Seperti yang sudah-sudah, banjir dan tanah longsor kembali melanda Jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) di Muria Raya yang meliputi Kudus, Pati, dan Jepara di awal Januari 2026. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah menegaskan bencana ekologis tersebut bukan peristiwa insidental, tapi kondisi yang terus diabaikan dari tahun ke tahun hingga muncul masalah serius seperti sekarang.
Muria Raya alami banjir terparah di awal tahun 2026
Sebagai warga Pati, Jawa Tengah, Channia (26) cukup kaget saat melihat banjir di kawasan Muria Raya sejak Selasa (12/1/2026). Bencana banjir dan tanah longsor saat musim hujan, kata dia, memang sudah biasa. Namun, kali ini dampaknya merupakan yang terparah.
“Waktu aku SMA, banjir seperti ini memang kerap terjadi. Bahkan teman-temanku yang tinggal di daerah Bendar dan Bajomulyo sering cerita kalau akses jalan di sekitar rumahnya ditutup karena lumpuh total. Alhasil mereka sering pakai getek,” ujar Channia.
Channia sendiri terakhir kali terjebak banjir saat ia pulang dari Jogja ke Pati pada liburan akhir semester kuliah tahun 2023. Saat itu, ia memutuskan pulang menggunakan transportasi bus.
Ketika melewati Jalan Kaligawe, bus sudah susah berjalan karena banjir rob yang mengakibatkan kemacetan total. Alhasil, perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh 5-6 jam, harus ia tempuh sekitar 9-10 jam.
“Daerah situ memang terkenal langganan banjir tapi menurutku banjir awal tahun ini terparah sih, karena sampai menimbulkan korban jiwa. Rasa-rasanya baru kali ini dampaknya sebesar ini,” ujar Channia.
Korban jiwa yang dimaksud Channia berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Ahmad Munaji melaporkan bencana hidrometeorologi yang terjadi di kawasan Muria Raya itu memakan tiga korban jiwa. Selain itu, 14 desa di tiga kecamatan Kudus juga mengalami longsor.
“Akibatnya, sebanyak 32 rumah yang ditinggali 109 jiwa dari 41 keluarga rusak. Dua kendaraan juga dilaporkan rusak dalam bencana itu,” ujar Munaji dikutip dari Kompas.id, Senin (19/1/2026).
Penyebab banjir Muria Raya
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah menegaskan bencana ekologis di kawasan Muria Raya bukan peristiwa insidental, tapi kondisi yang terus diabaikan dari tahun ke tahun hingga muncul masalah serius seperti sekarang.
Meski tingkat keparahan terjadi di kawasan Muria Raya, Deputi Direktur WALHI Jateng, Nur Colis berujar penyebabnya bisa berasal dari kawasan hulu pegunungan Muria wilayah hilir dan pesisir. Tanda-tandanya bisa dilihat dari tahun 2023 hingga 2025.
Tengah dibuat oleh Gemini).
Pada tahun 2023, tercatat 132 kejadian banjir dan 126 kejadian tanah longsor. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan, dengan 37 kejadian banjir dan 18 kejadian tanah longsor. Namun, pada tahun 2025, frekuensi bencana kembali meningkat tajam, dengan 146 kejadian banjir dan 45 kejadian tanah longsor.
“Pola di atas menunjukkan tren yang fluktuatif, di mana kedua jenis bencana mengalami penurunan drastis pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025,” ujar Nur Colis melalui Zoom, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan banjir di kawasan Muria Raya menjadi parah. Pertama, kerusakan daerah aliran sungai atau DAS. Kedua, deforestasi dan alih fungsi kawasan hulu. Ketiga, ekstraktivisme dan tekanan terhadap ruang hidup.
Kegagalan tata ruang dan perizinan
Nur Colis menjelaskan aktivitas industri ekstraktif yang masif berlangsung di berbagai kawasan. Aktivitas itu mencakup sektor pertambangan, perkebunan skala besar melalui Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), hingga rencana dan pengembangan proyek panas bumi (geothermal).
218.270 hektare berdasarkan data Kementerian ESDM. (Sumber: WALHI Jateng)
“Rencana dan pengembangan proyek geothermal memiliki cakupan luasan relatif luas dan banyak berada di wilayah hulu serta kawasan lindung,” ujar Nur Colis.
Pada akhirnya, kegiatan industri itu menjadi salah satu pemicu kuat banjir di Muria Raya karena mengakibatkan penurunan kualitas (degradasi) lahan dan menghilangkan hutan alam secara permanen untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan (deforestasi). Alhasil, fungsi ekologis daerah resapan air ikut melemah.
“Aspek teknis dan ekonomi dalam perizinan tambang adalah ESDM. Namun, saya meyakini ESDM tidak mempertimbangkan aspek lingkungannya,” kata Nur Colis.
Dengan begitu, Nur Colis menegaskan krisis ekologis di Muria Raya bukan semata akibat faktor curah hujan, melainkan akibat kegagalan tata kelola ruang yang tidak berpihak pada perlindungan kawasan hulu dan fungsi ekologis wilayah.
Hentikan izin usaha yang merusak hutan
Mengingat proyeksi curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga Dasarian ke-2 Februari 2026, WALHI Jateng menuntut beberapa hal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota terdampak.
Pertama, mengimbau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota terdampak agar segera melakukan mitigasi darurat sesuai dengan informasi dan prediksi dari BMKG.
Kedua, pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan, khususnya yang mendorong model pembangunan berbasis ekonomi ekstraktif di kawasan hulu dan daerah tangkapan air.
Evaluasi tersebut termasuk dengan menghentikan dan membatasi proyek serta izin usaha yang cenderung merusak hutan, DAS, dan ekosistem penyangga banjir.
Ketiga, mempercepat pemulihan dan perlindungan fungsi ekologis kawasan hulu dan DAS melalui rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan lindung, serta penguatan peran masyarakat lokal. Sebab, peran itulah yang mengubah pendekatan mitigasi bencana, dari solusi teknis-infrastruktur menuju pencegahan berbasis ekosistem dan keadilan ekologis.
Terakhir, membangun kebijakan kebencanaan berbasis wilayah (regional) yang melihat keterhubungan ekologis antardaerah, terutama relasi hulu–hilir, agar penanganan bencana tidak lagi bersifat sektoral dan administratif semata.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Jalan Pantura Rembang di Musim Hujan adalah Petaka bagi Pengendara Motor, Keselamatan Terancam dari Banyak Sisi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
