Gaya hidup berhemat alias frugal living semakin menjadi tren di tengah lesunya perekonomian Indonesia. Sayangnya, ia bukanlah solusi buat menghadapi kenaikan PPN yang bakal ditetapkan menjadi 12 persen. Kelas menengah tetap susah, negara pun bisa rugi.
Kok bisa?
Ajakan buat hidup frugal terus disuarakan di media sosial seiring dengan wacana yang digulirkan Menkeu Sri Mulyani itu. Menurut banyak orang, boikot kenaikan PPN hanya bisa dilawan dengan hidup berhemat.
“Pokoknya selama setahun ke depan, kepengen apa aja, tahan dulu. Nggak usah gengsi dibilang miskin. Ketar-ketir tuh Sri Mulyani kalau kita rame-rame nggak ada yang boros,” kata Adnan (26), salah satu orang yang menyuarakan boikot kenaikan PPN dengan frugal living, saat dihubungi Mojok, Rabu (20/11/2024) malam.
Intinya, bagi Adnan, selama masyarakat menahan diri untuk tidak mengeluarkan banyak uang selama setahun saja, negara bisa ketar-ketir. Sebab, pendapatan negara diperoleh melalui pajak-pajak yang “dipungut” dari barang-barang tadi.
“Sederhananya begini: kalau dalam skala global itu ada BDS, sukses banget bikin zionis ketar-ketir karena banyak brand diboikot, upaya kita sesederhana menahan diri buat nggak belanja jor-joran aja. Sebab, kalau kita belanja itu, ya balik lagi dipajakin kan sama negara,” ungkapnya.
Namun, frugal living tak sesederhana itu
Sayangnya, apa yang ramai disuarakan di Twitter (X), tak sesimpel kelihatannya. Bagi Dona (25), perempuan pekerja yang sudah setahun ke belakang ini menerapkan frugal living, kenaikan PPN menjadi 12 persen tetap akan menyengsarakan.
“Apalagi kelas menengah, yang selama ini dihajar terus sama negara bahkan cuma jadi bumper perekonomian,” jelasnya, saat Mojok temui di sebuah warung kopi di Sleman, Rabu (20/11/2024) malam.
Menurut Dona, secara konsep memang benar frugal living punya prinsip “berhemat dan menahan diri”. Artinya, menahan diri untuk tak membeli kebutuhan tersier, atau mencari substitusi yang lebih murah.
Misalnya, ada barang A yang harganya lebih murah daripada barang B, tapi kualitas sedikit di bawah barang B. Maka, barang A tetap dipilih. Atau, menahan diri untuk tak membeli pakaian baru karena pakaian lama masih banyak.
“Beda lho sama nggak mau langganan Netflix karena ada situs bajakan. Atau nggak mau beli kaos band ori karena yang KW lebih murah. Itu ilegal, dan secara harafiah itu memang ‘frugality’, tapi nggak masuk frugal living,” jelasnya.
Pada dasarnya, frugal living yang Dona maknai adalah menahan diri buat tidak boros–bukan mensubstitusi kebutuhan dengan barang ilegal. Prinsipnya, “kalau belum butuh banget, jangan beli, apalagi cari bajakannya.”
“Nah, kenaikan PPN ya tetap sama aja bikin kita males. Sebab, barang makin mahal. Sepinter-pinternya kita berhemat, kalau barang yang mau dibeli itu mahal, ya jatuhnya rugi juga.”
Kenaikan PPN tetap bikin sengsara sekalipun sudah berhemat
Selama setahun menjalani frugal living, Dona telah melewati banyak hal. Memang pada akhirnya dia bisa menabung, meski ada beberapa hal yang harus dikorbankan–termasuk kesenangan.
Ditanya terkait frugal living sebagai solusi menghadapi kenaikan PPN, dia sama sekali tak bersepakat. Sebab, yang dia pahami, kenaikan PPN akan punya dampak luas, tak cuma soal gaya hidup.
“Misal, nih, aku dah berhemat. Tapi sama aja bohong kalau kenaikan PPN bikin biaya hidup makin tinggi,” jelasnya.
“Aku nahan diri nggak beli kaos band. Tapi kalau uang kos naik, nasi warteg naik, ya sama aja bohong. Tetap mahal juga,” imbuh Dona kesal.
Apalagi, sebagai kelas menengah–dan sandwich generation, kenaikan PPN di tengah lesunya perekonomian masyarakat adalah tindakan jahat. Karena bagi Dona, yang disasar lagi-lagi adalah rakyat kecil.
“Kenapa nggak pajekin aja itu harta-hartanya para konglomerat, anjirrrr!”
Pemerintah juga rugi karena frugal living
Nyatanya, perilaku frugal living untuk merespons kenaikan PPN ke 12 persen tak cuma menyulitkan masyarakat. Negara pun ternyata juga bisa merugi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.
“Karena kenaikan tarif PPN 12 persen akan jelas mengurangi konsumsi rumah tangga. Jadi, masyarakat hanya punya pilihan berhemat atau mencari subsitusi barang yang harganya lebih murah,” tutur Bhima.
Oleh karena barang murah menjadi primadona, kenaikan PPN berpotensi bikin barang-barang ilegal nonpajak makin beredar luas. Pasalnya, menurut Bhima, semakin tinggi pajak yang diterapkan terhadap barang, akan memicu peredaran barang-barang ilegal.
Peningkatan barang impor ilegal inilah yang berpotensi menghilangkan pemasukan pajak untuk negara.
Selain itu, ekonomi bawah tanah (underground economy) juga bisa tercipta akibat perilaku frugal living ini. Karena ingin menghindari kenaikan PPN, masyarakat akan berbondong berbelanja ke warung-warung kecil yang tidak dipajaki.
“Pemerintah sebenarnya ingin rasio pajak naik tapi memukul perekonomian, mengubah pola konsumsi masyarakat, memperbesar underground economy,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA Mengenang Momen Paling Hemat dalam Hidup, Kadang Hanya demi Hal Receh
Ikuti artikel dan berita Mojok lainnya di Google News