MOJOK.CO – Praktik dinasti politik banyak terjadi di Indonesia yang secara perlahan menggerogoti demokrasi. Diperlukan masyarakat yang kritis dan sistem yang lebih ketat supaya dinasti politik tidak merebak di Indonesia.
Dalam kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Kandidat Doktor di Northwestern University Yoes C. Kenawas yang meneliti soal dinasti politik di Indonesia menjelaskan, dinasti politik adalah organisasi politik lain yang basisnya keluarga. Praktik semacam ini mencederai demokrasi karena tidak terjadi check and balance ketika ada satu pihak yang memonopoli kompetisi.
Berkaca dari negara lain, performa ekonomi beberapa wilayah di Filipina dan Jepang yang dikuasai oleh dinasti politik cenderung lebih buruk dibanding wilayah lain yang dipimpin oleh politisi non-dinasti.
Kondisi ini akan mengkahawatirkan apabila terus berlanjut dalam jangka panjang. Apalagi masyarakat Indonesia cenderung permisif atau tidak serta merta menolak dinasti politik. Mereka cenderung melihat kembali reputasi keluarga dinasti dan kinerja dinasti sebelumnya.
Bukan tidak mungkin calon-calon baru yang tadinya ingin terjun ke politik kemudian gentar dengan kekuasaan dinasti. Belum lagi politisi dinasti akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk menang. Peluang calon politisi non-dinasti akan semakin minim.
“Kita jauh dari kata baik saja, kualitas demokrasi kita, baik di tingkat nasional maupun lokal,” kata Yoes.
Memetakan dinasti politik di Indonesia
Temuan penelitiannya menunjukkan, total ada 212 politisi dinasti yang memenangkan pilkada antara tahun 2015 hingga 2020. Hasil lainnya, pada Pilkada 2020 sebanyak 81 politisi dinasti berhasil memenangkan pemilu dengan daerah yang dikuasai dinasti mencapai 77. Jumlah ini naik drastis dibanding Pilkada 2015 yang tercatat 54 politisi menang pilkada dengan jumlah daerah kekuasaan 51.
Di sisi lain, riset Prihatini dan Halimatusa’diyah pada 2022 mencatat, sebanyak 131 dari total 575 anggota DPR periode 2019 hingga 2024 adalah politisi dinasti. Angka itu setara 23 persen.
Adapun secara nasional ia melihat ada kelompok-kelompok dinasti seperti Keluarga Soekarno, Keluarga Yudhoyono, Keluarga Suharto. Melansir riset Nagara Institut beberapa nama pejabat memiliki hubungan darah dengan presiden-presiden Republik Indonesia:
Lingkaran Soekarno
Presiden pertama Republik Indonesia (RI) Soekarno memiliki anak Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat sebagai Presiden RI ke-4 pada periode 2001 hingga 2004. Anak Megawati Puan Maharani kini duduk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019 hingga 2024.
Suami Megawati, Taufiq Kiemas menjabat sebagai Ketua MPR pada periode 2009 hingga 2013. Adik Taufiq Kiemas, Nazarudin Kiemas juga duduk sebagai Anggota DPR RI. Adapun anak dari Nazarudin Kiemas menjabat sebagai Ketua DPRD Sumatera Selatan periode 2014-2019 yakni Giri Ramanda Kiemas.
Anak bungsu Soekarno, Guruh Soekarno Putra juga sempat menjadi Anggota DPR. Diikuti keponakannya Puti Guntur Soekarno. Puti adalah anak dari Guntur Soekarnoputra, anak pertama Soekarno
Anak ketiga Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri pernah menduduki Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2007 – 2009. Adapun anak ke-4 Soekarno, Sukmawati juga terjun dalam dunia politik, tepatnya di partai PNI Marhaenisme. Putra dari Sukmawati, Paundrakarna pernah menjadi DPRD Kota Surakarta dari PDIP.
Lingkaran Hatta-Swasono
Tidak berbeda, keluarga Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia juga menduduki sejumlah jabatan. Sebut saja Meutia Hatta yang pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan periode 2009-2014.
Sementara suami dari Meutia Hatta, Sri Edi Swasono sempat menjadi anggota Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR). Adik Edie Swasono, Sri Bintang Pamungkas menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan.
Lingkaran Soeharto-Djojohadikusumo
Anak Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau yang lebih dikenal dengan Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial RI pada 1998, sebelumnya ia menjabat sebagai anggota MPR RI Fraksi Golkar. Anak Mbak Tutut, Danty Rukmana, menikah dengan Ali Reza yang pernah menjadi Caleg Pemilu 2019 tingkat DPR-RI dan berpolitik di Partai Berkarya.
Anak ke-4 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Mba Titiek pernah menjabat sebagai anggota DPR. Begitu pula anak ke-5 Soeharto, Hutomo Mandala yang menjabat sebagai anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR RI.
Mbak Titiek menikah dengan Prabowo Subianto yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Ayah dari Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo adalah Menteri Keuangan 1952-1953 dan 1955-1956.
Beberapa keponakan Prabowo duduk sebagai anggota DPR seperti Aryo Djojohadikusumo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dan Budi Djiwandono.
Lingkaran Habibie
Adik Presiden ke-3 RI Habibie, Junie Effendi Habibie, duduk sebagai Kepala Otorita Batam, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Periode 2004-2009, duta besar Indonesia untuk Britania Raya dan Belanda. Anak Junie Effendi Habibie yang bernama Rusli Habibie menjadi Gubernur Gorontalo.
Lingkaran Wahid
Abdurrahman Wahid presiden ke-4 RI periode 1999-2021 memiliki adik bernama Lily Chodidjah Wahid yang menjadi anggota DPR 2009 hingga 2014. Adiknya yang lain, Hasyim Wahid merupakan mantan politikus PDIP.
Beberapa keponakannya menduduki posisi penting di pemerintah. Misalnya Muhaimin Iskandar yang menjadi Wakil Ketua DPR RI dan Abdul Halim Iskandar yang menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Begitu juga dengan keponakan jauhnya Syaifullah Yusuf dan Irsyad Yusuf.
Lingkaran Yudhoyono
Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki dua anak laki-laki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Keduanya turun ke politik seperti ayahnya. AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025. Sementara Ibas sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara itu besan SBY adalah orang penting seperti Hatta Rajasa yang duduk sebagai Menteri Perhubungan 2004-2007 dan Aulia Pohan Gubernur Bank indonesia.
Lingkaran Jokowi
Anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mulai menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 2021. Anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu menikah dengan Bobby Nasution yang pada 2021 juga mulai menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Yoes C. Kenawas menekankan, sebenarnya kunci yang bisa dilakukan saat ini adalah membangun daya kritis. Masyarakat perlu diajak melihat kembali rekam jejak politisi dinasti. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika ada politisi dinasti berkuasa seperti apakah politisi dinasti itu berproses dari bawah? Apa saja yang sudah dilakukannya di parpol? Apakah politisi dinasti transparan dengan capaian kerjanya? dan masih banyak lagi.
Tidak kalah penting, Yoes mengajak untuk melihat kembali sistem yang ada kenapa sosok yang tidak memiliki rekam jejak apapun dalam dunia politik bisa lolos dalam pemilihan.
Penulis: Kenia Intan
Editor: Amanatia Junda