Sekitar 700 guru PNS dan Non PNS di Mamasa, Sulawesi Barat, mengalami penunggakan pembayaran gaji sertifikasi. Padahal, pendapatan tambahan yang jadi hak mereka itu untuk hidup dan membiayai kuliah anak.
Sejak Senin (16/1/2024), sekitar 700 guru yang mengalami penunggakan gaji sertifikasi tunjangan profesi dan tamsil (tambahan penghasilan) memutuskan mogok kerja. Jemi Fefry, salah satu guru PNS di Mamasa mengungkapkan langkah itu mereka tempuh setelah pemkab Mamasa tidak memenuhi tuntutan.
Tunjangan triwulan akhir 2023 yang harusnya sudah dibayarkan kepada para guru ini tidak kunjung cair. Menurut Jemi, guru sudah melakukan aksi demonstrasi pada Kamis, 11 Januari 2024 silam.
“Awalnya kami beri ultimatum saat demonstrasi, kalau tanggal 16 Januari masih belum cair maka kami akan memutuskan untuk mogok mengajar,” ungkapnya kepada Mojok, Rabu (17/1/2024).
Banyak guru PNS dan Non PNS yang terhimpit kebutuhan untuk pendidikan anak
Menurut Jemi, pangkal persoalan sudah terjadi sejak triwulan akhir 2022 silam. Ada indikasi anggaran untuk tunjangan guru pns dan non pns dialihkan Pemkab Mamasa untuk keperluan lain.
Hal itu menunjukkan bahwa hak guru tidak mendapat anggapan penting. Padahal, perannya krusial untuk keberlangsungan dan kemajuan pendidikan di daerah.
“Jadi kalau secara runut, sebenarnya alokasi tunjangan kami di triwulan keempat 2023 lalu sudah teralih untuk membayarkan tunjangan di triwulan sebelumnya. Persoalannya sudah dari akhir 2022, yang pembayarannya juga sempat bermasalah,” paparnya.
Padahal, menurut Jemi, banyak guru PNS dan Non PNS yang mengandalkan sertifikasi dan tamsil untuk biaya kuliah anak di luar daerah. Akibatnya, banyak guru yang harus utang hingga terjerat pinjaman dengan bunga besar untuk memenuhi biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya.
“Bahkan anak yang kuliahnya harus cuti dahulu. Kebanyakan dari guru anaknya kuliah jauh, di Manado sampai Makassar, mereka butuh biaya hidup yang besar,” tuturnya.
Ia menambahkan, upaya mediasi hingga diskusi sebelum memutuskan mogok kerja sudah. Bahkan menurutnya sudah ada upaya pelaporan ke polisi hingga kejaksaan. Kendati begitu, tidak ada solusi yang menguntungkan para guru.
“Saya ini pengawas guru. Awalnya teman-teman saya larang untuk mogok karena merugikan siswa. Tapi kalau sudah begini, tidak ada perbaikan, apa boleh buat,” katanya.
Memutuskan tetap mogok karena solusi tidak sesuai tuntutan
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, Rusli meminta para guru yang menggelar aksi mogok memahami kondisi keuangan di Kabupaten Mamasa. Dia menyebut keuangan Pemkab Mamasa sedang mengalami defisit.
“Diharapkan para guru bisa memahami, karena kondisi Mamasa defisit, beda kabupaten lain, banyak yang biayai, kita terbatas,” ucap Rusli melansir Detik.
Rusli berdalih telah ada kesepakatan antara pihak pemerintah dengan guru sertifikasi yang melakukan aksi mogok mengajar. Dia menyebut sudah ada mekanisme penjadwalan pembayaran.
“Menyangkut hak-haknya, sejak tadi sudah masuk semua ke rekening tunggakan triwulan ketiga, kemudian untuk triwulan keempat sudah ada kesepakatan dengan Pak Sekda, sudah ada schedule mekanisme pembayarannya,” ucapnya.
Rusli berharap agar para guru pns dan non pns di Mamasa tidak melanjutkan aksi mogok kerja. Pasalnya, bisa berdampak pada keberlangsungan pembelajaran peserta didik.
Mengenai tanggapan dari Dinas, Jemi beranggapan penawaran solusinya tidak sesuai harapan para guru. Pada 16 Januari, sudah ada beberapa guru yang mendapat pencairan tunjangan triwulan keempat 2023, namun masih cicilan bertahap.
“Modelnya cicil tidak langsung 700 orang. Solusinya tidak sesuai tuntutan kami. Kami menuntut harus bisa selesai secara menyeluruh. Kami ingin terlibat untuk diskusi tapi tidak dilibatkan. Kalau begini kami memutuskan untuk tetap melanjutkan mogok,” pungkasnya.
Penulis: Hammam Izzuddin
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Pengalaman Nekat Mengundurkan Diri dari CPNS karena Gajinya Nggak Cukup Membayar Cicilan
Cek berita dan artikel Mojok lainnya di Google News