekonomi berputar lebih cepat daripada provinsi dan negara
BPS mencatat ekonomi Kota Malang tumbuh 5,92% pada 2025, setelah sempat melambat ke 5,41% pada 2024 dan 6,07% pada 2023. Angka 2025 itu melampaui pertumbuhan Jawa Timur (5,33%) dan nasional (5,11%).
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menembus Rp108,15 triliun. Sementara itu, pendapatan per kapita naik dari Rp114,72 juta menjadi Rp122,92 juta per tahun.
Pemerataan ikut membaik. Gini rasio turun dari 0,42 ke 0,37, angka kemiskinan turun dari 3,91% ke 3,85%, dan tingkat pengangguran terbuka turun dari 6,1% ke 5,69%.
Investasi menjadi bukti paling terang. Realisasi investasi Kota Malang menembus Rp3,11 triliun pada 2025, melampaui target Kementerian Investasi sebesar Rp3,06 triliun, dan menyerap 11.307 tenaga kerja ber-KTP Malang. Radar Malang menempatkan Malang di posisi kedua se-Jawa Timur setelah Surabaya.
Ekonomi yang tumbuh lebih cepat daripada rata-rata provinsi memberi kota ini ruang fiskal untuk membenahi layanan. Bagi warga yang menua di sini, pertumbuhan berarti penerimaan daerah yang menopang posyandu, trotoar, taman, dan angkutan umum.
#5 Uang pensiun di Malang bisa bernapas lebih panjang seperti di Surabaya
Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK 2026 Kota Malang sebesar Rp3.736.101 dan UMK Surabaya Rp5.288.796. Selisihnya mencapai Rp1,55 juta per bulan atau sekitar 29%.
Kos di Malang berkisar Rp700 ribu sampai Rp1,2 juta, sedangkan di Surabaya Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. BPS mencatat pengeluaran satu rumah tangga Surabaya menembus Rp13,36 juta per bulan.
Di sisi lain, IPM kedua kota hanya berselisih 0,10 poin. Kombinasi ini menghasilkan rasio yang jarang muncul di kota besar, yaitu kualitas hidup hampir setara, biaya hidup jauh lebih ringan.
Seorang pensiunan yang membawa uang pensiun Rp5 juta per bulan bisa hidup layak di Malang, sedangkan di Surabaya dia harus berhitung lebih rapat. Inilah inti persaingan yang Malang menangkan. Bukan upah tertinggi, melainkan kualitas hidup terbaik per rupiah.
#6 Rumah sakit berstandar internasional berdiri di kota sendiri
Pada 31 Oktober 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka Grand Paviliun RSUD dr. Saiful Anwar, lalu Gubernur Khofifah meresmikannya pada 22 April 2026. Gedung 7 lantai seluas sekitar 15.000 meter persegi itu menelan investasi hampir Rp150 miliar dari pendapatan mandiri RSSA, tanpa APBD maupun APBN.
Fasilitas tersebut menyediakan 124 tempat tidur, dengan 80 di antaranya sudah beroperasi, serta 202 tenaga medis yang mencakup 61 dokter spesialis dan 141 dokter subspesialis atau konsultan. Layanan mencakup rawat jalan, rawat inap, ICU, ruang operasi, estetika medis, infertilitas, terapi stem cell, hingga medical check-up premium. RSSA juga menjalankan operasi jantung terbuka, transplantasi ginjal, dan pada 2026 menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.
Khofifah menyampaikan pesan yang lugas saat peresmian: “Tidak perlu ke Singapura atau Malaysia, cukup di RSSA Malang.”
Malang juga membangun ekosistem wisata kesehatan. Pada 16 April 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan Malang Health Tourism sebagai kawasan wisata kesehatan keempat di Indonesia setelah Sumatera Utara, Bali, dan Sulawesi Utara. Enam rumah sakit bergabung dalam asosiasi itu, yaitu Persada Hospital, RSU Muhammadiyah Malang, RS Lavalatte, RS Hermina, RS Panti Nirmala, dan RS Panti Waluya.
Bagi calon pensiunan, kedekatan dengan subspesialis menentukan segalanya. Malang kini menawarkan layanan yang biasanya memaksa warga terbang ke luar negeri.
#7 Kebijakan ramah lansia di Malang berakar pada aturan, bukan retorika
Kota Malang memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2019 tentang tata cara pemenuhan kebutuhan pokok lansia. Pemerintah kota menjalankan Rantang Kasih, layanan home care, Sekolah Lansia, Karang Wreda, hingga Pos Lansia.
Jumlahnya tidak kecil. Kota Malang Dalam Angka 2023 mencatat 110.116 warga lansia atau sekitar 13% dari populasi. Pemerintah kota mengklaim jaminan BPJS Kesehatan menyentuh 100% warga lansia ber-KTP Malang.
Layanan dasarnya rapat. Dinas Kesehatan mengoperasikan 646 posyandu dengan 6.246 kader aktif di 57 kelurahan, serta menerapkan Integrasi Layanan Primer yang melayani seluruh siklus hidup, dari ibu hamil sampai lansia. Sejak 2019, Komisi Daerah Lansia rutin menggelar forum agar warga senior bisa menagih hak atas fasilitas publik yang ramah fisik.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bahkan menyebut Kota Malang sebagai salah satu daerah yang cukup baik dalam perhatian terhadap layanan lansia. Pujian itu jarang datang tanpa alasan. Lansia di Surabaya tertarik pindah?
#8 Kota pendidikan yang membuat masa pensiun tetap produktif
Malang menaungi lebih dari 60 perguruan tinggi, 123 SMA/SMK, dan 125 lembaga pendidikan nonformal. Detik mencatat kota ini juga memiliki lebih dari 50 ribu UMKM, 142 komunitas media art, 30 studio gim, 40 perusahaan rintisan digital, dan 50 studio desain komunikasi visual.
Kualitas kampusnya berbicara di panggung dunia. Dalam Times Higher Education World University Rankings 2027, empat kampus Malang masuk sembilan perguruan tinggi terbaik Jawa Timur. Mereka adalah UIN Maulana Malik Ibrahim (peringkat nasional 7), Universitas Brawijaya (14), Universitas Negeri Malang (15), dan Universitas Muhammadiyah Malang (36).
Malang Creative Center menjadi ruang kerja bersama bagi 17 subsektor ekonomi kreatif. Hingga Januari 2026, gedung 8 lantai itu menyelenggarakan lebih dari 24.826 acara, melibatkan 4.180 pelaku ekonomi kreatif dan 223 kolaborator, serta mendampingi 23 startup dan 21 penyewa kreatif. Pemerintah kota mengalokasikan Rp7 miliar setiap tahun untuk menggerakkan ekosistem ini.
Puncaknya, pada Oktober 2025 UNESCO memasukkan Kota Malang ke dalam Creative Cities Network bidang Media Arts. Malang menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang menembus jejaring itu pada subsektor tersebut. Surabaya malah belum.
Pensiun di kota ini tidak berarti berhenti. Seseorang bisa mengajar sebagai dosen tamu, membuka studio, membina komunitas, atau mengambil program baru di kampus yang berjarak sepuluh menit dari rumah.
#9 Udara bersih dan ruang hijau menjadi keunggulan harian
Pada September 2025, Kota Malang menyabet penghargaan Clean Air dalam ASEAN ESC & CoR Awards. Kompas mencatat indeks kualitas udara kota ini konsisten berada di bawah 50 atau kategori baik sepanjang 2024–2025, dengan lebih dari 30% wilayah berupa ruang terbuka hijau.
Pemerintah kota mengelola 693 taman kota, hutan kota, dan jalur hijau, serta menanam lebih dari 13.000 pohon setiap tahun. Program Kota Hijau Malang, Adiwiyata di sekolah, jalur sepeda, dan Malang Smart Mobility menopang capaian itu.
Malang juga merawat kesejarahannya. Tempo mencatat penetapan 32 objek sebagai bangunan cagar budaya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, dan kawasan Kayutangan masuk daftar itu.
Pemerintah kota meresmikan Kayutangan sebagai kampung heritage pada 22 April 2018, lalu menetapkannya sebagai ibu kota heritage pada 30 Agustus 2019. Kawasan itu menyimpan 23 rumah bersejarah, dengan bangunan tertua berasal dari 1870.
Bagi warga lanjut usia, udara bersih dan trotoar lapang menentukan kualitas hari, bukan sekadar angka di laporan.
#10 Pemerintahan yang mengukur diri dengan data
Kota Malang meraih predikat Kota Terbaik I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional 2024, naik dua peringkat dari posisi ketiga pada 2023. Kala itu, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung trofi itu kepada Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Pada 2025, Malang kembali menjadi kota dengan pembangunan daerah terbaik se-Jawa Timur.
Kesiapan digitalnya juga melesat. Indeks Masyarakat Digital Indonesia naik dari 49,07 (2022) ke 51,59 (2023), 52,64 (2024), lalu 62,67 (2025) yang menjadikannya tertinggi nasional. Indeks SPBE melompat dari 2,60 pada 2022 ke 3,82 pada 2023, dan Digital Government Award 2024 menempatkan Malang di sepuluh terbaik nasional.
Rapor keuangannya bersih. Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah kota pada 2024. Lembaga Administrasi Negara juga menilai kualitas kebijakan Malang berkualifikasi unggul pada 2025, bersama lima kota lain se-Indonesia.
Warga merasakan hasilnya lewat layanan seperti PDKT SAM, yang mempertajam sasaran beasiswa, bantuan sosial, penanganan rumah tidak layak huni, dan penerimaan peserta didik jalur afirmasi. Bagi pensiunan, pemerintahan yang bekerja dengan data berarti layanan yang tidak memaksa mereka bolak-balik ke kantor.
Pekerjaan rumah yang menahan laju Malang mengejar Surabaya
Gambaran di atas tidak lengkap tanpa catatan kritis. Malang masih berutang pada urusan air dan ruang.
Banjir merugikan kota ini Rp455 miliar sepanjang 2025. Drainase Soekarno-Hatta senilai Rp32 miliar rampung pada awal 2026, tetapi genangan kembali muncul pada 2 Maret 2026 karena sampah menyumbat saluran lokal.
Pemerintah kota menyiapkan 2 proyek drainase senilai Rp145 miliar dari National Urban Flood Resilience Project untuk ruas Bondowoso–Tidar dan Sutoyo–Suprapto. Sementara itu, luasan ruang terbuka hijau baru mencapai 17,73% dari 20% yang menjadi amanat tata ruang.
Sampah juga menuntut terobosan. Warga menghasilkan sekitar 800 ton sampah per hari, dan pemerintah kota masih mengirim sebagian besar sampah itu ke TPA Supit Urang. Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik baru berjalan pada 2028–2029, sedangkan program Local Service Delivery Project menargetkan pengolahan 150 ton per hari.
Ketenagakerjaan masih menyisakan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Malang sebesar 5,69% pada 2025, memang turun, tetapi masih di atas rata-rata Jawa Timur sebesar 3,88% dan nasional 4,85%. Akses air minum melalui sistem penyediaan air minum juga turun ke 83,58% pada 2024 dari 96,55% pada 2023.
DPRD Kota Malang bahkan mendorong Malang Creative Center menjadi Badan Layanan Umum Daerah agar tidak bergantung pada APBD. Kritik itu sehat. Kota yang sedang mengejar posisi terbaik justru harus rajin mengukur kekurangannya sendiri.
Menang dengan cara Malang
Malang tidak mengejar Surabaya dengan menjadi tiruan. Ia mengejar dengan memilih medan yang berbeda.
Surabaya menawarkan upah lebih tinggi, pelabuhan, dan skala industri. Malang menawarkan IPM yang hampir setara, biaya hidup 29% lebih ringan, udara yang lebih bersih, rumah sakit berstandar internasional, kampus yang bertaraf dunia, dan bus aglomerasi yang menghubungkan tiga daerah.
Untuk ukuran kota berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa, kombinasi itu langka. Seorang pekerja bisa menghabiskan masa produktifnya di Surabaya, lalu pindah ke Malang saat pensiun tanpa kehilangan akses kesehatan, pendidikan, maupun hiburan. Atau, kamu bisa menetap di Malang sejak awal, bekerja jarak jauh, dan mengirim anaknya ke kampus yang berjarak satu kilometer dari rumah.
Sekitar 10 tahun lalu, Malang hanya kota sejuk dengan banyak kampus. Hari ini, ia kota yang membangun tol, menjalankan bus aglomerasi, membuka paviliun rumah sakit kelas dunia, dan menembus jejaring kota kreatif UNESCO. Arahnya jelas, dan jalurnya kini membentang.
BACA JUGA 10 usaha yang menjanjikan di Malang memanfaatkan 38 ribu mahasiswa baru yang perutnya lapar dan haus eksistensi: Modal 5 juta omzet 15 juta dan artikel menarik lainnya di rubrik POJOKAN.
