JATAM Nasional menemukan hamparan konsesi perusahaan yang terhubung dengan Prabowo Subianto berdiri tak jauh dari pusat banjir di Aceh. Temuan ini memunculkan dugaan kuat bahwa aktivitas dalam konsesi tersebut, mulai dari pembukaan hutan hingga perubahan bentang alam di hulu, menjadi penyebab sekaligus memperparah risiko bencana.
***
Hujan deras yang turun berhari-hari di Aceh pada awal pekan lalu mengubah sejumlah kabupaten menjadi lautan coklat. Di Pidie Jaya, misalnya, warga terpaksa mengevakuasi diri setelah arus deras menerjang permukiman. Sementara di Aceh Utara, jalan lintas kabupaten terputus karena jembatan tak mampu menahan hantaman kayu dan lumpur.
Pemerintah provinsi sendiri telah menetapkan status siaga darurat untuk setidaknya delapan kabupaten, dengan ribuan rumah terendam dan puluhan ribu orang telah mengungsi.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan menyebut bencana banjir ini sebagai “tsunami kedua”. Dalam pidatonya kepada tim penyelamat, ia menuturkan bahwa empat kampung, termasuk di kawasan Aceh Utara dan Bireuen, hilang seketika, tersapu arus banjir dan longsor.
Permukiman rata, jalan terputus, dan sisa lumpur serta kayu terbawa arus. Sekejap, desa-desa yang sudah turun-temurun dihuni warga mendadak lenyap dari peta.
Di tengah upaya penanganan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional merilis peta overlay yang memperlihatkan lapisan lain di balik bencana. Menurut mereka, sebagian besar wilayah banjir terparah berada tepat di kaki atau hilir kawasan konsesi industri ekstraktif yang membentang dari Aceh Tengah hingga Aceh Singkil.
“Ini bukan sekadar hujan ekstrem,” tulis JATAM dalam keterangannya, dikutip Mojok, Kamis (4/12/2025). “Hulu sungai-sungai yang meluap itu telah lama dikapling izin Hutan Tanaman Industri (HTI), tambang minerba, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan kebun sawit berskala besar.”
Konsesi Prabowo di hulu banjir
Peta yang dirilis JATAM Nasional menampilkan garis ungu yang menandai kabupaten-kabupaten dengan dampak banjir paling serius. Antara lain Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues, hingga Aceh Singkil.
Kalau melihat peta, akan tampak bahwa kawasan inilah yang memiliki kepadatan konsesi paling tinggi. JATAM menghitung sedikitnya ada 30 izin tambang minerba yang mencakup lebih dari 132 ribu hektare di hulu DAS. Ini belum termasuk izin HPH, HTI, dan perkebunan sawit yang berada berdampingan.
Di antara izin itu, salah satu yang paling disorot adalah konsesi HTI milik PT Tusam Hutani Lestari (THL). Perusahaan ini menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Bireuen.
THL sudah lama dikenal publik karena salah satu pemiliknya adalah Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden RI. Laporan Detik pada 2019 lalu menguraikan bahwa perusahaan ini memegang izin HTI untuk penanaman pinus, dan berada dalam bentang hulu DAS yang rentan.
Padahal, menurut peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) menjadi faktor kunci yang memperparah banjir bandang di Sumatra, termasuk Aceh.
Hutan di hulu DAS berfungsi sebagai “spons raksasa”. Tajuk pohon menyerap sebagian hujan lewat intersepsi, lalu air meresap ke tanah (infiltrasi), serta dilepaskan kembali ke atmosfer lewat evapotranspirasi, sehingga limpasan permukaan sungai tetap terkendali.
Ketika tutupan hutan hilang atau terganti oleh monokultur HTI seperti pinus atau kebun industrial, kemampuan alami ini lenyap. Hasilnya, hujan ekstrem lebih mudah berubah menjadi aliran deras ke hilir, membawa lumpur dan kayu–bukan diserap dan “dilawan” oleh struktur hutan.
THL bermasalah sejak dulu
THL beroperasi sejak era 1990-an. Sebagai HTI, perusahaan berhak mengganti hutan alam dengan tanaman industri seperti pinus merkusii. Secara legal, praktik itu diperbolehkan. Namun secara ekologis, pergantian hutan primer menjadi monokultur sering dikaitkan dengan berkurangnya kemampuan tanah menyerap air.
Hutan alam dengan kanopi berlapis dan lantai hutan tebal dapat menahan limpasan lebih lama. Sementara tanaman monokultur cenderung menciptakan tanah yang lebih padat dan minim struktur organik.
Salah satu daerah yang merasakan dampak perubahan lanskap itu adalah Kecamatan Linge di Aceh Tengah. Menurut laporan media lokal lintasgayo, warga menyebut konsesi THL telah “mengambil ruang hidup” mereka karena sebagian wilayah adat berubah menjadi kebun industri pinus.
Mereka menilai pembukaan kawasan itu mengganggu akses masyarakat terhadap hutan, sumber air, dan lahan garapan. Pada tahun-tahun terakhir, penolakan warga semakin keras hingga menarik perhatian Komnas HAM. Pada 2023, Komnas HAM berkunjung ke Linge untuk mendengar pengaduan warga yang meminta agar THL mengembalikan sebagian lahan HGU ke wilayah adat.
Dalam konteks banjir besar yang terjadi pekan ini, JATAM menilai kawasan Linge dan sekitarnya punya peran penting sebagai hulu dari sejumlah sungai besar yang mengalir ke kawasan terdampak banjir. Ketika hutan di hulu berubah menjadi blok-blok industri yang homogen, kemampuan kawasan itu menahan air berkurang drastis.
Air hujan yang jatuh dalam durasi pendek tak lagi tertahan oleh akar-akar pohon besar, sehingga cepat menuju dataran rendah dengan membawa endapan lumpur dan potongan kayu.
Tak hanya HTI, keberadaan tambang minerba di area yang sama menambah tekanan lingkungan. Aktivitas tambang membuat lereng terpotong, tanah terbuka, dan sedimen mudah hanyut ketika hujan ekstrem. JATAM menyebut bahwa pola banjir bandang–aliran cepat disertai material kayu dan lumpur–menjadi penanda umum kerusakan hulu DAS.
Sejumlah penelitian juga menegaskan hutan primer memiliki kapasitas menyimpan air hingga 30-40 persen lebih tinggi daripada hutan tanaman industri. Perbedaannya terletak bukan soal jumlah pohon–seperti digembar-gemborkan Prabowo–tetapi struktur ekosistem.
Di hutan alam, serasah daun, pepohonan dengan diameter besar, dan keanekaragaman akar menciptakan spons alam yang kuat. Ketika struktur itu hilang, air cenderung berlari bebas mengikuti gravitasi.
KLHK akan panggil perusahaan terkait?
Hingga berita ini ditayangkan pada Kamis (4/12/2024), menurut data BNPB jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh mencapai 811 jiwa dengan 623 orang lain masih menghilang.
Pemerintah pusat melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengafirmasi bahwa kerusakan lingkungan–bukan hanya cuaca ekstrem–ikut memperparah banjir bandang dan longsor di Sumatra, termasuk Aceh.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan meninjau ulang seluruh dokumen persetujuan lingkungan (izin lingkungan/AMDAL) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak. Serta memanggil delapan perusahaan di kawasan sungai terdampak untuk meminta penjelasan resmi terkait aktivitas mereka.
Bencana banjir Aceh pekan ini menjadi pengingat bahwa tata ruang bukan sekadar peta garis-garis izin. Hutan di hulu adalah benteng hidrologis yang melindungi jutaan orang di bawahnya. Selama kawasan itu tetap dikapling tanpa mempertimbangkan kapasitas ekologisnya, maka setiap hujan besar berpotensi menjadi bencana.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Cerita Relawan WVI Kesulitan Menembus Jalanan Sumatera Utara demi Beri Bantuan kepada Anak-anak yang Terdampak Banjir dan Longsor atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan