• 10
    Shares

MOJOK.CO Pengalaman, elektabilitas, popularitas, dan dukungan masyarakat yang besar akan membantu Jokowi menjabat sebagai presiden dua periode.

Sedikit kisruh isu politik akhir-akhir ini jika dipahami dengan baik, sesungguhnya hanya riak-riak kecil saja. Kalau mau jujur, semua orang yang melek politik tahu kalau Jokowi bakal terpilih lagi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Semua itu jelas terlihat dalam berbagai survei. Tidak ada satu pun kandidat yang mendekati Jokowi. Semua jauh di bawahnya. Kalaupun dibangun kemungkinan-kemungkinan, itu hanyalah otak-atik statistika belaka.

Ada sekian persen kemungkinan Jokowi kalah. Ya memang benar begitu. Tapi yang mendekati potensi faktual mestinya tidak dibaca begitu. Cara membacanya: hampir pasti Jokowi menang lagi.

Kalau Prabowo sebagai salah satu kandidat dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi di antara calon lain tetap maju, cara membacanya pun bukan melulu Prabowo sebagai rival politik. Tapi bisa dibaca bahwa itu strategi terbaik Partai Gerindra untuk mendulang perolehan suara besar dalam Pemilihan Legislatif (Pileg). Jika Prabowo tidak maju sebagai capres, maka besar kemungkinan suara Gerindra akan turun.

Dengan begitu, isu yang ada di masyarakat sipil sekarang ini mestinya lebih maju lagi. Bukan melulu rivalitas Jokowi-Prabowo yang semu saja. Gairah rivalitas itu terus diembuskan karena ada sekelompok orang yang punya potensi mendapat keuntungan politik. Setiap kompetisi yang keras selalu ada nilai ekonominya. Maka, bagi orang-orang yang ekonominya tidak bergantung dari kepulan asap gesekan sosial, tidak perlu ikut ke dalam persoalan yang tidak produktif itu.

Prinsipnya, selain elektabilitas, popularitas, dan dukungan masyarakat yang besar kepada Jokowi, dia juga sudah punya pengalaman 5 tahun memimpin negara ini. Dia sudah mengenali persoalan di negeri ini yang layak menjadi prioritas untuk dituntaskan. Jadi, dia tidak perlu lagi menanggapi soal isu-isu pencapresan yang malah bisa kontraproduktif. Konsentrasi saja bekerja, dan mempersiapkan instrumen kekuasaan yang penting untuk modal kerja 5 tahun lagi.

Ada sekian isu yang lebih produktif dari sisi agenda pemerintahan sekian tahun ke depan, yang lebih layak menyita pemikiran dan konsepsi Jokowi. Misalnya beberapa berikut ini:

Baca juga:  Setelah Jusuf Kalla, Sekarang Mahfud MD yang Menolak Menjadi Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Amin

Wakil Presiden bukan ban serep.

Jokowi tidak perlu tergiring pada isu bahwa calon wakil presidennya harus punya tambahan elektabilitas. Itu hanya akan membuat riak-riak politik makin terlihat dan mendominasi isu politik. Justru, yang menjadi prioritasnya adalah siapakah tokoh yang paling pas, cocok, dan bisa melengkapi dalam mengendalikan jalannya pemerintahan ke depan.

Tidak semua isu strategis harus dikawal oleh presiden, dan lebih baik didelegasikan sepenuhnya kepada wakil presiden. Dengan begitu, hal yang paling penting dilihat dari sosok wakil presiden ini adalah kemampuannya mengemban tugas menuntaskan delegasi kerja yang diberikan kepadanya.

Para menteri: satu parpol satu kursi.

Jokowi tidak perlu lagi membayar lunas bantuan politik partai-partai yang mendukungnya. Dia harus secara tegas menyatakan sejak awal bahwa 5 tahun ke depan dalam periode kedua dia memimpin adalah akhir dari kontribusi terbesarnya kepada negeri ini. Itu artinya, beban utang budi harus dilepaskan dari pundaknya.

Jokowi harus juga mencermati retorika para politikus: “Para politikus parpol juga bisa profesional.”

Ya benar, mereka memang bisa profesional. Masalahnya justru jangan-jangan parpol sendirilah yang memberi beban pada wakilnya yang duduk di pemerintahan. Maka dari awal, perlu solusi bersama dengan slogan: satu parpol satu kursi. Itu pun bukan kursi-kursi pemerintahan yang strategis.

Relawan bukan tempat cari makan.

Kebiasaan membayar utang juga harus dilepaskan dari beban Jokowi menyangkut utang pada relawan. Jokowi punya tanggung jawab untuk mengembalikan alasan moral dan definisi kerelawanan. Menjadi relawan bukan untuk mencari makan.

Bagi-bagi jatah posisi tertentu kepada relawan mesti dihentikan. Sudah cukup. Jokowi tidak lagi harus memperhatikan mereka. Relawan adalah panggilan moral. Kalau ada relawan marah-marah karena tidak dapat jatah kekuasaan, berarti dia sejak awal tidak punya niat mengabdi pada isu masyarakat.

Apalagi terbukti, menteri-menteri yang tidak punya kualifikasi justru datang dari para politikus dan relawan.

Baca juga:  Katalunya Bersiap Merdeka Melalui Referendum

Indonesia Timur sebagai prioritas Jokowi.

Perhatian Jokowi kepada masyarakat di Indonesia Timur sudah banyak dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, ada ikatan emosi antara masyarakat di Indonesia Timur dengan Jokowi. Masalahnya adalah cara pandang Jawa-sentris sudah terlalu melekat.

Secara teritori pembangunan, saya kira tidak salah dengan pandangan bahwa Jawa dan Sumatra adalah pondasi dan masa lalu Indonesia. Kalimantan dan Sulawesi adalah masa kini. Dan Maluku, NTT, serta Papua adalah masa depan. Konsepsi ini bukan untuk membuat pengotakan melainkan memeratakan fokus dan memberi kesempatan. Terlebih, dari sisi densitas, kekayaan alam, dan aneka potensi lain, memang Maluku, NTT, dan Papua adalah masa depan yang akan menopang Indonesia.

Tidak ada salahnya, begitu terpilih sebagai presiden lagi, Jokowi mulai berkantor di tiga wilayah itu secara bergantian. Berkantornya Jokowi di Maluku, NTT, dan Papua, bukan hanya simbol kepedulian. Tapi pasti mampu menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di ketiga teritori tersebut.

Anak muda sebagai aktor penggerak.

Generasi milenial punya potensi yang sangat menjanjikan. Selain itu, di pundak merekalah akan dipanggul amanat negeri ini.

Jokowi sudah punya modal besar dalam menaruh perhatian kepada generasi ini. Potensi industri kreatif dan industri digital akan terus berkembang di dunia, dan generasi kita sanggup berkompetisi.

Pemerintah hanya perlu terus memfasilitasi dan memberikan daya dukung. Generasi terdahulu susah berkompetisi di dunia global. Kini hal itu tidak terjadi lagi. Kreasi anak-anak muda Indonesia sudah mumpuni. Penguasaan mereka atas dunia digital juga mengagumkan.

Suara pesimistis atas generasi milenial ini harus disingkirkan jauh-jauh. Generasi ini hanya perlu lebih banyak ditemani, didengar, dan didukung oleh pemerintah.

Dengan melihat poin-poin di atas, tidak perlu lagi kiranya memperhatikan perang-perangan antarpendukung. Perang-perangan yang tidak produktif dan cenderung memalukan. Perang-perangan yang hanya suka dilakukan oleh orang-orang yang tak punya visi ke depan.

  • 10
    Shares


Tirto.ID
Loading...

No more articles