MOJOK.COGara-gara telah dipersilakan Presiden Jokowi, Rizal Ramli pede menantang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berdebat soal utang Indonesia. Posisi Bu Sri Mulyani jadi serbasalah.

Rizal Ramli menantang Sri Mulyani berdebat tentang konsep utang negara. Tantangan ini ditunggu bahkan dikipasi oleh para netizen. Sampai saat ini, Sri Mulyani belum menanggapi.

Banyak pihak yang mungkin lupa kenapa debat ini mengemuka ke publik. Semua bermula dari pernyataan Jokowi yang gerah karena banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan utang pemerintahan Jokowi. Karena gerah, Jokowi mempersilakan siapa pun untuk berdebat soal kebijakan utang dengan menteri keuangan alias Sri Mulyani.

Dalam konteks itu, tampaknya kita perlu memikirkan apakah perdebatan itu relevan atau tidak, tepat atau tidak. Termasuk mungkin meluruskan konsep debat yang mungkin cenderung dipahami secara keliru.

Debat sebagai Bagian dari Mencari Solusi

Salah satu pondasi negara ini adalah perdebatan. Jika kita membaca ulang sejarah republik ini, sesungguhnya kita membaca ulang sejarah perdebatan mulai dari konsep bernegara, ideologi, bahkan strategi politik. Para pendiri bangsa ini bukan berasal dari kubu pemikiran yang sama. Mereka adalah para pemikir-pejuang, yang berani berhadap-hadapan untuk memperdebatkan gagasan.

Dari situ kita tahu pentingnya gagasan sekaligus pentingnya mempertahankan gagasan. Namun, yang paling penting lagi adalah memahami dua hal: pertama, tarung gagasan itu penting. Karena dengan pertarungan itulah kita diperkaya oleh aneka konsep, pertimbangan, dan buah pikiran.

Kedua, perdebatan tidak untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari hal terbaik yang bisa dilakukan. Hukum perdebatan itu bukan kalah dan menang. Sebab, yang lebih sering terjadi, adu gagasan itu justru menghasilkan sebuah sintesis gagasan. Kalaupun toh ada yang kalah, itu bukan hal yang memalukan karena kekalahan seperti itu ada dalam posisi mulia: menjadi batu uji atas sebuah gagasan lain yang terpilih. Kita tidak bisa mengatakan batu asah itu batu kotor. Batu asah bukan batu kalah. Dia batu mulia karena membantu mempertajam pisau yang diasah.

Baca juga:  Berdebat Bagusan Jurusan IPA atau IPS, padahal Masih Ada Anak Bahasa Hahaha

Debat dalam Konteks Bernegara

Sebetulnya dalam konsep bernegara kita, perdebatan itu difasilitasi. Itulah mengapa ada parlemen. Sesuai dengan akar katanya, parlemen berasal dari kata parle alias bicara. Bicara dalam konteks parlemen itu juga bisa berarti memprotes dan berdebat. Maka, jika ada orang bilang “anggota dewan banyak bicara”, sesungguhnya dia tidak memahami apa fungsi parlemen. Anggota parlemen memang harus banyak bicara. Banyak berdebat. Dia dipilih dan dibayar untuk bicara, untuk memprotes, untuk berdebat.

Dalam konteks itulah sebetulnya ajang perdebatan, misalnya soal utang, diberi tempat berdebat, yakni di parlemen. Anggota dewan bisa meminta menteri keuangan atau Sri Mulyani untuk datang dan mengajak berdebat. Menguji kebijakan utang pemerintah. Dalam hal aturan bernegara inilah tantangan Rizal Ramli tidak relevan ditanggapi Sri Mulyani.

Debat Publik sebagai Pertanggungjawaban Intelektual

Tapi, ajakan debat Rizal Ramli bisa dilihat dari perspektif intelektual. Baik Rizal maupun Sri Mulyani, keduanya dikenal sebagai intelektual. Dalam soal itu, Sri Mulyani boleh saja meladeni tantangan Rizal Ramli.

Tentu akan lebih elok jika fasilitatornya adalah lembaga yang punya legitimasi keilmuan. Bukan sembarang panitia debat. Ini perdebatan yang panjang, dari mulai konsep sampai implementasi. Bahkan mungkin perdebatannya bukan dua orang saja, melainkan dua tim. Dalam model debat seperti itu, paling pas jika yang menghelat adalah pihak kampus atau lembaga penelitian yang punya otoritas.

Baca juga:  Setelah Partai Demokrat, Kini Giliran PAN yang Membolehkan Kadernya Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Perdebatan pun tidak perlu dibuka luas ke publik untuk menghindari yel-yel atau sorak-sorai yang tidak perlu. Ini bukan pertandingan sepakbola. Ini perdebatan yang memerlukan kedalaman pikiran, keheningan, saling mencerna dan mungkin reflektif.

Kalau perdebatannya bisa ditonton sembarang orang, lalu semua orang bisa berteriak apalagi merundung, jelas itu perdebatan yang dangkal dan tidak perlu. Cari panitia penyelenggara yang punya otoritas dan kualifikasi, kurasi publik yang hadir, beri waktu yang panjang, debat bisa dilakukan dengan sehat dan bermartabat. Hasil perdebatan silakan disebar ke publik luas sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Karena Jokowi, Sri Mulyani Serbasalah

Bagi banyak orang, memang wacana debat ini membingungkan. Sebab yang mempersilakan debat ini Presiden Jokowi. Artinya, seorang presiden mempersilakan kebijakannya didebat dan siapa pun boleh menantang debat Sri Mulyani. Rizal Ramli juga tidak salah. Dia merasa punya ilmu, punya konsep, dan punya pengalaman. Wajar jika dia kemudian menantang berdebat Sri Mulyani begitu Presiden Jokowi mempersilakan orang untuk mengajak berdebat Sri Mulyani.

Sementara yang bingung dan kena abu panasnya adalah Sri Mulyani. Sebagai seorang intelektual, tentu dia tidak akan gerah dengan perdebatan. Tapi, sebagai seorang menteri dia tahu duduk soal perdebatan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Dia mungkin serbasalah. Mau dilayani, konteks perdebatannya apa dan bagaimana. Mau tidak dilayani, lha yang mempersilakan Presiden Jokowi….

Mungkin, lain kali Presiden Jokowi kalau menyatakan sesuatu sebaiknya dipikir secara mendalam dulu. Supaya anak buahnya tidak merasa serbasalah.