Di berbagai survei popularitas dan elektabilitas calon presiden yang akan berlaga pada tahun 2024, nama Anies Baswedan selalu masuk tiga besar. Bahkan, akhir-akhir ini selalu menempati urutan pertama. Tapi hal itu bukan berarti jalan Anies untuk mendapatkan tiket calon presiden jadi mudah. Bahkan boleh dikatakan, cukup sulit.

Kita tentu tahu bahwa tiket calon presiden itu ada di partai politik. Biasanya bahkan ada di tangan ketua umum partai tersebut. Dengan begitu, popularitas dan elektabilitas dalam konteks ini sebetulnya berfungsi mendapatkan legitimasi kepopuleran sehingga memperlebar potensi diberikannya tiket pencalonan.

Sayangnya, hampir semua nama yang biasanya masuk 10 besar calon presiden dengan berbekal kepopuleran, hanya dua orang saja yang benar-benar memiliki sendiri tiket itu: Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selebihnya? Nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Tito Karnavian, Khofifah Indar Parawansa, dan nama-nama lain yang sering muncul dalam berbagai survei, belum punya jaminan akan mendapatkan tiket dari partai politik.

Ganjar Pranowo misalnya, yang selalu masuk dalam tiga besar, maju dan tidaknya dia masih bergantung pada keputusan Megawati. Serupa dengan Sandiaga Uno. Di sisi lain, kalau Prabowo masih berniat menjadi calon presiden, rasanya dia akan sulit mendapatkan tiket.

Nasib Anies Baswedan sebetulnya lebih rumit lagi. Masa jabatan dia sebagai Gubernur DKI akan berakhir di tahun depan. Padahal kita semua tahu, begitu seseorang sudah tidak menjabat jabatan publik yang strategis, maka panggung politiknya makin sempit, dan sinar yang menyorot kepadanya makin redup.

Baca juga:  Elektabilitas Prabowo Dekati Jokowi, Jika Lengah #2019GantiPresiden Bisa Saja Terjadi

Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo lebih beruntung karena masa jabatan mereka berakhir pada tahun 2023, persis saat mereka mengakhiri masa jabatan. Pada saat itu pula popularitas seseorang akan diperhitungkan.

Ini yang menyebabkan Ridwan dan Ganjar masih bisa menggenjot pendapatan pundi-pundi popularitas mereka untuk makin memperluas kemungkinan mendapatkan tiket. Entah itu sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Sebetulnya ini bukan pengalaman Anies yang pertama. Saat dia diresafel oleh Presiden Jokowi dari Menteri Pendidikan, tak lama kemudian popularitas Anies langsung ngedrop.

Dia tidak dapat panggung yang membuat orang selalu merasa terkoneksi dengannya. Hal itu pula yang menyebabkan, pencalonannya sebagai calon gubernur DKI waktu itu, penuh dengan tarik-ulur dan proses yang lebih rumit.

Bayangkan, itu baru soal tiket menjadi calon gubernur, padahal tiket menjadi calon presiden, lebih tidak mudah lagi.

AHY mengalaminya. Jelas dia memegang tiket, tapi karena nilai tawarnya saat itu rendah, dia tidak dapat tempat di kubu Jokowi, dan juga tidak dapat tempat di kubu Prabowo.

Ada dua jalan yang mungkin ditempuh Anies setelah lepas menjabat Gubernur DKI, untuk memastikan mendapatkan tiket dari partai politik.

Pertama, Anies Baswedan masuk PKS. PKS jelas bukan partai yang asing baginya karena partai itu ikut mengusungnya dalam laga perebutan kursi DKI 1, empat tahun lalu. Atau Anies akan ikut konvensi calon presiden yang kemungkinan dibuka oleh Partai Nasdem. Keduanya punya risiko.

Baca juga:  Dear Pak Prabowo, Kucing Memang Teman Terbaik Ketimbang Manusia

Kalau Anies Bawedan sudah masuk PKS lalu mendapatkan tiket, bisa jadi partai-partai lain makin resisten terhadapnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, laga Pilgub DKI menyisakan luka mendalam bagi sebagian masyakarat kita. Dan diakui atau tidak, PKS dan Anies adalah bagian dari itu.

Partai Gerindra juga, tapi kemudian kita saksikan bersama, Gerindra melakukan semacam rekonsiliasi politik dengan cepat, yakni memasukkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan kemudian Sandiaga di Menparekraf. Kubu Jokowi menyisakan PKS dan Demokrat di luar.

Kalau Anies bersatu dengan AHY pada 2024, jalan mereka berdua makin runyam. Sebab PKS hanya mendapatkan suara 8,21 persen, sementara Demokrat mendapatkan suara 7,77 persen, yang jika digabung, masih jauh dari perolehan suara syarat presidential threshold sebesar 20 persen.

Apalagi mulai ada wacana, presidential threshold mau dinaikkan lagi untuk pemilu 2024 nanti. Sementara kalau Anies ikut konvensi Nasdem; pertama, belum tentu dia menang (apalagi alat ukur kemenangannya belum bisa dirumuskan dengan jitu). Kedua, bisa jadi PKS keberatan, karena kemudian tidak jelas, Anies itu “milik” PKS atau Nasdem?

Di sisi lain, sas-sus politik terdengar bahwa PDIP besar kemungkinan akan berkoalisi dengan Gerindra. Selain punya mesin politik yang sama-sama kuat, popularitas dan elektabilitas Prabowo, jauh lebih mudah dikerek lebih tinggi lagi, terebih dia punya pengalaman besar dalam duel capres. Infrastruktur pemenangannya masih cukup kuat.

Kalau Prabowo diajukan PDIP sebagai capres, dan cawapresnya Puan atau Ganjar, maka akan menarik beberapa partai lain yang belajar dari pemilu sebelumnya, telat ikut gerbong, jatahnya bakal berkurang. Bukan tidak mungkin partai-partai seperti PAN dan PPP segera cepat merapat. Potensi kemenangannya tentu bertambah besar.

Baca juga:  Dunia Buku, Kopi, dan Jokowi

Sebetulnya rembukan koalisi yang terjalin antara Nasdem dengan Golkar cukup menarik. Dua parpol tersebut juga cukup memenuhi syarat. Sayang, tampaknya Golkar makin lincah. Sehingga sejak awal, menugaskan ketua umumnya yakni Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari partai berlogo pohon beringin ini.

PKB sekalipun belum terlihat melakukan manuver apa pun, tapi tampaknya jelas, menempatan Muhaimin Iskandar di harga saklek, minimal calon wakil presiden. Dan itu wajar, karena perolehan suara PKB cukup besar yaitu 9,69%.

Dari peta itu, posisi Anies untuk mendapat tiket jadi calon presiden makin rumit.

Tapi kadang, politik juga soal keberuntungan. Dalam hal ini, tampaknya garis tangan Anies Baswedan agak bisa diandalkan. Bisa saja yang terjadi, begitu PDIP dan Gerindra berkoalisi sejak awal, lalu beberapa partai yang tidak punya jagoan merapat ke Anies.

Namun, orang hidup juga tak selamanya beruntung. Popularitas tinggi, elektabiltas tinggi, tapi tak dapat kendaraan politik, atau jika dapat kendaraan politik, persentasenya tidak memenuhi syarat. Hal itu juga berpotensi menimpa Anies Baswedan.

Apa pun yang terjadi, satu tahun ke depan ini, di masa akhir jabatan Anies sebagai Gubernur DKI, bakal ada banyak sekali manuver Anies. Sebab setelah itu dia tahu, masa depan politiknya tak menentu.

BACA JUGA Setoples Belalang Goreng dan Kenangan tentang Ibu dan KOMENTAR KEPALA SUKU lainnya.