Kebijakan efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo Subianto–untuk memuluskan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), memakan banyak korban. Akibat instansi pemerintahan berbondong memangkas alokasi belanja, puluhan ribu pekerja terpaksa menjadi pengangguran karena kena PHK.
Sejak awal (3/2/2025), Adi sudah merasa cemas. Memang, kantornya hanya berjarak 500 meter dari Istana Merdeka, Jakarta. Namun, itu bukan jaminan bahwa tempatnya mencari nafkah itu bakal lolos dari lubang jarum bernama efisiensi anggaran.
Menurut Adi, sejak akhir Januari petinggi sudah berdiskusi dengan para pegawai menyoal kebijakan tersebut. Termasuk langkah-langkah strategis yang bakal diambil–dan pertimbangan baik-buruknya.
“Awal Februari, waktu isu efisiensi masih anget, fasilitas kantor yang biasa teman-teman reporter dapat dari kantor kayak mobil jemputan udah nggak ada. Mulai cemas lah kami,” kata lelaki yang meminta nama lengkapnya tidak disebutkan itu, kepada Mojok, Rabu (12/2/2025) pagi.
Mobil jemputan, bagi sebagian orang, memang dianggap sepele. Tetapi bagi pekerja kontrak dan honorer (ia menyebutnya: kontributor) sepertinya dan kawan-kawan lain, itu sangat berharga mengingat upahnya yang tak seberapa.
“Kami rata-rata digaji 2,5 juta, ada yang lebih rendah, dan yang tertinggi 3 jutaan,” jelasnya. Sebagai informasi, per 2025 UMR Jakarta telah menembus angka Rp5,3 juta.
Di-PHK bersama puluhan pekerja lainnya
Awalnya, Adi masih berpikir positif. Dalam kepalanya, efisiensi anggaran ini “cuma” bakal berdampak pada fasilitas kantor, seperti pemeliharaan aset atau pengadaan barang yang dibatasi.
Namun, di pertengahan pekan, beberapa satpam, office boy (OB), hingga driver, harus diberhentikan. Usut punya usut, mereka kena PHK karena statusnya sebagai pekerja kontrak dan honorer.
Melihat situasi itu, Adi makin tak nyaman. Firasatnya buruk. Bayang-bayang akan PHK pun semakin nyata yang membuat tidurnya tak nyenyak dan makannya tak enak.
Dan, yang ia takutnya kejadian, pada pekan kedua bulan Februari 2025, puluhan pekerja kreatif di kantornya–termasuk reporter, penyiar, hingga music director–diberhentikan.
“Malam harinya, atasan mengumumkan nama-nama yang bakal kena PHK. Besoknya kami dikumpulkan di sebuah ruangan setelah masing-masing menerima surat resmi pemutusan hubungan kerja,” ungkapnya.
“Tangis pecah. Kami yang sudah berkolega tahunan harus berpisah. Ya, tapi mau bagaimana lagi.”
Baca halaman selanjutnya…
Anak dikasih makan siang gratis, tapi orang tua menangis karena jadi pengangguran.
Di-PHK karena pilihan terakhir, tapi bukan akibat efisiensi anggaran
Dalam keterangannya kepada media, Juru Bicara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Yonas Markus Tuhuleruw, tak memungkiri menampik kabar bahwa RRI melakukan PHK kepada karyawannya.
Ia menjelaskan, sebagian besar pekerja yang diberhentikan merupakan tenaga lepas yang tidak diperpanjang kembali. Namun, ia menolak anggapan bahwa pemutusan hubungan kerja itu merupakan imbas dari adanya efisiensi anggaran Prabowo.
“Itu pun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,” kata Yonas dalam keterangan resminya, yang Mojok kutip Rabu (12/2/2025).
Yonas menjelaskan, ASN terdiri dari dua kategori berdasarkan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kedua jenis pegawai ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang rutin.
Namun, lanjut Yonas, berbeda dengan tenaga lepas, seperti kontributor, penyiar, produser, hingga music director yang tidak memiliki tugas rutin seperti ASN. Oleh karena itu, beberapa pos ini terkena efisiensi dan harus dilakukan pengurangan.
“Percuma anak makan dapat makan gratis tapi ortu menangis”
Tak sedikit warganet media sosial yang bersuara kritis soal efisiensi anggaran ala Prabowo Subianto ini. Menurut mereka, kebijakan ini laiknya omong kosong karena meski diksi yang dipakai adalah “efisiensi”, pemerintah malah sibuk menggemukkan kabinet.
Termasuk, yang baru-baru ini terjadi, penambahan staff khusus dengan mengangkat Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menteri Pertahanan. Sejumlah instansi juga tak mengalami pemangkasan anggaran, seperti TNI dan Polri.
Adi sendiri juga mengamini hal tersebut. Baginya, sangat tidak masuk akal jika ada kebijakan namanya “efisiensi” tapi di sisi lain ada program nirmanfaat yang memakan anggaran besar tetap berjalan.
“MBG. Bukan curiga. Tapi ya apalagi kalau anggaran yang dihemat bukan untuk MBG,” kata dia.
Jika sudah begini, Adi pun merasa program-program prioritas dan ambisius pemerintah hanya menjadi ironi. Karena, mengutip kata dia, “menghidupi satu orang dengan cara membunuh orang lain”.
“Aku punya anak. Kemarin jujur cukup senang ada makan siang gratis di sekolah. Tapi, apa gunanya anak dapat makan siang gratis tapi ortu nangis karena nggak punya pekerjaan?”
Pengajar Program Pascasarjana Studi Gender UI–yang juga perintis Serikat Pekerja Kampus–Hariati Sinaga, mengatakan bahwa sejak lama, buruh adalah orang yang paling cemas ketika ada kebijakan efisiensi anggaran di sebuah perusahaan.
“Karena ini seringkali mengakibatkan PHK, bahkan PHK massal,” ujarnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: ‘WiFi Diputus, Listrik Dimatikan, Pegawai Dirumahkan’ – Imbas Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo bagi ASN di Jogja atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.